Mengawal Dan Desa

KPK menilai, pengelolaan dana desa mempunyai kelemahan empat aspek. Yakni, dari segi regulasi, tata laksana, pengawasan, dan kualitas sumber daya manusia yang mengurusi dana desa.

Berdasar laporan yang diterima Satgas Dana Desa, paling tidak sudah masuk 932 laporan tentang kemungkinan terjadinya kebocoran dana desa. Sementara itu, catatan Mabes Polri paling tidak sudah 214 kasus penyelewengan dana desa yang ditindaklanjuti (Jawa Pos, 21 Oktober 2017).

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di lapangan bisa dipastikan lebih besar daripada kasus yang ditangani Mabes Polri. Di Pandeglang, Jawa Barat, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat paling tidak 16 kepala desa terpaksa berurusan dengan kejari karena dituding mengorupsi dana desa. Bahkan, di Riau dilaporkan adanya 20 kepala desa yang mengalami nasib serupa. Di mana letak kekeliruan dan apa dampak yang terjadi ketika pengelolaan dana desa berjalan tidak seperti yang diharapkan?

Rawan Dikorupsi
Ketika pemerintah memutuskan untuk menjadikan desa sebagai sentra wilayah pembangunan dan kemudian mengucurkan dana ratusan juta rupiah ke berbagai desa, banyak pihak menyambut gembira kebijakan baru itu. Tetapi, lain soal ketika saat yang sama ternyata kesiapan dan kualitas sumber daya manusia yang ada di perdesaan belum seperti yang diharapkan.



Tata kelola desa harus diakui belum berkembang baik. Meskipun, sekarang tiap-tiap desa memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk memutuskan program prioritas apa yang mendesak bagi masyarakatnya. Tetapi, karena dalam perencanaan dan penentuan program masih belum berjalan transparan dan bottom-up, yang terjadi kemudian adalah munculnya peluang di kalangan oknum aparatur desa untuk melakukan praktik korupsi dana desa.

Terungkapnya kasus penyimpangan dana desa di berbagai daerah sebagaimana ditemukan Mabes Polri bisa dipastikan hanyalah puncak gunung es. Berbagai kasus penyimpangan pemanfaatan dana desa ditengarai terjadi di berbagai desa –dengan skala penyimpangan dan kekurangcermatan pemanfaatan yang berbeda-beda. Ketika dalam proses perecanaan program pembangunan desa masih dilakukan secara terbatas dan hanya melibatkan elite lokal tertentu, upaya untuk melakukan pengawasan menjadi kurang maksimal.

Ketika masyarakat desa memiliki sense of belonging dan secara partisipatif sejak awal dilibatkan dalam perencanaan dan penentuan program prioritas pembangunan desa, peluang keiikutsertaan masyarakat melakukan pengawasan akan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi, ketika perencanaan program tida dilakukan secara transparan dan elitis, ketidaktahuan dan kurangnya akses masyarakat akan mengakibatkan pelaksanaan program menjadi rawan bias. Tidaklah mungkin masyarakat bisa ikut serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa jika mereka tidak dilibatkan dan tidak pula diberi akses untuk mengetahui besarnya dana yang dialokasikan.

Dalam berbagai kasus, mengapa dana desa rawan menjadi ladang korupsi elite politik lokal, tampaknya, berkaitan dengan tiga hal. Pertama, karena proses pengawasan program pembangunan desa cenderung hanya dipusatkan kepada pertanggungjawaban administrasi keuangan dan bukan pada efektivitas manfaatnya bagi masyarakat miskin di perdesaan.

Kedua, karena lembaga dan berbagai pihak yang seharusnya melakukan pengawasan ternyata tersubordinasi dan dalam beberapa kasus ikut menjadi bagian dari pelaku korupsi karena memanfaatkan temuan penyimpangan sebagai alat pemerasan kepada aparat lokal.

Ketiga, karena pengawasan pelaksanaan progam pembangunan desa cenderung hanya diserahkan kepada lembaga resmi, misalnya inspektorat dan kejaksaan yang ruang jelajahnya relatif terbatas. Tidak adanya ajakan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi langsung pelaksanaan program mengakibatkan program dana desa menjadi sumber korupsi baru yang menggoda.

Efektivitas Pengawasan
Menurut data Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), pada 2018 nanti alokasi dana desa ditingkatkan hingga menjadi Rp 103,79 triliun. Dengan demikian, sangat mungkin setiap desa bakal menerima kurang lebih Rp 1,4 miliar. Angka tersebut meningkat 20 persen lebih dari alokasi dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2017 yang hanya Rp 81,18 triliun.

Meningkatnya alokasi dana desa itu di satu sisi memang menggembirakan. Dengan adanya kenaikan alokasi dana desa, peluang untuk membangun infrastruktur dasar di desa, sarana kesehatan, dan lain-lain akan menjadi lebih besar. Tetapi, di sisi yang lain, kenaikan drastis alokasi dana desa sesungguhnya bakal melahirkan tantangan baru dan bahkan tidak mustahil menjadi bumerang jika tidak segera dilakukan berbagai pembenahan dan perbaikan pengawasan.

Meskipun Kemendes PDTT dan Kemendagri sudah berusaha meningkatkan pengawasan dengan mengajak Mabes Polri, di luar itu yang tidak kalah penting sesungguhnya adalah bagaimana memastikan melibatkan masyarakat desa sebagai watchdog terhadap seluruh proses perencanaan hingga eksekusi dana desa. Kalau melihat aparat dan lembaga resmi pemerintah yang seharusnya menjadi pengawas justru menjadi bagian dari praktik korupsi berjamaah, ke depan peluang yang tersisa tidak pelak adalah melibatkan masyarakat langsung sebagai pengawas.

Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat, jangan kaget jika kasus korupsi dana desa akan tetap mencemaskan (*).


(*) Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga)