Mengawal Defisit Anggaran

Sejumlah ekonom memperkirakan defisit anggaran bakal tembus 2,7–2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bahkan, bukan tak mungkin defisit anggaran bisa bengkak tembus 3 persen melebihi batasan yang ditetapkan undang-undang. Angka itu jauh lebih tinggi dari proyeksi yang ditetapkan 2,67 persen dan melonjak dari target awal 2,41 persen dari PDB yang ditetapkan sebelumnya. Lalu, dari mana pemerintah mesti menambal kekurangan penerimaan pajak?

Seperti yang kerap dilakukan, yaitu efisiensi melalui pemangkasan belanja kementerian/lembaga dan menambah utang. Tapi, karena waktu yang tersisa hanya satu setengah bulan, yang paling memungkinkan adalah mengerem belanja pemerintah. Memaksa menambah utang lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) sepertinya kurang efektif. Apalagi, jumlah utang pemerintah sudah menggunung. Karena itu, pos-pos belanja kementerian/lembaga yang kurang produktif sebaiknya dipangkas. Dengan begitu, pemanfaatan anggaran bisa lebih efisien.

Terlepas dari itu, kita patut prihatin lantaran dalam beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak selalu tak tercapai. Beberapa ekonom menilai, hal itu terjadi karena target pajak dipatok cukup tinggi. Di tengah perlambatan ekonomi global dan lokal, target penerimaan pajak sangat ambisius. Meski ada sejumlah terobosan seperti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty, ternyata target itu tetap sulit terealisasi.

Padahal, untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, semestinya ada relaksasi di sektor pajak. Bila perekonomian dan dunia bisnis tumbuh pesat, otomatis penerimaan pajak akan menyesuaikan. Agar kejadian seperti ini tidak terulang tiap tahun, penyusunan anggaran sebaiknya dilakukan lebih terukur. Dengan begitu, pemanfaatan anggaran untuk memacu pertumbuhan bisa berjalan maksimal.




(*)