Mengikis Radikalisme yang Kian Mencemaskan

PENUNJUKAN Jenderal (pur) Fachrul Razi sebagai menteri agama dan mantan Panglima Kostrad Letjen (pur) Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan, tampaknya, sengaja dilakukan Presiden Jokowi dengan misi khusus. Yakni, mengikis radikalisme yang dinilai sudah makin mencemaskan.

Dewasa ini bahaya paham radikalisme benar-benar sudah tidak lagi bisa diremehkan. Paham radikalisme sudah menyebar ke banyak sendi kehidupan masyarakat. Bahkan, yang mencemaskan, sebagian anggota TNI ternyata disinyalir telah terpapar paham raadikalisme dan menolak ideologi Pancasila. Menteri pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu, memperkirakan kurang lebih 3 persen anggota TNI telah terpapar paham radikalisme.

Sebenarnya sudah ada temuan studi sebelumnya yang menyebutkan, 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju mengganti NKRI dengan khilafah. Ada juga data yang menunjukkan 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila.

Namun, ketika yang terpapar paham radikalisme adalah TNI, tentu akibatnya akan jauh berbeda. TNI adalah para prajurit yang seharusnya terikat sumpah Sapta Marga dan merupakan garda terdepan yang menjaga supremasi Pancasila. Berapa pun jumlah anggota TNI yang terpapar paham radikalisme, jelas hal itu adalah lampu merah yang berbahaya. Dikatakan berbahaya karena TNI adalah para prajurit yang memiliki akses pada persenjataan dan simbol penjaga keutuhan bangsa dan negara. Ketika ada TNI yang terpapar radikalisme, seberapa pun kecil dari sisi persentase, tetap akan berdampak besar bagi citra dan masa depan Indonesia.



Berbahaya

Kalau melihat angkanya, 3 persen mungkin bukan termasuk bilangan yang besar. Tetapi, kalau melihat jumlah TNI aktif saat ini sekitar 800 ribu, berarti jumlah TNI yang terpapar paham radikalisme sekitar 24 ribu orang. Jumlah itu secara absolut tentu tidak bisa dibilang kecil.

Seseorang yang terpapar paham radikalisme bukan tidak mungkin berubah menjadi lone wolf atau pelaku teror yang mengembangkan aksi-aksi perseorangan. Bisa dibayangkan, jika sekitar 24 ribu TNI aktif yang memiliki akses pada persenjataan dan menguasai teknik gerilya tiba-tiba mengalami metamorfosis menjadi pelaku teror yang militan.

Katakanlah, jika sekitar 24 ribu personel TNI yang terpapar paham radikalisme mulai mengenali posisinya satu dengan yang lain, dan kemudian mengembangkan jaringan yang menggerogoti dari dalam kekuatan TNI kita. Dibandingkan dengan jumlah anggota TNI secara keseluruhan, angka 3 persen mungkin terkesan kecil. Meski demikian, jika mereka membangun jaringan dan membangun kekuatan bersama yang merongrong diam-diam dari dalam, jangan kaget jika yang terjadi kemudian adalah tergerogotinya sedikit demi sedikit fondasi garda penjaga keamanan nasional kita.

Menurut Hafez dan Mullins (2015), tiga elemen kunci yang perlu disimak dalam fenomena radikalisasi adalah: (1) proses gradual yang membawa kepada seseorang pada (2) sistem keyakinan ekstremis yang melapangkan jalan bagi, atau memungkinkan terjadinya, (3) kekerasan yang mungkin saja eksplosif.

Artinya, seseorang yang terpapar paham radikalisme, di tahap awal mungkin saja keyakinan ideologis mereka bersifat laten dan belum membahayakan kondisi sistem sosial-politik di tanah air. Tetapi, bersamaan dengan proses perubahan, dan ketika suatu saat ada faktor yang menjadi pemicu, bukan tidak mungkin keyakinan yang laten itu berubah menjadi manifes. Pada satu titik, ketika radikalisme sudah benar-benar mencengkeram pikiran seseorang, sangat mungkin di saat yang tidak direncanakan tiba-tiba berubah menjadi eksplosif dan termanifestasi dalam aksi-aksi teror yang menggemparkan.

Bahaya terbesar jika ada anggota TNI yang terpapar radikalisme adalah jika mereka tidak hanya melakukan aksi-aksi teror sendirian, tetapi membangun jejaring dengan para pelaku teror sipil lain yang militan. Dengan kelebihan pada penguasaan taktik dan strategi militer, sekecil apa pun jumlah anggota TNI yang terpapar paham radikalisme, hal itu akan berpotensi membesar dan sangat berbahaya.

Rekonstruksi

Apa yang harus dilakukan menteri agama dan menteri pertahanan untuk mencegah dan mengeliminasi risiko TNI aktif yang terkontaminasi paham radikalisme? Untuk menjawab pertanyaan itu, harus diakui bukan hal yang mudah. Sebagai anggota TNI yang memiliki peran penting menjaga kedaulatan negara, sejak awal proses seleksi untuk dapat diterima sebagai TNI bisa dipastikan sudah sangat rumit dan selektif.

Selama menjalani proses pendidikan, bisa dipastikan para TNI juga dididik dan disosialisasi agar senantiasa menjunjung tinggi Pancasila sebagai fondasi politik bangsa Indonesia. Bagi orang-orang yang berhasil masuk menjadi anggota TNI, idealnya mereka tidak lagi mudah terpapar paham radikalisme. Tetapi, yang menjadi masalah, orang-orang yang terpilih pun ternyata juga tidak selalu steril dari pengaruh radikalisme.

Meski dalam proses rekrutmen telah dilakukan seleksi yang ketat, di mana setiap warga masyarakat yang melamar menjadi TNI selalu diperiksa latar belakang keluarga dan kemungkinan mengalami paparan ideologi yang kontraproduktif. Ternyata itu semua bukan jaminan. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan internet yang makin masif, risiko anggota TNI terpapar paham radikalisme justru sangat besar.

Habitus keluarga masa lalu dan pergaulan dengan peer-group yang salah sangat mungkin menjadi faktor yang memengaruhi kemungkinan anggota TNI terpapar paham radikalisme. Di sisi lain, kepribadian yang rapuh dan mudah terpengaruh ideologi lain juga menjadi faktor yang memperbesar risiko anggota TNI terjerumus dalam pengaruh ideologi yang salah.

Untuk memastikan agar TNI aktif yang terpapar radikalisme tidak makin berkembang, dan bagi yang terpapar juga dapat diresosialisasi, yang dibutuhkan tentu bukan sekadar mekanisme penghukuman. Mendekonstruksi dan kemudian merekonstruksi pikiran TNI yang terpapar radikalisme, yang dibutuhkan niscaya adalah pendekatan personal yang mampu memberikan sentuhan khusus. Dalam konteks ini, peran pimpinan TNI yang patriotik, disegani, dan bahkan menjadi idola sangat penting sebagai teladan atau role model para anggota TNI yang terpapar paham radikalisme. (*)


*) Bagong Suyanto Guru besar FISIP Universitas Airlangga, meneliti radikalisme di Indonesia