Menguatkan Pancasila, Mencegah Ideologi Radikal

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) sempat menjadi kontroversi. Bagi yang tidak setuju, penerbitan Perppu ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan kata lain, rezim Jokowi dianggap memutar jarum jam sejarah, dengan mundur kembali ke masa Orde Baru.

Namun sebenarnya ada kepentingan yang lebih strategis, bahwa Perppu Ormas sebagai ikhtiar menangkal keberadaan organisasi yang secara ideologis berafiliasi pada organisasi sejenis di luar Indonesia. Bagi kepentingan keselamatan bangsa, Presiden memiliki wewenang atau diskresi untuk membubarkan sebuah organisasi yang berpotensi menentang Pancasila.

Saat mengumumkan terbitnya perppu, pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto antara lain menyatakan: Perppu sebagai landasan hukum untuk mencegah kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Benar, ketahanan ideologi Pancasila perlu diperkuat, karena saat ini banyak paham transnasional yang berusaha masuk ke Tanah Air.

Bila kita telusuri, Perppu Ormas ini merupakan satu rangkaian dengan pendirian lembaga BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), bagian dari meningkatnya kesadaran praktik Pancasila di level negara. Ideologi transnasional acapkali menabrak empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.



Hal itu bisa terjadi karena ideologi asing cenderung radikal. Ketika politik identitas semakin marak. Emosi pribadi dan komunitas diaduk-aduk berdasarkan latar belakang primordial (agama, suku, dan seterusnya).

Keberagaman adalah kunci, berdasarkan semangat Bhineka Tunggal Ika pula, pemerintahan Jokowi tetap memberi ruang bagi organisasi atau komunitas lain yang berbasis kegiatan spiritual dan budaya lokal, seperti komunitas sunda wiwitan (Kuningan, Jabar), sedulur sikep (Blora dan Rembang), dan seterusnya.

Pewarisan Generasi Milenial Politik

Identitas harus dihentikan, itulah mengapa kita harus memilih Jokowi, agar keberagaman bangsa tetap terawat.

Situasi sekarang benar-benar kompleks, bagaimana rivalitas politik telah masuk ke berbagai sektor kehidupan. Politik identitas sedang marak, dan dikhawatirkan akan mengganggu memori kolektif generasi milenial.

Jangan sampai sampai tertanam dalam memori kolektif generasi milenial, bahwa politik identitas adalah keniscayaan.

Juga jangan sampai muncul anggapan, bahwa politik identitas bisa menjadi cara dalam memenangkan sebuah kontestasi politik. Ini sungguh bahaya.

Harus diakui generasi milenial sedang mengalami krisis figur, dan kiranya Jokowi bisa mengisi kekosongan itu. Pencarian figur yang bisa dijadikan rujukan selalu menjadi problem dari generasi ke generasi.

Seorang figur yang telah memperoleh predikat Pahlawan Nasional, tidak secara otomatis menjadikan dirinya dikenal publik, khususnya bagi generasi milenial.

Pada fase ini muncul figur Jokowi.

Sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014, Presiden Jokowi senantiasa ingin mewujudkan gagasan Indonesia sebagai rumah bersama, tempat bernaung bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, atau kelompok.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan, agar masyarakat selalu bersatu, rukun dan bersaudara, kendati ada pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan pemilihan presiden sekalipun.

Pandangan Jokowi muncul berdasar kenyataan, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan luas, memang terbentuk dari penduduk yang beragam dari segi agama, suku, adat istiadat, bahasa daerah, dan seterusnya.

Nilai luhur bangsa merupakan modal sosial yang bisa diandalkan untuk menjadi negara dan bangsa yang besar. Sesuai visi kebangsaan Jokowi, nilai-nilai inklusivitas perlu dijaga dan dirawat di Indonesia.

Sembari merawat nilai-nilai kebangsaan, Presiden Jokowi tetap memperhatikan aspek kesejahteraan rakyat, dalam hal ini kepastian pemilikan tanah bagi warga.

Sertifikasi di era Presiden Jokowi sudah berlangsung demikian masif, dan memperoleh sambutan baik dari rakyat.

Walau bagaimanapun, negeri ini sudah “terlanjur” dikenal sebagai negeri agraris, sehingga kepastian pemilikan tanah, termasuk perhutanan sosial, menjadi sangat bermanfaat untuk kegiatan produktif.

Bahkan Presiden Jokowi mempersilahkan bila sertifikat itu akan dijadikan agunan bank, asal untuk kegiatan yang benar-benar produktif.

Sebagai sosok yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha, tentu Bapak Presiden paham betul, bagaimana sulitnya bagi wong cilik untuk memperoleh modal awal bila ingin berwira usaha.

Jokowi juga memberi kemudahan bagi generasi milenial dalam melakukan bisnis.

Setiap elemen masyarakat dengan cara masing-masing sebenarnya telah mengamalkan Pancasila, hanya tidak perlu diungkapkan secara terbuka, biar rakyat saja yang menilai.

Termasuk juga generasi milenial. Komitmen kebangsaan mereka diekspresikan dengan cara mereka sendiri, semisal melalui usaha rintisan (startup) dan unicorn. Dengan cara itu mereka telah membuka peluang kerja, dan mengurangi beban anggaran negara.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Forum Nasional Bhineka Tunggal Ika, Advokat dan Mantan Aktivis 1998

 

 

 

Editor           : Imam Solehudin