Menolak Jabatan Dirut BUMN

KISAH elite BUMN memang selalu mengagetkan dan tidak terduga-duga. Pada 2014 terjadi fenomena mundurnya beberapa Dirut BUMN. Misalnya, Nur Pamudji yang mundur dari BUMN PLN. Berikutnya, awal Oktober 2014, Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga mundur. Pertengahan Desember tahun yang sama, Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar pun mengajukan pengunduran diri.

Berbeda lima tahun silam, akhir Agustus lalu, mantan Dirut BRI Suprajarto juga menolak dipindahkan ke BTN dengan alasan tidak ada komunikasi.

Tidak jelas alasan Suprajarto mundur dari BTN. Berdasar rilis serikat pekerja, penunjukan itu tidak sepadan. Aset BRI sangat besar, sedangkan aset BTN hanya 25 persen. Artinya, penunjukan Suprajarto ke BTN bukan promosi, tetapi sebaliknya, demosi. Per Mei lalu, aset BRI mencapai Rp 1.223,08 triliun, sedangkan aset BTN hanya Rp 305,72 triliun.

Aset memang berkorelasi pada penghasilan para direksi, bahkan tantiem akhir tahun dapat menggelembung. Tahun lalu direksi BRI dipastikan mendapat bonus Rp 268,22 miliar atau naik 12,01 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2017 sebanyak Rp 239,46 miliar. Jika BRI memiliki 12 direksi, artinya setiap direksi bakal mendapatkan minimal Rp 22,35 miliar.



Berbeda dengan BRI, BTN rupanya tidak seberuntung BRI. Dewan direksi BTN juga mendapatkan tantiem meski besarannya belum dipublikasikan. Namun, jika melihat pertumbuhan laba bersih 21,85 persen menjadi Rp 3,02 triliun pada 2018, tentu kinerja itu tidak bisa dikatakan kecil.

Isu Divestasi

Mundurnya Suprajarto memunculkan pertanyaan besar karena BTN masih tetap masuk dalam Grup Himbara yang notabene bank papan atas di Indonesia. Dari sisi aset, BTN termasuk lima besar bank lokal terbesar di Indonesia. Betapapun BTN pernah diterpa informasi negatif bersumber dari pemerintah sendiri.

Pertengahan April 2014, Kementerian BUMN tiba-tiba meluncurkan agenda yang berbeda dan sangat drastis. Pemerintah berniat keluar dari struktur kepemilikan pada BTN dengan alasan yang belum diketahui. Mayoritas saham sebanyak 60,14 persen Seri A Dwiwarna berjumlah 6,35 miliar saham yang dikuasai pemerintah hendak dilepas. Itu berarti pemerintah melepas semua bentuk atribusi dan kontrol secara langsung di dalam bank tersebut. Pemangku kepentingan sontak terkejut. Serikat Pekerja (SP) BTN menolak dan menduga divestasi yang dilakukan tiba-tiba itu sarat kepentingan tertentu.

Namun, pemerintah sebetulnya masih melihat BTN sebagai BUMN strategis yang mempunyai salah satu fungsi penting, yakni sumber pendanaan perumahan rakyat. BTN tidak diliberalisasi bebas di pasar, tetapi hendak dialihkan ke Bank Mandiri yang lebih kuat yang dibuktikan dengan surat Kementerian BUMN Nomor SR-161/MBU/04/2014. Artinya, pemerintah masih mengendalikan BTN, tetapi melalui manajemen Bank Mandiri. Jadi, alasan bahwa pemerintah lepas tangan dalam penyediaan rumah murah kepada rakyat tidak seluruhnya benar.

Persoalannya, sejak lima tahun silam sampai saat ini, isu pelepasan saham mayoritas pemerintah tidak pernah jelas. Nasib BTN masih terkatung-katung dan para pekerja bank tersebut masih harap-harap cemas. Saat ini dalam disrupsi informasi, hal yang tidak jelas tidak jarang justru dilakukan dengan tiba-tiba sehingga menimbulkan kekisruhan fundamental dan struktural organisasi tersebut.

Bias Talent Pool

Terlepas dari rencana divestasi pemerintah di BTN, penolakan Suprajarto merupakan antitesis sistem talent pool Kementerian BUMN. Melihat hal itu, tidak dapat ditampik bahwa ada yang salah dalam penetapan figur direksi BUMN akhir-akhir ini. Kesalahan tersebut terkait dengan kinerja maupun kompetensi yang tidak tepat atau kebijakan yang tidak pas dalam membawa BUMN yang dipercayakan kepadanya.

Berdasar Peraturan Menteri BUMN Per-03/MBU/02/2015, pemenuhan direksi BUMN diatur dan didesain memiliki 7 kemampuan materiil dasar saat asesmen serta 3 dimensi penilaian dalam uji kepatutan dan kelayakan. Dalam dimensi penilaian, harus memiliki 4 aspek penilaian kualitas pribadi dan 12 aspek kepemimpinan. Itulah yang disebut sistem talent pool BUMN sebagai sumber bank data calon direksi BUMN di Indonesia.

Niat Kementerian BUMN memang baik karena bertujuan untuk mixing pengetahuan dan keahlian antara direksi dari internal BUMN dan direksi dari bank talent pool. Namun, yang terjadi, direksi dari internal BUMN dibabat habis sehingga transfer pengetahuan bisnis inti BUMN hilang tidak berbekas.

Model kepemimpinan direksi BUMN dari talent pool akhirnya menjadi sangat normatif dan berjarak. Untuk menghindari friksi operasional, para direksi baru tersebut memisahkan kantor sehingga komunikasi menjadi berjarak dengan pusat produksi atau operasionalnya. Ukuran kinerja semata-mata berdasar pada kalkulasi numerik. Misalnya, berapa besaran keuntungan, penurunan biaya operasional, metode pembagian kinerja, dan besaran tantiem direksi.

Dalam rangka menambah perisai direksi, kemudian diimplementasikan kebijakan pro-hire pada jabatan eselon I di bawah direksi. Lengkaplah sudah, pengetahuan direksi baru atas BUMN yang dipimpinnya sudah minimalis ditambah masuknya para eselon I yang notabene sangat baru, tak ubahnya mengemudikan kapal tanpa kompas.

Saat ini semakin banyak tenaga pro-hire dengan sejumlah alasan yang menyertainya. Alasan klasik adalah tenaga talent dari dalam BUMN tersebut belum memenuhi syarat dan kualifikasi. Alasan lain adalah menaikkan efisiensi produksi dan alasan terbaru adalah memutus mata rantai konspirasi dari direksi sebelumnya. Padahal, kehadiran pro-hire sebetulnya sudah dilarang Kementerian BUMN dalam Surat Edaran (SE) No SE-04/MBU/09/2017 tentang Larangan Mempekerjakan Staf Ahli, Staf Khusus, dan/atau Sejenisnya. Perbandingannya, menyewa staf saja tidak boleh apalagi menempatkannya dalam struktur organisasi permanen.

Kondisi BUMN akhirnya menjadi menghangat berbarengan dengan konstelasi politik menjelang pengumuman Kabinet Jokowi pada Oktober nanti. Direktur yang baru enggan menanggung potensi risiko hukum dari direktur sebelumnya. Kebijakan strategis warisan jangan harap akan diteruskan meski berpotensi menghentikan operasional BUMN tersebut. Perbedaan patron politik menjadi penyebabnya karena direksi lama diduga berafiliasi politik dengan patron politik berbeda dengan direksi baru.

Akhirnya, yang terjadi, rumor dan proksi berkembang bahwa untuk menjadi direksi BUMN harus memiliki leverage politik tertentu. Jika calon direksi hanya bermodal profesional dan keahlian, jangan pernah berharap terpilih menjadi direksi BUMN.

Bias talent pool para bakal calon direksi BUMN kini semakin liar dan ganas. Entah siapa lagi korban berikutnya. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)


*) Dosen dan peneliti UKWM Surabaya; ketua umum Serikat Karyawan Semen Indonesia