Menyikapi Holding BUMN

Melalui PP tersebut, Inalum resmi ditunjuk sebagai induk usaha BUMN di sektor pertambangan. Inalum akan membawahkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Realisasi pembentukan holding BUMN tambang sepertinya telah terjadi pada Rabu (29/11) melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Agenda utama RUPSLB tersebut adalah mengubah anggaran dasar sehubungan dengan beralihnya kepemilikan atas mayoritas saham, dari sebelumnya milik negara menjadi PT Inalum (Persero). Namun, bola terakhir tetap di tangan anggota DPR. Sebab, pemerintah perlu mendapat persetujuan dari kalangan dewan terkait dengan rencana itu.

Ada beberapa alasan penting yang membuat holding tersebut perlu dibentuk. Pertama, memperkuat peran dan kontribusi BUMN terhadap negara. Kedua, holding untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa besar melalui BUMN. Namun, jika BUMN-BUMN itu masih jalan sendiri-sendiri, nilai kekayaan yang dimiliki Indonesia akan terlihat kecil.

Ketiga, BUMN juga diminta untuk menjadi sovereign wealth bank-nya bangsa, kekayaan bangsa, harta bangsa. Model seperti itu sudah berjalan di Singapura yang memiliki Temasek dan Malaysia yang punya Khazanah.

Keempat, pemerintah membentuk holding BUMN agar seluruh cadangan sumber daya alam (SDA) seperti mineral, minyak, gas, dan lain-lain bisa dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Perlu Kehati-hatian
Pembentukan holding merupakan salah satu metode restrukturisasi di samping model lain seperti penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan (akuisisi), penawaran saham perdana (IPO), penjualan kepada mitra strategis (strategic sale), management buyout (MBO), kontrak manajemen, dan bentuk aliansi lain. Konsep dasar holding dapat diartikan sebagai pembentukan badan hukum baru sebagai relasi kendali asimetris yang membawahkan beberapa BUMN dengan mempertahankan eksistensi BUMN-BUMN tersebut. Secara ekonomi, holding dibentuk sebagai upaya penciptaan nilai tambah, mendorong efisiensi dan perbaikan manajemen.

Namun, beberapa pihak kurang sependapat dengan argumentasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan rencana pembentukan holding bidang pertambangan. Holding dianggap tidak akan efektif jika bertujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN sektor tambang. Menurut mereka, yang lebih tepat adalah merger. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan diri bubar.

Argumentasi utama yang biasa dikemukakan pihak yang cenderung menolak rencana pembentukan holding tambang adalah kemungkinan berkurang/hilangnya kontrol pemerintah terhadap tiga perusahaan tambang yang dimaksud. Sebab, status mereka berubah dari persero menjadi anak perusahaan PT Inalum (Persero). Secara teoretis, tiga perusahaan yang dimaksud tidak harus meminta persetujuan DPR untuk melakukan corporate action. Payung hukum yang menaungi ANTM, PTBA, dan TINS juga berbeda. Sebab, sekarang mereka tunduk kepada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dari sebelumnya UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah kemungkinan privatisasi tiga BUMN tambang jika merujuk kepada UU PT.

Privatisasi merupakan isu yang sangat sensitif, apalagi jika calon pembeli adalah pihak asing. Pengalaman masa lalu tentang tindakan privatisasi yang terjadi pada pemerintahan Presiden Megawati menimbulkan trauma di benak masyarakat. Karena itu, seandainya ada wacana ke sana, sepertinya hal itu tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Sebab, ada agenda politik besar tahun depan, yaitu pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Kecurigaan lain terkait dengan rencana pengambilalihan saham Freeport oleh pemerintah RI. Setelah holding tambang terbentuk, diperkirakan rencana pengambilalihan saham Freeport hingga mencapai 51 persen akan lebih mudah. Menurut data yang ada, aset PTBA, ANTM, dan TINS berturut-turut sebesar Rp 8,77 triliun, Rp 10,46 triliun, dan Rp 7,14 triliun. Adapun aset PT Inalum Rp 21,81 triliun. Artinya, jika holding sudah terbentuk, aset PT Inalum menjadi Rp 48,18 triliun. Kebutuhan untuk mengambil alih 41,64 persen saham PT Freeport menurut hitungan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebesar USD 3,45 miliar atau Rp 46,57 triliun.

Persoalan lain yang juga menjadi polemik adalah ada atau tidaknya kewajiban tender offer setelah holding terbentuk. Menurut Dirut BEI Tito Sulistio, tiga BUMN tersebut harus melakukannya. Sedangkan menurut pemerintah dan OJK, tidak ada kewajiban tender offer. Sebab, secara substansial sebenarnya tidak ada perubahan pengendali tiga BUMN tambang tersebut. Meskipun ketiganya tidak berstatus persero, pemerintah masih memiliki kontrol dominan karena saham induk usaha, yaitu PT Inalum, 100 persen masih dimiliki pemerintah. Argumen itulah yang digunakan untuk merespons pihak-pihak yang cenderung menolak rencana pembentukan holding. Apalagi, pemerintah juga masih memiliki saham seri A atau saham dwiwarna.

Sebagai catatan akhir, diperlukan kehati-hatian pemerintah dalam rencana pembentukan holding BUMN tambang tersebut. Kepentingan strategis, yaitu perekonomian nasional dan kemakmuran masyarakat, harus menjadi pilar utama yang dipertimbangkan. (*)


(*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta)