Menyoal Ideologi Pemberantasan Korupsi

PERSOALAN korupsi di negeri tercinta benar-benar harus menjadi atensi semua elemen bangsa. Insiden penangkapan pejabat publik melalui operasi tangkap tangan (OTT) dalam waktu yang hampir bersamaan bisa jadi laksana fenomena gunung es. Itu berarti kasus serupa sejatinya banyak, hanya belum terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi, pada 2020 semua elite dan partai politik sedang bersiap menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Momentum tersebut potensial dimanfaatkan untuk memobilisasi sumber dana dari mana pun demi kepentingan pemenangan pilkada.

Kasus OTT dua pejabat publik itu bisa menjadi pintu masuk KPK untuk menyelidiki pihak lain, termasuk dari partai politik dan swasta. Sejatinya memang terasa sulit dinalar betapa pejabat publik yang telah memperoleh banyak fasilitas negara masih juga melakukan korupsi.

Realitas itu menunjukkan bahwa masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini masih termehek-mehek. Karena itu, dapat dipahami jika emosi publik tampak meluap setiap ada insiden OTT yang melibatkan pejabat negara.

Keterlibatan pejabat publik dalam serangkaian kasus korupsi jelas paradoks dengan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance). Padahal, pemerintah terus menggelorakan gerakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di sejumlah kantor layanan publik.

Dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memerintahkan pegawai yang terlibat pungutan liar (pungli) langsung dipecat. Jokowi menegaskan, korupsi berapa pun nilainya harus diproses secara hukum.

Komitmen presiden penting karena kasus korupsi di negeri ini benar-benar telah akut dan mendarah daging. Bahkan, sejujurnya praktik korupsi tidak hanya terjadi di pusat.

Laksana air, praktik korupsi telah mengalir jauh dengan melibatkan pejabat publik hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Jika diamati, latar belakang pelaku korupsi juga sangat beragam.

Pelaku korupsi berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, profesional, dan swasta. Bahkan, korupsi juga melibatkan kaum terpelajar lulusan perguruan tinggi.

Rasanya, saat ini hampir tidak ada lembaga publik yang benar-benar bersih dari praktik korupsi. Maka, tidak berlebihan jika guru bangsa Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) mengatakan bahwa praktik korupsi di negeri ini nyaris sempurna.

Menjamurnya praktik korupsi sangat mungkin disebabkan budaya di pemerintahan cenderung toleran terhadap korupsi. Ironisnya, sebagian birokrat dapat memahami praktik korupsi asalkan dilakukan ”sesuai prosedur”. Sistem sosial budaya di masyarakat juga menunjukkan sikap permisif. Masyarakat menganggap korupsi dengan segala ekspresinya sebagai sesuatu yang wajar.

Pada konteks itulah Mochtar Lubis dan James C. Scott dalam Bunga Rampai Korupsi (1988) mengatakan bahwa ekspresi korupsi telah mewujud dalam banyak bentuk (multi-face). Di kalangan pegawai negeri dan birokrat, korupsi umumnya dilakukan dengan melanggar sumpah jabatan.

Mereka telah melakukan penyelewengan kekuasaan (abuse of power). Praktik korupsi dilakukan dalam berbagai ekspresi. Misalnya, menerima uang sogokan, uang kopi, uang rokok, uang tahu sama tahu, uang transportasi, uang semir, uang lelah, dan salam tempel.

Untuk mengelabui hukum, imbalan biasanya tidak langsung diberikan kepada pejabat resmi, melainkan melalui istri, anak, kerabat, dan teman dekatnya. Ironisnya, berbagai modus korupsi terjadi mulai fase kelahiran hingga kematian seseorang.

Salah satu indikatornya, sejak pengurusan akta kelahiran hingga kematian seseorang, akan ditemukan praktik korupsi dengan berbagai ekspresinya.

Seperti disinyalir KPK, salah satu penyebab korupsi yang dilakukan kepala daerah dan pejabat publik pada umumnya adalah tingginya biaya politik. Pada setiap tahun politik semua kelompok elite pasti membutuhkan dana besar.

Hal itu dapat dimaklumi karena untuk pencalonan hingga sukses menduduki jabatan di eksekutif atau legislatif, seseorang harus mengeluarkan dana besar. Karena itulah, yang ada dalam pikiran kepala daerah saat sukses menjabat adalah mengembalikan modal. Bermula dari pemikiran itulah praktik korupsi dengan berbagai modus dilakukan oleh pejabat publik.

Penyebab lain tumbuh suburnya praktik korupsi, gerakan antikorupsi belum memiliki ideologi. Menurut Blumer (1966), ideologi merupakan seperangkat nilai yang digunakan sebagai arahan, justifikasi, alasan, dan keyakinan untuk mencapai tujuan.

Pada konteks itu dapat dikatakan, gerakan pemberantasan korupsi telah mengalami kevakuman ideologi. Di antara indikatornya, banyak orang berteriak antikorupsi ketika belum berada dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi, tatkala kekuasaan di tangan, mereka justru rajin korupsi.

Karena masalah korupsi sama pentingnya dengan problem ekonomi, politik, dan sosial lainnya, usaha untuk memberantasnya harus terus digelorakan. Semua elemen harus memberikan dukungan kepada pegiat antikorupsi. Publik juga harus mendorong KPK untuk lebih berani menangani kasus-kasus besar. KPK jangan hanya menyasar kasus remeh-temeh di daerah. Pegiat antikorupsi juga tidak boleh bersikap fatalis dengan menyatakan, karena korupsi sudah membudaya, usaha memberantasnya sia-sia.

Agar budaya korupsi dapat diberantas tuntas, pegiat antikorupsi harus menjadikan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy). Spirit ideologi itu penting digelorakan oleh pegiat antikorupsi.

Pemberantasan korupsi juga harus menggunakan ilmu dan strategi yang tepat. Pemberatasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan pekik antikorupsi. Sebab, pelaku korupsi juga menggunakan strategi canggih sehingga perbuatannya tidak terendus media dan aparat penegak hukum. (*)

*) Guru besar UIN Sunan Ampel, wakil sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur