Merawat Pancasila tanpa Menyalahkan P4

Ujian kedua bagi Pancasila muncul ketika pemerintah Orba menggunakan instrumen P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan sosialisasi ideologi Pancasila agar merasuk dalam ’’aliran napas’’ kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Faktanya, negeri ini tetap saja dirundung nestapa. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap merajalela, hingga akhirnya rezim Orba tumbang pada Mei 1998.

Tumbangnya Orba bukanlah indikasi kegagalan P4 dalam menyemai nilai-nilai Pancasila. Namun, hal itu lebih disebabkan ketidakpuasan masyarakat akibat krisis moneter 1997 yang dipicu pelemahan rupiah yang menginduksi kesulitan dalam pelbagai sisi kehidupan. Ketidakpuasan masyarakat sebelumnya tumbuh karena praktik kekuasaan Orba yang cenderung sentralistis dan otoriter.

Pada masa-masa itu, Presiden Soeharto menggunakan pendekatan keamanan (security approach) untuk menangani letupan-letupan ketidakpuasan. Sebagian aktivis menggunakan jargon kebebasan dan demokrasi seperti yang dilakukan Gus Dur dan Amien Rais. Sebagian lagi menggunakan jargon hak asasi manusia (HAM) dan hak sipil sebagaimana yang diusung almarhum Munir, kebebasan berekspresi seperti yang dilakukan Wiji Thukul, dan modus lainnya. Intinya, situasi krisis yang berimpitan dengan ketidakpuasan dalam pelbagai segi itu bermuara pada gerakan reformasi Mei 1998.

Kalaupun kehidupan politik pascareformasi seolah alergi terhadap P4, saya yakin penyebabnya bukan aspek filosofis dalam P4 yang salah, melainkan trauma terhadap P4 yang pernah digunakan sebuah rezim yang mengakibatkan bangsa ini terpuruk. P4 ditinggalkan bukan karena substansinya, melainkan karena relasi kuasanya Soeharto.



Karena itu, menelantarkan P4 bukanlah langkah yang bijak. Rumusan-rumusan dalam P4 masih sangat relevan dijadikan rujukan etik dan moral sebagai rumah bersama bagi sebuah identitas yang berbineka. Belum tentu bila kita membuat yang baru, hasilnya akan lebih baik. Rumusan P4 sebelum ditetapkan dalam TAP MPR No II Tahun 1978 telah melalui diskusi yang panjang dan melibatkan banyak pakar dari pelbagai golongan.

Overdosis
Kalaupun ada yang layak disalahkan dari P4, itu adalah pelaksanaannya yang cenderung formal, doktriner, kuantitatif (misalnya, penataran model 100 jam) dan koorsif. Model penataran P4 yang bersifat formal cenderung menempatkan peserta sebagai individu yang kaku.

Bersifat doktriner mengakibatkan Pancasila seolah bertendensi mengganti sumber kearifan moral dan etika dari suku, ras, dan agama. Padahal, seharusnya sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai tersebut bisa hidup berdampingan dan saling melengkapi. Selanjutnya, bersifat kuantitatif, penataran P4 seolah mengejar jumlah peserta yang berhasil ditatar dari berbagai jenjang dan intensitas (yang diukur dengan waktu). Kemudian, bersifat koorsif karena dalam pelaksanaannya disertai sanksi.

Penataran yang sangat masif, intensif, dan frekuensif membuat asupan overdosis (melebihi takaran). Situasi seperti itu cenderung mengakibatkan kejenuhan (overload). Itulah yang membuat orang menjauhi P4. Karena itu, pekerjaan kita ke depan adalah merumuskan model sosialisasi Pancasila yang lebih cair, informal, persuasif, serta menyenangkan (tanpa ancaman).

Milik Bersama
Roeslan Abdulgani menegaskan urutan-urutan pemberlakuan Pancasila, yakni mulai filosofi ke ideologi. Setelah mencapai fase itu, diendapkan lagi dalam dasar negara di mana negara mesti dipancari atau negara memancari pelaksanaan cita-cita dan gagasan bangsa tersebut.

Pendapat di atas menyiratkan bahwa Pancasila harus diejawantahkan negara atau rakyat sehingga Pancasila menyinari kehidupan bersama. Karena itu, representasi negara dalam mengikis virus kebencian atas nama identitas harus mencerminkan sebagai ’’negara’’ yang berdiri netral di atas kebinekaan identitas. Bila negara menonjolkan keberpihakannya kepada salah satu identitas saja, pasti akan timbul prasangka bahwa negara mencontohkan ujaran kebenciannya kepada salah satu identitas saja.

Representasi negara menjadi pertaruhan reputasi Pancasila di mata rakyat. Apa yang dinamai ’’negara memancari pelaksanaan Pancasila’’ berarti representasi negara (aparatur negara) harus benar-benar sempurna dalam tindak tanduknya. Bila masih sering kita dengar banyak aparatur negara yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK atau representasi negara berbuat ’’semau gue’’, yang kena getahnya adalah Pancasila. Rakyat bisa mencemooh: ’’Tuh, ternyata yang tidak Pancasilais yang sering mengaku-ngaku dirinya paling Pancasilais…’’

Yuk kita jadikan Pancasila milik bersama! (*)


(*) Dekan Fikom Unitomo Surabaya)