Meredupnya Jangkar Intelektual

Gejala ini mudah dibaca dalam pantulan diskusi beberapa waktu ini: dari politik rasial hingga isu kebangkitan ideologi komunisme. Selain miskin argumentasi ilmiah, secara psikologis mengemuka di sana suatu paranoia yang mengisolasi analisis dari motivasi penggalian kebenaran. Diskusi publik akhirnya terpelanting pada pencarian satu jawaban yang tunggal dan menghabisi kemungkinan kebenaran lain, betapapun kecilnya itu.

Kiblat
Apa pun isu yang mengemuka, sikap intelektual berkepentingan membantu publik dalam menangkis dislokasi kebenaran. Kepungan berita palsu (hoax) adalah pertanda anomie informasi sebagai konsekuensi absennya intelektual. Kepentingan akademis yang dipanggul dan dihidupi bersama sebagai sumpah moral para intelektual seharusnya mampu menghindarkan publik dari kepalsuan pengetahuan dan lacurnya kebenaran sebagaimana kita hadapi kini.

Sebaliknya, yang kita lihat sekarang adalah bergesernya kiblat intelektual: dari cita-cita akademis menuju kepentingan profesi-material. Kepentingan tersebut makin terang benderang mengikuti arah angin kekuasaan. Hasrat kuasa dan akumulasi material itu disembunyikan lewat selubung ortodoksi akademis, kadang-kadang dengan dalih moralitas.

Perdebatan publik seolah-olah selesai dengan paparan data-data, ditambah bobotnya dengan aksentuasi moral, tetapi meninggalkan lubang menganga tuntutan pencarian data-data baru. Komunisme, misalnya, disebut sebagai bagian dari kecacatan sejarah, tetapi selalu ditampilkan secara satu dimensi, mengabaikan terlalu banyak dimensi lain demi sikap moral yang ’’menghindari terbukanya luka lama’’. Kita kehilangan para pemikir dan ideolog yang mampu menjelaskan secara komprehensif tanpa harus turut memabukkan diri dari obsesi menguasai dan menyingkirkan.



Isu rasialisme dalam politik juga dibela atas dasar klaim sejarah bahwa pribumi adalah kelompok yang paling berhak dalam hubungannya dengan klaim kekuasaan. Pun dibumbui dengan legitimasi agama, tetapi tanpa didasari bukti dan penjelasan antropologis atas apa itu sesungguhnya pribumi dan apakah kita bisa secara sahih mendaku sebagai pribumi.

Celakanya, ketika negara memasang sikap abu-abu dan membiarkan keliaran itu bergerak dalam ritme yang semakin kacau, sebagian intelektual di luar lingkar kekuasaan justru memilih tetap berkemah di menara gadingnya. Ada semacam alergi dalam berhubungan dengan kelacuran politik. Meski sikap itu pada beberapa hal diperlukan, mengasingkan diri dari keruwetan di depan mata adalah pengkhianatan terhadap akal sehat yang hendak dibela intelektualisme itu sendiri. Tidak ada kampung halaman lain tempat para intelektual pulang, kecuali masalah-masalah bangsanya sendiri.

Dua Posisi
Konservatisme ilmiah yang melenggang dominan secara otomatis akan menguntungkan status quo. Kebaruan dan dinamika sosio-kultural tak lagi dihitung karena ia dapat mengacaukan stabilitas kebenaran yang telanjur diimani sebagian besar orang. Dari sini, posisi sebuah keputusan ilmiah selalu menyimpan risiko, setidaknya jika dilihat dari dua sudut.

Pertama, ia rentan karena dapat digunakan sebagai dasar legitimasi eksistensi kekuasaan. Pada posisi pertama ini, kekuasaan merupakan dasar alasan diperlukannya keputusan ilmiah-metodologis sebagai salah satu bahan baku menyusun pengakuan publik. Sikap menolak berunding yang mencoba mengunci satu versi kebenaran harus dicurigai sebagai sikap yang dilatarbelakangi motivasi kekuasaan. Kekuasaan, dengan kata lain, mencengkeram pikiran intelektual dan mendorongnya mengkhianati akal sehatnya sendiri.

Posisi kedua, keputusan ilmiah pada situasi tertentu berbahaya karena memungkinkan munculnya mitos-mitos baru. Sejak awal, apa yang kita sepakati sebagai ’’ilmiah’’ bukanlah ilmiah dalam dirinya sendiri, melainkan bersandar pada konsensus golongan intelektual tentang bagaimana merumuskan dan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan. Maka sesuatu yang ilmiah tidaklah sama dan kongruen dengan sesuatu yang benar. Dengan bumbu moralitas agama, sempurnalah teknik ilmiah yang hendak menutup pintu bagi siapa pun yang mencoba menggedor klaim pengetahuan.

Dua kemungkinan posisi itu seharusnya menjadi dilema batiniah yang memutlakkan sikap kontemplatif para intelektual. Kekacauan kebenaran dalam rezim digital membuat intelektual harus bekerja lebih keras lagi karena kegawatan yang dimungkinkan dari kesimpangsiuran informasi. Kebuntuan publik dalam mengais informasi dan data yang kompeten, namun justru disodori berjibun sampah digital, semakin memperumit keadaan tersebut.

Pertemuan antara dua kutub soal itu memorak-porandakan imajinasi publik tentang seorang intelektual ideal. Lambat laun, kredensial intelektual akan mulai diragukan dan dicopotnya kredensial berarti juga dicabutnya status intelektual sehingga arus modal dan kuasa dihilangkan juga dari dirinya. Degradasi posisi ini mengakibatkan seluruh capaian dan kerja-kerja intelektual terdiskualifikasi tanpa kecuali. Ia dapat dikeluarkan dari ingatan publik dan kehilangan jangkar peran.

Masalahnya, apakah kita sedang menunggu senjakala peran intelektual tiba di depan mata, justru pada saat-saat ia paling diperlukan seperti sekarang? Jika tak jua muncul kelincahan berpikir dan kedewasaan sikap ilmiah dalam merespon dinamika, intelektual dan publik akan terus terjebak dalam labirin yang menyediakan alamat palsu kebenaran. Intelektual harus membebaskan dirinya sendiri lebih dahulu sebelum ia menyusun jalan dalam menyelesaikan cita-cita pencarian kebenaran.

Politik tak boleh membunuh kedewasaan ilmiah, intelektual tak boleh mengabdi pada obsesi kuasa, dan publik tak boleh lengah. (*)


(*) Dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya)