Meributkan Seragam Paskibraka Perempuan

SALAH satu nasib buruk perempuan, setidaknya hingga hari ini, adalah jadi biang keributan sebab hal-hal yang sama sekali tidak substantif untuk identitas kemanusiaannya. Pada mulanya, tubuh perempuan adalah ladang stigma.

Apakah ia terlalu gendut atau terlalu kurus. Apakah rambutnya lurus atau keriting. Apakah kakinya jenjang atau pendek. Apakah ukuran payudaranya besar atau rata.

Selanjutnya, perempuan mudah diidentifikasi, dijatuhi standar moral, hingga diperdebatkan lewat apa yang ia pakai. Perempuan mengenakan rok mini dianggap genit. Perempuan bercadar dituduh teroris. Perempuan berdandan dianggap penggoda. Perempuan bersuara keras dibilang ngegas alias nggak nyantai.

Perjuangan untuk merebut otoritas tubuh dan identitas perempuan sebagai manusia merdeka yang berhak mempunyai pilihan dan pikiran memang masih begitu panjang. Saking panjangnya, sering kali yang muncul justru salah paham.



Pada upacara 17 Agustus tahun ini, untuk kali pertama Paskibraka perempuan berjilbab akan memakai celana panjang. Kebijakan tersebut berdasar pada hasil rapat koordinasi pelaksanaan diklat Paskibraka dengan acuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Upacara Kenegaraan dan Acara Resmi.

Berdasar kajian, pasukan putri berhijab yang mengenakan rok pendek dan dipadukan dengan kaus kaki panjang pada tahun-tahun sebelumnya, konon, cukup membuat tidak nyaman. Opsi memakai rok panjang tentu tidak memungkinkan keluwesan gerak baris-berbaris.

Sehingga kebijakan memakai celana panjang untuk Paskibraka berjilbab justru mengakomodasi kebutuhan mereka dan sama sekali tidak ada tendensi diskriminasi. Toh, selama ini, kita terbiasa melihat pakaian dinas aparatur sipil negara berjilbab pun memakai celana panjang.

Jadi, mengapa perubahan kebijakan yang seharusnya sederhana justru memicu prasangka berlebihan oleh publik? Atau, mengapa akhir-akhir ini publik mudah curiga kepada wacana kebijakan sebelum betul-betul mempelajari kajian ilmiahnya?

Barangkali memang ada alasan mengapa masyarakat sangat waspada menyikapi sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Belakangan ini, misalnya, banyak sekolah negeri yang mewajibkan atau menganjurkan pemakaian seragam panjang atau hijab bagi siswa perempuan.

Beberapa di antaranya bahkan berbentuk peraturan yang didukung pemerintah kabupaten atau kota. Padahal, sekolah negeri adalah harapan kepada keberagaman atau inklusivitas untuk menyatukan beragam identitas dan latar belakang para siswa.

Dari banyak pelatihan yang saya fasilitasi, saya sering mendengar cerita orang tua yang mengeluh sebab anak perempuannya didiskriminasi oleh guru di sekolah karena belum memakai jilbab. Bentuk diskriminasi tersebut sampai tahap serius lewat ancaman pengurangan nilai.

Diskriminasi semacam itu tentu tidak akan terjadi pada siswa laki-laki. Sebab, seragam siswa laki-laki tidak dapat diidentifikasi untuk menilai agama atau kadar kesalehannya.

Peristiwa ribut seragam Paskibraka perempuan atau seragam atlet berjilbab di Asian Para Games 2018 menunjukkan bahwa pilihan pakaian perempuan masih sangat berpengaruh pada akses perempuan untuk memperoleh kesempatan tertentu dalam hidupnya.

Pada prinsipnya, kita menginginkan aspirasi yang setara bagi siapa saja dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Advokasi pemakaian celana panjang kepada Paskibraka berjilbab menunjukkan bahwa kebijakan berperspektif gender sangat mungkin untuk dilakukan, asal berdasar kajian terhadap analisis kondisi khas dan pengalaman perempuan.

Sebaliknya, masyarakat pun perlu belajar untuk membaca secara lengkap kajian ilmiah dari sebuah kebijakan agar tidak perlu buang-buang tenaga untuk debat-debat yang tak produktif. (*)

*) Pegiat Jaringan Nasional Gusdurian