Miskin Analisis, Miskin Solusi

JawaPos.com – Ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk memberikan kisi-kisi tema debat kepada capres-cawapres, tentu masyarakat berharap proses perdebatan bisa berlangsung elaboratif, analitis, dan sarat adu gagasan konstruktif.

Kendati demikian, debat pertama dari lima rangkaian debat Pilpres 2019 yang dijadwalkan KPU ini justru menunjukkan hasil yang sebaliknya.

Alih-alih mampu menghadirkan kualitas perdebatan calon pemimpin negeri yang mampu mengurai simpul-simpul persoalan di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme secara komprehensif, proses debat justru berlangsung normatif. Pada saat yang sama, masing-masing pasangan capres terlihat kaku, seolah sibuk menghafal dan mengingat-ingat materi debat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya, bukan analisis persoalan dan rumusan solusi yang memadai, debat justru lebih diwarnai gimmick sikap saling tuding yang miskin solusi.

Kedua pasangan calon presiden-wakil presiden saat tampil di debat pertama yang berlangsung di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Warna perdebatan yang normatif tersebut, tampaknya, dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, masing-masing pasangan capres memiliki track record, baik pribadi maupun kebijakan, yang kurang menguntungkan posisi mereka terkait tema penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Telah menjadi rahasia publik, isu pelanggaran HAM selalu menjadi “kartu as” yang hampir selalu dimanfaatkan untuk mendelegitimasi rekam jejak kepemimpinan Prabowo. Karena itu, dengan halus, sindiran-sindiran terkait hal itu diluncurkan Jokowi dengan penggunaan diksi “HAM” dan “beban masa lalu” yang beberapa kali direpetisi dalam penyampaiannya.



Pada saat yang sama, selaku petahana, posisi Jokowi juga kurang diuntungkan karena adanya sejumlah catatan miring terkait proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di era pemerintahannya. Thomas Power (2018) dalam artikel terbarunya yang berjudul “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline” yang pada akhir Desember 2018 baru saja diterbitkan Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES) yang berbasis di Australian National University (ANU), Canberra, menjelaskan secara detail sejumlah “catatan kuning” pendekatan Jokowi dalam sektor penegakan hukum. Meskipun Power (2018) menggarisbawahi bahwa sikap pemerintahan Jokowi itu sangat mungkin dipengaruhi dinamika politik nasional yang belakangan cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, tetapi direspons dengan cara-cara yang juga dianggap “kurang demokratis”.

Kedua, perdebatan normatif di sektor penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme ini juga dipengaruhi relatif terbatasnya perhatian masing-masing pasangan capres terhadap tema tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo-Sandi berusaha menggeser tema perdebatan hukum ini menjadi tema ekonomi. Cara-cara pendekatan itu dapat dipahami mengingat Prabowo-Sandi memang sedari awal bertekad untuk mengoptimalkan sektor ekonomi sebagai titik kunci guna “mereferendum kepemimpinan nasional” melalui Pilpres 2019.

Pada saat yang sama, pemerintahan Jokowi memang tercatat lebih berusaha fokus pada pembangunan ekonomi nasional ketimbang fokus pada sektor hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya, pemerintahan Jokowi sempat trauma berat pascakontroversi penetapan status tersangka calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK di awal periode pemerintahannya, hingga memunculkan konstelasi politik nasional yang tidak hanya meruncingkan hubungan Polri-KPK, tetapi juga mendelegitimasi moral-politik pemerintahan Jokowi di awal pemerintahannya.

Setelah krisis kepercayaan publik akibat Cicak-Buaya jilid tiga itu terlewati dan Presiden Jokowi berhasil melakukan konsolidasi politik, sejumlah elite pemerintahan berkali-kali menegaskan agar pemberantasan korupsi tidak menciptakan “kegaduhan politik” yang berpotensi mengganggu “jalannya pemerintahan” dan menghambat pembangunan nasional. Karena itu, wajar jika Burhanudin Muhtadi (2015) dalam artikelnya yang berjudul “Jokowi’s First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics” menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi tampaknya lebih cenderung menempatkan isu pembangunan ekonomi di level teratas daripada narasi penegakan hukum yang sebenarnya penting sebagai fondasi pembangunan negara.

Ketiga, proses perdebatan lebih didominasi oleh capres Jokowi dan Prabowo, sedangkan porsi bicara cawapres relatif terbatas. Terbatasnya ruang untuk mengeksplorasi gagasan para cawapres itu tidak hanya disebabkan oleh sikap pembatasan para capres, sebagaimana yang dilakukan oleh Prabowo yang berkali-kali meminta Sandiaga untuk tidak menambahkan materi, tetapi juga karena relatif terbatasnya penguasaan materi cawapres.

Dalam konteks ini, porsi bicara cawapres Ma’ruf Amin patut mendapatkan sorotan. Mengingat, setelah hampir tiga tema telah selesai didiskusikan, Ma’ruf belum terlihat mampu memainkan perannya sebagai pendukung pasangannya untuk memperkuat argumentasi, mendelegitimasi gagasan lawan, serta menawarkan solusi kebijakan yang disampaikan capresnya. Ma’ruf baru memiliki ruang lebih lebar untuk mengelaborasi kajian terorisme, dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi itu berpotensi memengaruhi persepsi publik tentang informasi yang selama ini berembus di masyarakat, bahwa keberadaan Ma’ruf sebagai cawapres adalah sekadar “pelengkap” dan pelindung Jokowi dari serangan politik bernarasi agama.

Dampak Elektoral

Debat pilpres merupakan wahana diskusi yang bisa menjadi referensi bagi pemilih untuk memutuskan pilihan politiknya pada Pilpres 2019 nanti. Selain ditujukan untuk menguji kapasitas dan penguasaan materi para capres-cawapres terhadap tema yang ada, debat ini diharapkan bisa memengaruhi perilaku politik pemilih, terutama mereka yang belum menentukan pilihan.

Menurut temuan data survei Indikator dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 9 Januari lalu, simulasi dua pasangan nama masih menunjukkan posisi Jokowi-Ma’ruf Amin berada pada angka 54,9 persen dan Prabowo-Sandiaga Uno pada angka 34,8 persen. Sementara itu, ada sekitar 9,2 persen belum menentukan pilihan dan 1,1 persen mengaku tidak mau memilih atau golput. Tetapi, ketika dilakukan simulasi lebih lanjut, ketika pemilih yang berjumlah 54,4 persen dan 34,8 persen yang telah menentukan pilihan itu ditanya tentang kemantapan hati mereka terhadap pilihannya, ternyata masih ada sekitar 25 persen yang mengaku masih bimbang dan berpotensi mengubah pilihan politiknya pada Pilpres 2019.

Karena itu, debat ini diharapkan bisa menjadi penentu untuk memengaruhi swing voters tersebut. Kendati demikian, tantangan untuk memengaruhi swing voters itu cukup berat mengingat ceruk pemilih loyal sudah semakin mengerucut dan membentuk kutub kekuatan suara yang cukup solid.

Sementara, rata-rata jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di setiap pilpres maupun pemilu berada pada angka 20 persen. Artinya, jika rata-rata 20 persen pemilih kembali tidak menggunakan suaranya di Pilpres 2019 nanti, praktis hanya sekitar 5 persen dari swing voters yang aktif menentukan arah kepemimpinannya.

Karena itu, empat rangkaian debat masih tersisa, masing-masing pasangan berkesempatan untuk tampil lebih optimal untuk meyakinkan publik sekaligus mendelegitimasi moral-politik lawan politiknya. Yang terpenting, semua pihak harus mengedepankan politik yang rasional dan berintegritas untuk mengindarkan sistem demokrasi kita dari ancaman post-truth politics yang belakangan terjadi di banyak negara. Prinsipnya, masing-masing pasangan capres harus sadar bahwa lawan berdebat adalah teman dalam berpikir dan lawan berpolitik adalah kawan dalam membangun bangsa. Jadilah negarawan yang mencerahkan untuk kehidupan bangsa. 

*) Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Jakarta

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (*/c17/agm)