Mitigasi Pertanian terhadap Kekeringan

MUSIM kemarau kali ini terasa amat terik dan menyengat. Sinar matahari membakar. Air permukaan di waduk, danau, embung, dan sawah terkuras. Juga, sumur mengering amat cepat. Perubahan dari suhu medium menjadi suhu tinggi, kering, dan gersang membuat kekeringan kali ini terasa luar biasa intensitasnya. Parahnya, merujuk prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosifika (BMKG), periode dengan laju penguapan air amat tinggi ini akan berlangsung amat panjang: hingga November nanti.

Menurut BMKG, kemarau melanda 161 daerah atau 47 persen zona musim. Awal musim hujan diperkirakan mundur sampai November yang terjadi di 253 daerah atau 74 persen zona musim jika dibandingkan dengan rata-rata 30 tahun (1981–2010). Peluang puso alias gagal panen masih akan terjadi pada musim panen gadu sekarang karena kekeringan telah terjadi sebelum fase generatif dan mengganggu proses keluarnya malai padi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, kekeringan menimpa tujuh provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Jogjakarta, NTB, NTT, dan Bali). Diperkirakan, 20.369 hektare sawah di 1.969 desa di seluruh Indonesia bakal puso.

Berdasar data produksi beras metode kerangka sampel area (KSA), produksi beras Januari–September 2019 mencapai 26,91 juta ton, lebih rendah daripada produksi beras periode yang sama 2018 (28,48 juta ton). Selisih produksi beras 1,57 juta ton harus menjadi warning bahwa kekeringan tahun ini telah membawa dampak pada produksi pangan.



Bagi Indonesia yang memiliki dua musim, kekeringan merupakan hal rutin. Masalahnya, kekeringan sering kali menjadi bencana bagi petani. Di antara tiga sektor (municipal, pertanian, dan industri) pengguna air, pertanian akan paling terpukul dampak kekeringan.

Aktivitas pertanian amat bergantung pada alam yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan teknologi. Ketika air tidak tersedia, kiamat kecil mengintai kehidupan petani. Mereka akan jatuh miskin apabila gantungan hidup satu-satunya itu puso. Kejadian berulang-ulang ini harus diputus siklusnya. Caranya, membangun sistem pertanian yang adaptif perubahan iklim.

Cara itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya struktural maupun nonstruktural. Setidaknya ada lima langkah upaya nonstruktural. Pertama, pemetaan komoditas sesuai dengan iklim. Setiap tanaman, tidak terkecuali tanaman pangan, memerlukan kondisi tanah dan cuaca (baca: iklim) tertentu. Pemetaan komoditas sesuai dengan iklim akan menjamin peluang produktivitas yang tinggi. Konsep ini sudah dikembangkan pada zaman Hindia Belanda sebelum isu perubahan iklim meruyak. Keberhasilan Thailand mengembangkan pertanian tidak lepas dari penerapan pewilayahan komoditas.

Kedua, mengembangkan aneka jenis dan varietas tanaman berumur genjah, berdaya hasil tinggi, dan toleran terhadap stres lingkungan seperti kenaikan suhu udara, kekeringan, genangan (banjir), salinitas dan zat beracun, serta serangan aneka hama dan penyakit.

Badan Litbang Kementerian Pertanian telah menghasilkan puluhan varietas padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain yang genjah, berdaya hasil tinggi, tahan sejumlah hama dan penyakit, serta tak rakus hara. Pemerintah mesti memastikan aneka varietas itu diadopsi petani dengan menjamin ketersediaan dan kelengkapan informasinya.

Ketiga, penerapan aplikasi informasi iklim sebagai dasar menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi memiliki jaringan stasiun iklim otomatis di tujuh provinsi sentra produksi pertanian. Data dari stasiun itu bisa diolah dalam bentuk informasi iklim seperti perkiraan curah hujan serta peta perkiraan musim kering dan musim hujan.

Dari informasi iklim itu, dapat dihasilkan perkiraan curah hujan bulanan 3–6 bulan, musim kemarau atau musim hujan, sehingga bisa digunakan untuk merencanakan pola tanam. Informasi tersebut bisa diakses lewat internet (Gandasasmita et al, 2009). Bagaimana informasi penting itu bisa diakses atau bisa sampai ke petani sehingga bisa diterjemahkan dalam pola tanam? Sekolah Lapang Iklim bisa menjadi medium efektif.

Keempat, mengembangkan teknologi pengolahan tanah dan tanaman untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman. Teknologi tanpa olah tanah, misalnya, mampu mereduksi laju emisi gas metana 31,5–63,4 persen ketimbang olah tanah sempurna. Irigasi berselang atau macak-macak, selain menghemat air, juga berperan dalam mereduksi emisi gas metana 34,3–63,8 persen ketimbang digenangi terus-menerus (Las, 2007). Irigasi macak-macak, seperti pada praktik System Rice Intensification, bisa menghemat air luar biasa.

Kelima, mengembangkan sistem perlindungan usaha tani dari kegagalan akibat perubahan iklim (crop weather insurance). Sering kali teknologi budi daya yang tahan cekaman iklim sudah tersedia, tetapi tingkat adopsinya rendah. Penyebabnya, tidak ada jaminan teknologi baru itu bisa mengatasi cekaman iklim atau meningkatkan pendapatan petani.

Praktik asuransi pertanian yang dirintis Kementerian Pertanian dipastikan mempercepat adopsi teknologi baru tahan cekaman iklim. Untuk meringankan petani, pemerintah bisa menyubsidi premi asuransi iklim itu agar adopsinya semakin cepat.

Upaya-upaya nonstruktural tersebut sangat penting, tetapi tidak cukup menjamin keberhasilan usaha tani, menjaga kesejahteraan petani, dan memastikan kecukupan pangan secara berkelanjutan. Upaya nonstruktural harus dikombinasikan dengan usaha struktural. Upaya-upaya struktural itu mencakup perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana seperti drainase, bangunan pengendali banjir, waduk dan sarana irigasi, pengembangan teknologi pemanenan air hujan (embung dan parit), rehabilitasi wilayah tutupan hujan, perluasan lahan baru, dan penghentian konversi lahan pertanian.

Upaya-upaya struktural dan nonstruktural ditujukan untuk menjamin dua hal sekaligus. Pertama, memastikan aspek asupan (input) air dengan menjaga sumber-sumber air dengan mempertahankan luasan catchment area (hutan dll) dan memberi kesempatan banyak air larian masuk ke tanah.

Kedua, optimalisasi keluaran (output) atas air dengan mengembangkan jenis, komposisi, dan proporsi serta posisi komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus menekan konflik air akibat kekeringan.

Kombinasi usaha-usaha struktural dan nonstruktural memungkinkan kita membangun sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sistem pertanian semacam itu akan menjadi perisai bagi petani agar tak terlalu menderita akibat perubahan iklim. (*)


*) Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010–sekarang), penulis buku ’’Ironi Negeri Beras’’ (Yogyakarta: Insist Press, 2008).