Mobdin

Anggota DPRD Kota Malang periode 2019–2024 menolak permohonan dari eksekutif untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) senilai Rp 5 miliar lebih. ”Ini bagus. Asal bukan untuk pencitraan. Dan asal bukan untuk menjadi alat bargaining ke eksekutif,” begitu kata seorang pengamat politik-pemerintahan, memuji sikap para anggota dewan (baca Radar Malang 10/10).

Versi eksekutif, dalam hal ini menurut wali kota, ganti mobdin pada tahun ini dianggap wajar. Karena mobdin yang digunakan wali kota saat ini, usianya sudah 6 tahun. Dan menurutnya, dibolehkan secara aturan untuk diganti.

Dalam hal mobdin, menurut saya, berlaku dua hal. Pertama, ”hukum” relatif. Kedua, nilai kepantasan. Dalam hal ”hukum” relatif, sangat tergantung dari sudut pandang dari sisi mana melihatnya. Dan juga tergantung dari diksi (pilihan kata) yang digunakan. Ketika mengatakan, bahwa usia mobdin yang digunakan sudah 6 tahun, penggunaan kata ”sudah” pada kalimat ini, mengandung makna si pemakai menganggap mobdin itu cukup lama dipakai, sehingga layak diganti.

Kata ”sudah” menunjukkan makna lampau. Ini sangat berbeda, ketika si pemakai mobdin menggunakan kalimat: mobdin ini usianya ”baru” 6 tahun. Penggunaan diksi ”baru” dalam kalimat tersebut bermakna si pemakai masih menyukai mobilnya. Dan masih belum ingin ganti.



Ini sama halnya, ketika Anda ditanya soal jumlah anak. Ketika ditanya, berapa anak Anda? Lalu Anda menjawab: ”Anak saya sudah tiga”. Kalimat ini bermakna, bahwa Anda merasa cukup dengan tiga anak. Dan tidak akan menambah anak lagi.

Ini akan berbeda, ketika Anda menjawab: ”Anak saya baru tiga”. Ini bermakna, bahwa tiga anak bagi Anda masih kurang, dan Anda bermaksud ingin menambah anak lagi.

Inilah yang disebut ”hukum” relatif. Dan dalam ”hukum” relatif, tidak bisa terlepas dari subjektivitas seseorang. Soal usia mobdin yang enam tahun, bisa berlaku ”hukum” relatif tadi. Ada yang berpendapat usia 6 tahun bagi mobdin sudah dianggap tua, boleh-boleh saja.

Sebaliknya, jika ada yang berpendapat usia 6 tahun bagi mobdin masih sangat bisa dipakai, dan belum urgen untuk diganti, ini juga boleh-boleh saja. Sekali lagi, ini sangat tergantung dari subjektivitas yang menilai. Dan subjektivitas seseorang itu sangat dipengaruhi kepentingan dan keinginan.

Selain berlaku ”hukum” relatif, dalam melihat polemik mobdin ini juga dapat dilihat dari nilai kepantasan. Nilai-nilai kepantasan itu bukan soal aturan. Bukan soal benar-salah. Tapi, di dalam nilai kepantasan ada etika. Di dalam nilai kepantasan ada ukuran moral. Dan di dalam nilai kepantasan, ada kepekaan.

Perbedaan pendapat antara wali kota dan anggota DPRD dalam soal mobdin ini, karena masing-masing menggunakan sudut pandang yang berbeda. Wali kota menggunakan sudut pandang aturan, sedangkan anggota dewan menggunakan sudut pandang kepantasan. Maka, tidak akan bisa ketemu.

Soal etika, moral dan nilai kepantasan ini, ada baiknya kita ikuti pemikiran Adam Smith dalam bukunya: The Theory of Moral Sentiment. Pada bukunya, Smith mengajukan pertanyaan mendasar. Yakni, bagaimana mungkin manusia, yang notabene adalah makhluk yang didorong oleh kepentingan diri sendiri, dapat bertindak dan membuat penilaian moral?

Smith pun mengajukan jawaban, bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri mereka pada posisi orang ketiga, atau apa yang disebut Smith sebagai penonton yang tak berpihak (impartial spectator). Dan dari kemampuan inilah manusia mampu membuat penilaian moral serta bersikap moral terhadap orang lain.

Jadi, kepekaan seseorang dalam membuat penilaian tentang pantas-tidaknya sesuatu hal, jika mengacu pada pemikiran Smith, sangat tergantung pada kemampuannya untuk menempatkan dirinya pada posisi orang ketiga (impartial spectator).

Nah, dalam hal ini, anggota DPRD Kota Malang sudah memposisikan dirinya sebagai impartial spectator. Sehingga mereka menganggap masih belum pantas untuk ganti mobdin. Sementara dari eksekutif, masih memosisikan sebagai dirinya sendiri. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)