Model Dunia Diperlemah Negeri Sendiri

BEBERAPA hari ini kita gundah melihat perkembangan pemilihan calon pimpinan KPK. Saya termasuk salah satu yang tersingkir menjelang babak akhir. Tahu dan menyaksikan sendiri seleksi yang di luar nalar kewajaran. Saya tahu diri, tak melanjutkan keluh kesah ini.

Tak selesai napas dihela, DPR sudah mengajukan usul revisi UU KPK dan dalam hitungan kilat diputuskan dalam rapat paripurna DPR Kamis (5/9). Tok! Setuju revisi ’’memperlemah’’ KPK secara sistematis.

Ada lima hal yang membuat kita semua curiga untuk kali kesekian. Pertama, rancangan usulan revisi UU tersebut akan menjadikan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, pegawai tetap KPK akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sedangkan pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain akan berstatus ASN pegawai negeri sipil (PNS).

Hal tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi akan berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Wadah pegawai akan digantikan oleh Korpri karena seluruh ASN harus tergabung dalam wadah tunggal Korpri.



Tentu saja, hal itu tidak sesuai dengan prinsip dan semangat independensi KPK yang dibangun pascareformasi bahwa KPK adalah lembaga independen yang terbebas dari kekuasaan mana pun. KPK hanya bertanggung jawab kepada publik, bukan ke presiden atau DPR. Begitu bunyi UU KPK tersebut.

Kedua, proses penyadapan yang selama ini dilakukan KPK berdasar pada standar lawful interception (penyadapan sah) sesuai dengan standar Eropa (ETSI) serta dipertanggungjawabkan melalui audit oleh pihak ketiga akan tergantikan oleh adanya permohonan izin kepada dewan pengawas. Dewan pengawas yang dibentuk DPR dari usul presiden berpotensi memiliki conflict of interest dalam melakukan kontrol sehingga berpotensi bocor.

Padahal, penyadapan mempunyai fungsi penting dalam melakukan OTT serta fungsi penegakan hukum lainnya. Belum lagi penyitaan dan penggeledahan yang membutuhkan persetujuan dewan pengawas.

Ketiga, KPK diperbolehkan menghentikan kasus yang sedang ditanganinya atau SP3. KPK menetapkan suatu kasus penyidikan melalui proses yang sangat hati-hati karena tidak adanya penghentian penyidikan dan penuntutan. Ketentuan tersebut akan menurunkan standar KPK dalam penanganan kasus. Penghentian penyidikan dan penuntutan yang belum selesai selama satu tahun akan membuat potensi intervensi kasus menjadi rawan.

Keempat, KPK tidak berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Hal ini akan menjadi alat kontrol efektif pada penindakan KPK, bahkan sebagai strategi pengerdilan. Sebab, diciptakan ketergantungan pada lembaga lain dalam membangun kelembagaan KPK.

Kelima, hilangnya kriteria kasus yang bisa ditangani KPK, yaitu kriteria kasus yang meresahkan masyarakat. Karena itu, KPK hanya berkutat pada kerugian negara di atas Rp 1 miliar. Padahal, dalam penanganan kasus, kerugian negara hanya terbatas pada pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Artinya, KPK akan sulit melakukan OTT kasus suap. KPK bakal bergantung pada hasil audit BPK dalam menangani kasus.

Memang, DPR punya kewenangan legislasi untuk menyusun dan mengusulkan undang-undang sebagai hak inisiatif. Namun, kami yakin, mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk membunuh harapan masyarakat terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Sudah sepantasnya presiden menolak usul pelemahan sistematis antikorupsi ini.

Siklus Keledai

Pada 1998 pascareformasi, aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengusulkan lembaga embrio KPK. Presiden Gus Dur memfasilitasi pembentukan badan independen antikorupsi hingga akhirnya draf UU KPK tersebut selesai. Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian menandatangani RUU KPK tersebut pada Desember 2002.

Memori itu terpampang jelas dalam museum kepresidenan Balai Kirti di Istana Bogor. UU KPK adalah produk Presiden Megawati. Ide cemerlang Gus Dur dan aktivis masyarakat sipil, kemudian ditandatangani Megawati, dan dilaksanakan Presiden SBY selama dua periode. Jangan sampai kemudian terhenti pada dekade ini, pada era Presiden Jokowi.

Perjalanan sejarah KPK cukup tangguh, tetapi lebam dihantam bertubi-tubi. KPK bertahan hampir dua dekade melebihi lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya. KPK adalah lembaga antikorupsi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang satu-satunya diatur dalam UU khusus.

Sejak Indonesia merdeka, rata-rata lembaga antikorupsi hanya punya rentang hidup sekitar 10 tahun. Peristiwa itu terjadi pada 1957, 1967, 1977, maupun 1987. Negeri ini silih berganti membangun dan membubarkan lembaga antikorupsi. Bagaikan sifat keledai, yang terperosok dalam lubang yang sama.

KPK telah melewati tahun angka drama angka akhir tujuh. Sampai dua kali. Pada 2007 dan 2017. Kita telah melewati sejarah krisis berulangnya pembubaran lembaga antikorupsi siklus sepuluh tahunan. Jokowi setidaknya punya komitmen dalam memberantas korupsi walau sederhana. Kesederhanaan dalam berkomitmen tidak cukup untuk melawan korupsi. Perang melawan bandit korupsi membutuhkan ketegasan, kepemimpinan yang decisive tegas bersikap dalam setiap kemelut agenda pemberantasan korupsi.

KPK Model Dunia

Pada November 2012, KPK yang memimpin dan menginisiatori –bersama 45 kepala lembaga antikorupsi– lembaga internasional seperti PBB, OECD, dan pakar ahli antikorupsi dari puluhan lembaga serta seluruh jaringan antikorupsi dunia berkumpul dan bersepakat di Jakarta. Kesepakatan itu dinamai Jakarta Statement on Anti-Corruption Agency.

Disepakatilah prinsip-prinsip dalam membangun lembaga antikorupsi yang ideal bagi suatu negara. Prinsip tersebut mengatur pemilihan pimpinan lembaga antikorupsi, melindungi pegawai dari kriminalisasi, sumber daya yang memadai, kecukupan hukum, independensi, dan banyak hal penting lainnya.

Pertemuan itu didasari fakta bahwa pejuang antikorupsi di belahan dunia mana pun mengalami perlawanan yang luar biasa dari para koruptor dan kadang oleh negaranya dalam bentuk state capture corruption. Prinsip itu pun sudah disepakati dan diadopsi International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA) dan resolusi PBB dalam beberapa pertemuan negara pihak UNCAC. Prinsip tersebut sejalan dengan pasal 6 dan 36 UNCAC bahwa keberadaan lembaga antikorupsi dijamin.

Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi perhatian Indonesia. Dalam penyusunan prinsip, KPK dijadikan contoh dan model pemberantasan korupsi di banyak negara. Banyak negara yang belajar dan mengapresiasi KPK sehingga prinsip-prinsip yang disepakati sangat mendekati model KPK Indonesia. .

Sebaliknya, mengapa prinsip itu justru akan dilanggar dan diperlemah di negeri sendiri dengan membombardir KPK dengan berbagai ancaman serta pelemahan secara sistematis? Lima tahun ini akan menjadi ujian bagi presiden yang baru saja terpilih untuk periode kedua ini. Presiden punya cita-cita dalam bentuk Nawacita, Indonesia Maju, sampai juga pada keinginan memindahkan ibu kota. Mustahil semua itu berhasil jika korupsi masih merajalela.

Kita sangat berharap kepada presiden sebagai kepala negara, elite politik, pengusaha, aparat negara, dan seluruh entitas untuk terus menjaga agar harapan rakyat tetap ada. Sebab, KPK adalah simbol harapan itu. Kita bisa puasa makan dan minum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. Saatnya berharap-harap cemas(*)

*) Direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK