Momentum Perbaiki Budaya Politik

JawaPos.com – Pemilihan calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan calon presiden-wakil presiden tinggal sehari lagi. Esok kita akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih dalam pemilu.

Banyak kalangan menyebut 2019 sebagai tahun politik dan April sebagai bulan pemilu.

Memang, selain jadi bulan digelarnya agenda pesta rakyat terbesar Indonesia, April merupakan bulan kelahiran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Momentum hari lahir ini semoga menambah semangat pengawasan kami agar terselenggara pemilu yang berkualitas.

Kelahiran Bawaslu adalah salah satu komitmen reformasi yang ingin menyempurnakan proses demokratisasi di Indonesia. Meski masih mempunyai beberapa kekurangan, pemilu terus mengalami perbaikan dari aspek produk hukum yang mengaturnya. Baik dalam ruang lingkup teknis pelaksanaan maupun substansi pelaksanaan.



Kualitas Pemilu Cermin Kualitas Demokrasi

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tentang Pemilu memberikan amanat kepada Bawaslu untuk membentuk pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dengan persyaratan yang lebih ketat. Masalah yang dihadapi kemudian, batasan usia mensyaratkan minimal 25 tahun dan jenjang pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat. Meski tidak bisa dibilang mudah, persyaratan itu tetap dipenuhi Bawaslu. Kami menyadari betul bahwa syarat yang telah ditentukan UU tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Suatu negara yang cara berdemokrasinya ditempuh lewat pemilu mengisyaratkan bahwa kualitas demokrasinya berbanding linier dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu sendiri secara berkala sejak 2014 selalu merumuskan indeks kerawanan pemilu (IKP). Tujuannya, tentu dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu. Langkah-langkah seperti penyusunan IKP dan program lainnya, semua masih dalam satu rel yang sama bernama “upaya peningkatan kualitas demokrasi”.

Penyusunannya pun tidak sendiri. Lembaga negara lain dan pihak profesional, baik lembaga maupun perorangan, turut dilibatkan. Semua demi peningkatan kualitas pengawasan yang bermuara ke peningkatan kualitas demokrasi.

Kami menyadari, bukan hanya Bawaslu yang mengupayakan perbaikan demokrasi. Kesadaran itu pula yang mendorong kami membuat gugus tugas dengan lembaga lain sesuai bidang pengawasan yang khusus. Misalnya, terkait kampanye di media, kami berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP). Kami juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam upaya-upaya pencegahan keterlibatan anak dalam kampanye.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), sampai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga tidak terlewat. Semua digandeng demi menjaga netralitas dan profesionalitas dalam hajat bersama di tahun politik.

Selain berkutat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari dalam, Bawaslu bekerja keras membentengi diri dari serangan berbagai berita palsu yang mencoba mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Berita palsu dan bohong terkait ketidaknetralan Bawaslu, misalnya, tidak hanya satu atau dua kali terjadi.

Upaya membentengi diri yang dilakukan Bawaslu, salah satunya, berbentuk pemrosesan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Terhitung, sampai 8 April 2019, ada 6.744 kasus yang telah diproses. Artinya, Bawaslu terus melakukan fungsi pengawasan dan penindakan demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Upaya pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan Bawaslu nyatanya mendapat apresiasi masyarakat. Berdasar survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 68 persen responden yakin Bawaslu mampu mengawasi pemilu sesuai dengan ketentuan UU. Modal kepercayaan itu yang terus kami diseminasikan ke seluruh jajaran pengawas sampai tingkat PTPS. Bahwa integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu taruhannya adalah kepercayaan publik.

Bawaslu memproses setiap laporan dan temuan yang masuk tanpa mencoba menguntungkan salah satu peserta pemilu ataupun merugikannya. Begitulah wujud komitmen Bawaslu dalam kerja-kerja profesionalitasnya. Hal itu kami harapkan juga diikuti komitmen peserta pemilu dalam meyakinkan pendukungnya untuk memercayakan pengawasan penyelenggaraan pemilu kepada kami.

Memperbaiki Budaya Politik

Semua lembaga dan elemen masyarakat sudah saatnya bahu-membahu membangun budaya politik yang bermartabat. Cakupan budaya tersebut meliputi norma kehidupan yang luas. Mulai pendidikan memerangi politik uang, peningkatan pengawasan partisipatif, sampai mereduksi ego yang mengejar kepentingan kelompok di atas kepentingan bersama dalam bernegara. Budaya itu penting mengingat sekarang kita harus sadar bahwa kita bagian dari warga dunia (world citizenship). Bukan sekadar warga bangsa (nation citizenship).

Bawaslu juga selalu siap terlibat dalam upaya perbaikan sistem pemilu yang mendorong perkembangan partai-partai yang didasarkan pada nilai-nilai politik dan ideologi yang lebih universal. Jika upaya yang dimaksud mau ditelusuri, akan ditemukan pakta integritas yang disepakati Bawaslu dan peserta pemilu mengenai integritas dan hal lainnya.

Kemajuan bangsa tentu juga dipengaruhi kondusivitas sosial politik masyarakatnya. Menghadirkan pemilu damai adalah peletakan batu pertama untuk membangun kondusivitas sosial politik. Penyelenggara pemilu, partisipasi masyarakat, dukungan institusi lain, serta komitmen peserta pemilu adalah kunci pokok pemilu damai.

Setiap pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan PTPS harus punya rasa kepercayaan diri bahwa kerja-kerja kecil mereka adalah himpunan kerja besar perbaikan budaya politik bangsa. Sebab, merekalah ujung tombak Bawaslu dalam menjalankan fungsi kelembagaan sebagai pengawas. Mereka harus mengawasi, mencegah, dan menindak berbagai pelanggaran pemilu, baik administratif maupun pidana.

Tetapi, mereka tidak boleh jemawa seolah semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Mereka harus bersama rakyat untuk mengawasi pemilu. Sebab, dengan begitu, barulah Bawaslu bisa menegakkan keadilan pemilu. (*)