MRT sebagai Ruang Komunikasi

SAAT tersiar kabar presiden terpilih Jokowi akan melakukan pertemuan dengan capres Koalisi Adil Makmur Prabowo Subianto, publik serasa pesimistis. Namun, setelah ada pertemuan di salah satu gerbong MRT (mass rapid transit), publik seakan terhenyak. Itulah realitas politik yang sulit diprediksi. Muncul beberapa nama yang menjadi EO pertemuan tersebut. Di antaranya, Wapres Jusuf Kalla (JK) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Penulis masih ingat, beberapa waktu lalu ketika menghadiri sebuah acara di Jakarta, JK menyatakan, setelah bertemu Prabowo beberapa kali, JK menanyakan apa tujuan Prabowo menjadi capres. Jawaban Prabowo adalah untuk membangun Indonesia. Seketika itu JK menimpali bahwa tujuan kita sama. Mari kita berjabat tangan bersama-sama membangun bangsa ini dan tentunya dengan Presiden Jokowi.

Beberapa saat mendengar hal tersebut, tentu penulis bertanya-tanya apa yang terjadi setelah itu. Sepekan setelah JK menyampaikan pernyataan tersebut, terjadilah pertemuan itu.

Dalam konteks komunikasi publik, pertemuan tokoh negara tersebut tentu bisa dipandang sebagai bagian dari jawaban atas crisis communication yang muncul dalam perhelatan pilpres beberapa waktu lalu. Relasi antara politik dan kekuasaan sangat mendominasi dalam konteks ini. Terlebih, media massa sangat masif dalam menyampaikan informasi pertemuan itu.



Perencana pertemuan tersebut (EO) tentu tidak mudah mewujudkan pertemuan mereka mengingat betapa keukeuh-nya para pihak dalam pilpres lalu. Setiap upaya komunikasi politik memunculkan risk communication. Bisa saja mereka yang masih menginginkan perpecahan bagi bangsa ini tidak suka akan pertemuan tersebut. Suka tidak suka, inilah politik. Namun, banyak pihak yang optimistis atas kemajuan komunikasi kedua pihak sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi.

Di Balik MRT

Pertemuan tokoh di MRT itu mengingatkan kita betapa silaturahmi tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Moda transportasi terpadu alias MRT merupakan sistem transportasi transit cepat dalam konteks high technology. Perspektif filosofi teknologi mengartikan bahwa ada ranah makna dan teknis. Secara virtual, berita pertemuan Jokowi dengan Prabowo di MRT bisa dimaknai dalam berbagai macam persepsi. Sedangkan dalam ranah teknis, moda transportasi dapat menjadi indikator ’’instrumen’’ bagi khalayak.

Memaknai proses komunikasi politik pertemuan Jokowi dengan Prabowo tentu dapat ditarik dalam bingkai persatuan Indonesia. Namun, beberapa kalangan juga bisa mengartikannya sebagai gimmick politik. Pertemuan yang seolah-olah tidak formal tersebut tentu memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting. Dalam konteks Jawa, pertemuan itu tentu menjawab momen ’’ewuh pakewuh’’ atas perseteruan dalam pilpres lalu.

Kegelisahan sebagian warga negara atas perseteruan tersebut ternyata bisa mencair dalam kerangka teknis. Artinya, MRT sebagai perangkat teknis dapat bermanfaat sebagai tempat bertemunya kedua tokoh bangsa itu. Instrumen MRT menjadi fungsional ketika proses negosiasi politik bisa bermanfaat bagi kepentingan publik. Media massa juga dapat memanfaatkan momen tersebut sebagai artefak teknologi yang berfungsi memberikan informasi kepada publik.

Implikasi pertemuan itu mungkin akan menjadi beban sekaligus sejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Menjadi beban karena dalam konteks pragmatis, keduanya melakukan negosiasi meski sedikit terkesan akan ada barter politik. Kalau sekadar saling berkomunikasi, tentu tidak akan begitu fenomenal untuk dipertontonkan kepada publik.

Negosiasi dalam etika komunikasi politik sangat biasa. Namun, ketika publik mulai mencium adanya barter politik, tentu tidak akan ada simpati. Dalam rilis di media sosialnya, Prabowo menegaskan tidak akan pernah tawar-menawar terhadap cita-cita dan nilai yang dia pegang, yakni Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya, bagaimana kalau keinginan itu diakomodasi Jokowi? Tentu hanya waktu yang akan menjawab.

Ketika proses komunikasi politik melibatkan pesan dan aktor yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah, di situlah konteks komunikasi menjadi dominan. Persoalan dalam konteks MRT adalah bicara saluran saja. Penting untuk menelaah bagaimana peran aktor tersebut dalam menyampaikan pesan kepada publik. Kita tidak saja sedang diberi tontonan sebuah pertemuan mantan calon presiden, tapi juga lebih dari itu, adanya high context dalam komunikasi.

Sebuah kebiasaan komunikasi politik mengubah hal tidak biasa menjadi biasa. Pertemuan itu menunjukkan adanya nuansa baru bagi demokrasi kita. Meski banyak tafsir akan pertemuan tersebut, setidaknya publik dibuat adem. Soal apa yang sebenarnya terjadi, tentu kita yang meneropong dari kejauhan tidak akan bisa menyimpulkan secara sempurna. Dinamika dalam komunikasi politik terkait dengan pilpres mungkin menjadi soal biasa bahkan luar biasa.

Rekonsiliasi untuk NKRI

Kompetensi Prabowo sebagai tokoh negeri ini tidak diragukan lagi. Begitu juga, Jokowi yang punya pengalaman memenangi lima kali pemilihan patut diapresiasi. Persoalannya, apakah pertemuan tersebut benar-benar melahirkan rekonsiliasi?

Publik berharap ada sebuah perbaikan hubungan antara kedua pihak. Sebab, bangsa ini perlu segera bekerja membangun negeri. Riak-riak akan selalu muncul. Namun, yakinlah, segala sesuatu dapat dikomunikasikan dengan baik melalui ruang-ruang komunikasi baru.

Adendum bahwa Prabowo mau melakukan rekonsiliasi hanya karena sejumlah posisi mungkin tidak sepenuhnya benar. Bagi kubu Jokowi, kalaupun toh menganggap mereka harus menerima imbalan dari kemenangan, tentu harus berpikir rasional bahwa bangsa ini akan menjadi besar ketika dibangun secara bersama-sama. Artinya, ruang komunikasi dalam rekonsiliasi tidak harus barter kekuasaan. Ada ruang komunikasi lain sebagai peran penyeimbang.

Peran itu akan memunculkan pihak oposisi. Interpretasi terhadap oposisi selalu dimaknai negatif karena dianalogikan sebagai pihak penentang. Padahal, jika oposisi bisa berfungsi sebagai kontrol sosial atas suatu kebijakan, peran penyeimbang itu sebenarnya bisa menjadi ruang komunikasi baru. Rekonsiliasi politik suatu bangsa menjadi penting sebagai payung kepentingan nalar dalam berdemokrasi. (*)

*) Dosen komunikasi IAIN Kediri