Mulai dari Awal, Libatkan Kami untuk Diskusi

JawaPos.com – Kalau membaca pasal-pasal yang ada dalam draf RUU Permusikan sekarang, musisi mana yang akan setuju dengan itu? Semua serentak bilang enggak. Saya juga musisi. Sudah pasti saya menolak.

Nama saya ada dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Tapi, apa iya cuma menolak, tanpa memberi masukan? Yang menolak pun seharusnya masih dalam konteks. Kalau sekarang, banyak hujatan, makian, bully-an, bahkan sampai ke arah menebar kebencian.

Kenapa saya mengajukan revisi? Menurut saya, musisi memang harus diperhatikan. Undang-undang itu perlu. Tentang hak cipta, contohnya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berarti, itu kan musisi juga butuh undang-undang.

Maksud saya direvisi itu, ketika sudah ditolak, ada pembicaraan lagi. Ini mau dibikin lagi atau enggak. Tapi, saya tetap butuh UU yang melindungi kami sebagai musisi untuk bebas berekspresi, contohnya.



Belum lagi tentang environment yang ada di musik. Contohnya, kru. Itu enggak dipikirin lho. Yang dipikirin musisi aja. Ini salah satu contoh ya kalau direvisi. Contoh lain, izin konser. Enggak jelas ketentuan perundang-undangannya. EO-EO (event organizer) jadi pusing ngurus izin konser, dipalak sana-sini.

Kembali ke RUU Permusikan. Kalau sekarang ditolak, ya ditolak aja. Baru kita diskusi lagi. Pembentukan RUU Permusikan itu keputusan sepihak karena musisi tidak dilibatkan secara inklusif. RUU yang dibuat tidak relevan buat musisi sekarang.

Tahu-tahu muncul, ya semuanya menolak lah. Saya pun menolak. Artinya, kalau direvisi, ayo libatkan kami semua untuk duduk bareng, ngobrol bareng, berdiskusi, supaya UU itu benar-benar disepakati bersama.

Apa yang direvisi? Isinya. Sekali lagi isinya. Sebab, semua tidak sepakat. Diganti kalau perlu. Apakah semuanya? Bisa jadi semuanya.

Disepakati enggak? Apa urgensinya? Kalau memang urgen dan semua sepakat, ya dilaksanakan. Pasal 5 jelas harus didrop karena membahayakan kami sebagai musisi untuk bebas berekspresi. Musisi itu mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya.

Masukan saya, kalau semua start dari awal, libatkan kami semua untuk berdiskusi, apakah perlu UU Permusikan. Kalau perlu, apa saja yang perlu dimasukkan di dalamnya. Kalau enggak, ya enggak usah. Yang penting itu nggak usah ribut-ribut, butuhnya duduk bareng.

Harus mendengar aspirasi dan melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem bermusik. Memang harus ada forum untuk duduk bareng membicarakan itu. Sistemnya bagaimana, terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Setidaknya mewakili berbagai daerah, lintas genre, dan enggak cuma musisi, semua yang ada di environment bermusik. Kru, penyelenggara event, dan sebagainya.

Sebenarnya, timing-nya sudah benar, baru rancangan, belum final. Mumpung belum final, ini saatnya kita semua mengutarakan pendapat.

Memang harus tegas menolak, itu boleh. Tapi, yang saya kritisi cara penyampaian yang lebay. Banyak yang mengadu domba dan memanfaatkan situasi ini. Mempermasalahkan perbedaan dan hal-hal kecil dengan tujuan sama. Kita harus fokus dengan tujuan, jangan sampai terpecah belah. Maunya untuk kesejahteraan semua. Lagian, apa susahnya sih ngobrol? 

*) Musisi, Personel Band Endank Soekamti

Editor           : Ilham Safutra

Reporter      : (*/Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Nora Sampurna/c11/ttg)