Negara Gagal Berdemokrasi

DEMONSTRASI mahasiswa di Riau, yang disusul ibu kota Jakarta dan diikuti mahasiswa di berbagai kota lain, merupakan indikasi kuat telah terbuntunya saluran demokrasi.

Harus dipahami, pada awalnya, demokrasi itu hanya ilusi. Berabad-abad peradaban di dunia ini dikuasai tatanan negara yang relasi antara rakyat dan penguasanya tidak imbang. Rakyat berada dalam posisi amat lemah, menuruti apa pun kemauan penguasa. Rakyat membantah berarti celaka. Rakyat tidak berdaya sampai hadirnya Rousseau ( 1712–1778 ) yang menawarkan ajaran contract social.

Penguasa yang semula bisa menguasai rakyat sesuai dengan keinginannya berbanding terbalik ketika doktrin Rousseau mengatakan, ’’Bila penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak seperti yang dikehendaki rakyatnya, maka penguasa itu bisa diganti.’’ Inilah ajaran demokrasi yang berinti pada kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berkuasa.

Demokrasi itu pilihan yang harus dipaksakan. Pada awalnya, kekuasaan tidak dibatasi. Dengan demokrasi, kekuasaan menjadi terbatas, baik dari sisi waktu berkuasa maupun scope kekuasaan. Pada awalnya, penguasa menduduki singgasana tanpa melibatkan masyarakat. Dengan demokrasi, masyarakatlah yang menentukan siapa yang akan berkuasa.



Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, demokrasi telah menjadi tren di berbagai negara. UUD yang dibentuk pada waktu itu pun meng-insert nilai-nilai demokrasi tersebut. Baik yang termuat pada dasar negara pada sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maupun memuat demokrasi perwakilan pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Namun, demokrasi yang telah menjadi pilihan itu belum mampu diselenggarakan secara optimal. Para penyelenggara negara tergoda oleh yang namanya kuasa. Akhirnya, hadirlah diksi-diksi yang paradoksial dengan esensi demokrasi yang mengarah pada otokrasi, bahkan oligarki. Demokrasi terpimpin merupakan awal terjadinya paradoksial demokrasi itu.

Demokrasi nyaris tanpa makna. Yang dominan justru apa yang dimaui pemimpinnya. Pada masa ini, partai politik dapat dengan mudah dibubarkan pemimpinnya. Bahkan, DPR hasil pemilu dibubarkan dan pemimpin membentuk DPR. Tragisnya demokrasi kita saat itu.

Selanjutnya, demokrasi akan diperbaiki, tetapi hasilnya tetap saja paradoksial dengan demokrasi. Misalnya, saat demokrasi terselenggara melalui pemilihan umum, tetapi pemilihan umumnya tertutup. Hanya partai politik tertentu yang diperbolehkan mengikutinya. Tertutup kemungkinan adanya partai lain untuk ikut berlomba dalam pemilu selain yang telah disebutkan pada UU Pemilu. Kebebasan berpolitik nyaris hanya sebuah dongeng belaka. Celakanya, hal itu berjalan sangat panjang, 32 tahun.

Tahun 1998 merupakan tahun harapan bangkitnya demokrasi di tanah air. Sempat bangga menjadi warga Indonesia yang mulai bisa berbeda pendapat secara terbuka tanpa takut dicaci dan ditangkap. Pada masa itu, kebebasan berdemokrasi terbuka lebar. Penguasa pada masa itu menyadari kesalahan penguasa sebelumnya.

Para tahanan politik yang haluan politiknya berlawanan dengan penguasa sebelumnya dibebaskan. Kebebasan berpolitik dibuka lebar. Kebebasan berorganisasi dan berserikat dirasakan. Bahkan, masyarakat leluasa menunjukkan aspirasi politik mereka dan dihormati warga yang lain.

Sayang, masa-masa itu hanya sesaat. Demokrasi menjadi slogan. Demokrasi bukannya berhenti, tetapi mundur. Yang hadir justru wajah oligarki, yang otoriter. Betapa pedih dan sakitnya hati rakyat yang telah memilih anggota DPR, saat masyarakat mengingatkan RUU yang tidak diinginkan oleh rakyat, mereka menjawab, ’’Kami tidak butuh lagi masukan dari publik.’’

Hal tersebut terjadi ketika berbagai komponen masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR untuk tidak melakukan perubahan UU KPK. Inikah yang dinamakan demokrasi? Bahkan, kritik kepada penguasa tidak diperbolehkan melalui bahasa, ’’Masyarakat jangan nyinyir kepada presiden.’’

Membaca pengalaman berdemokrasi di Indonesia, dari rezim ke rezim mempertunjukkan kegagalan demi kegagalan. Berdemokrasi hanya berhasil pada tataran wacana, dalam tataran praktik demokrasi mengalami kegagalan. Kegagalan demokrasi pun pernah terjadi di negara yang mengawali praktik demokrasi, yakni Yunani Kuno (5 SM).

Pada masa itu, filsuf ternama Yunani, Socrates yang meninggal pada 399 SM, menjadi korban skandal demokrasi kali pertama di dunia. Mengajari kaum muda untuk menaati undang-undang dengan dalih warga terhormat adalah warga yang taat hukum.

Di Indonesia, demokrasi telah kehilangan esensi. Pemilu yang semestinya merupakan perwujudan demokrasi telah berubah menjadi ajang persaingan para oligarki. Rakyat pun akan gigit jari ketika teriakannya tak didengar lagi. Kegagalan demi kegagalan dalam berdemokrasi tidak menjadi pelajaran berarti.

Bahkan, negara menghadirkan ’’hantu’’ demi ’’hantu’’ untuk menangkapi mereka yang berusaha mengkritisi. Hantu radikal, hantu intoleran, hantu negara Islam, anti-Pancasila, anti-NKRI terus diproduksi.

Faktanya, 74 tahun negara ini menyatakan merdeka, negara belum mampu membawa bangsa ini pada tujuan negara yang dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Hasil pembangunan belum mampu membuktikan adanya manfaat untuk rakyat. Bahkan, rakyat terpolarisasi menjadi kubu kampret dan cebong, yang terus berlanjut dengan wajah yang berbeda walau pemilu telah usai.

Demokrasi gagal diselenggarakan di negara ini, saat DPR tak mau mendengar suara publik, saat presiden lebih memperhatikan suara DPR ketimbang rakyatnya yang telah mengantarkannya ke kursi nomor satu di negara ini.

Pada saat mahasiswa bersatu, berorasi di gedung wakil rakyat, untuk mendesak pembatalan produk regulasi yang tak lagi memihak rakyat, itu merupakan sinyal merah. Mahasiswa tak bisa lagi memberikan toleransi kepada penguasa negeri ini. Dan harus diakui, hal itu terjadi karena negara ini gagal melaksanakan demokrasi. (*)

*) Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Muhammadiyah Malang