Novel Baswedan, Antikorupsi, dan Pilpres

 Novel Baswedan

JawaPos.com – Pada 11 April 2019 ini, genap sudah dua tahun kasus penyerangan Novel Baswedan, seorang penyidik antikorupsi terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Sayangnya, seperti kebanyakan kasus penyerangan terhadap para pegiat antikorupsi lainnya, penyelesaian kasus Novel tidak kunjung jelas dan menemui titik terang sampai sekarang. Padahal, jika dilihat dari jejak rekam Kepolisian dalam menangani kasus-kasus serupa, pengungkapan kasus Novel seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Atas desakan masyarakat sipil dan adanya rekomendasi dari Komnas HAM, awal tahun ini (2019) Kapolri pun membentuk Tim Satgas Gabungan, yang terdiri dari 7 orang pakar dan 65 orang penyidik. Sayangnya, sejak terbentuk sampai saat ini, tidak ada satu pun kemajuan yang berarti yang mereka perlihatkan. Tidak efektifnya kinerja Satgas mengonfirmasi dugaan politik gincu Jokowi guna merespon tuntutan publik dalam kontestasi elektoral 2019.

Padahal, membaca hasil riset dari Center for Political Communication Studies (CPCS), isu korupsi menjadi salah satu utama dari kaum milenial. Kajian yang dilakukan pada medio 2-11 Januari 2019 itu menemukan bahwa prioritas isu kaum milenial pada tahun ini, setelah isu lapangan kerja (ekonomi) dengan angka 24,1 persen, komitmen seorang calon presiden terhadap antikorupsi merupakan isu kedua yang dijadikan prioritas (13,2 persen).

Antikorupsi dan Elektoral



Tidak jauh berbeda dengan temuan CSPS, membaca bentangan fenomena politik global teraktual, agenda pemberantasan korupsi merupakan faktor penentu keterpilihan seorang presiden. Dalam pemilu presiden di Slovakia bulan lalu (Maret), Zuzana Caputova terpilih menjadi presiden karena berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di negaranya. Sebagai catatan, Slovakia dan Indonesia memiliki kesamaan konteks, publik negara pecahan Cekoslovakia itu terkejut setelah kematian dua orang jurnalis antikorupsi yang berupaya mengungkap skandal korupsi elit politik. Publik pun marah, dan ingin mendapatkan seseorang yang punya asa pemberantasan korupsi sebagaimana yang ada pada figur Zuzana.

Demikian juga dengan pemilihan presiden di El Savador dan Nigeria pada Februari tahun ini. Nayib Bukele, mantan walikota San Salvador, ibukota dari El Savador, secara mayoritas terpilih sebagai presiden. Presiden dengan usia 37 tahun itu mengalahkan dua orang rivalnya dengan selisih suara cukup telak dengan mengusung platform antikorupsi. Pada bulan yang sama, di Nigeria, Muhamad Bukari juga terpilih lagi menjadi presiden Nigeria dengan perolehan angka 55 persen.

Mantan jendral ini terpilih kembali karena konsistennya dalam memberantas korupsi di negara dengan populasi terbesar di Afrika tersebut. Sejak terpilih pertama kali dalam pemilu 2015 dengan mengalahkan inkumben Goodluck Yonathan, dia meletakan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritasnya, sehingga ada istilah “Buchari Anti-Corruption War”.

Perang melawan korupsi di salah satu negara dengan nilai indeks korupsi buruk tersebut tidak hanya menyasar pejabat dengan level rendah, namun juga menyasar elit-elit korup yang sulit tersentuh di era sebelumnya, seperti mantan gubernur, anggota parlemen, dan gubernur bank sentral Nigeria.

Dilema Moral

Poin yang ingin saya sampaikan adalah, membaca arah angin global teraktual, agenda pemberantasan korupsi merupakan agenda penting dalam suatu kontestasi elektoral (pemilihan presiden). Setiap kontestan tidak dapat menganggap persoalan antikorupsi sebagai hal yang sepele. Dihubungkan dengan konteks Indonesia, upaya penyelesaian kasus Novel Baswedan tentu saja adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai komitmen antikorupsi para kandidat.

Sayangnya, sampai sejauh ini, diskursus penuntasan kasus Novel hanya ditangkap oleh salah satu calon presiden. Dalam banyak kesempatan, BPN Prabowo-Sandi menjanjikan kepada publik bahwa jika mereka terpilih, penuntasan kasus Novel merupakan salah satu agenda utama mereka, terlepas dari rekam jejak dan catatan antikorupsi mereka yang juga meragukan. Pada sisi lain, belum nampak keseriusan Jokowi (petahana) menyelesaikan kasus ini. Padahal kasus ini mempunyai dimensi publik dan struktural dalam menjaga marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masalahnya, korupsi dan pelanggaran HAM mempunyai korelasi yang cukup erat. Mengafirmasi tawaran penyelesaian kasus Novel oleh seorang kandidat yang mempunyai jejak rekam pelanggaran hak asasi manusia yang buruk juga suatu persoalan. Publik pun gamang dan mengalami dilema moral: apakah memberikan kesempatan pada seseorang yang memiliki catatan pelanggaran HAM namun ingin menegakan marwah antikorupsi, atau membiarkan politisi sipil terpilih kembali dengan risiko tidak ada perubahan? Saya tidak punya jawaban praktis dalam menjawab dilema moral semacam ini.

Yang pasti, siapa pun presiden terpilih memiliki kewajiban moral untuk menuntaskan kasus Novel. Sejarah teraktual menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah kehendak zaman. Siapa yang cepat menangkap, dia yang dapat. Dua tahun adalah waktu yang teramat lama dan sabar untuk membiarkan Novel berjalan dengan luka dan kepedihannya sendiri.

Erwin Natosmal Oemar
Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable