NU di Kabinet Indonesia Maju

BEGITU susunan Kabinet Indonesia Maju diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), muncul riak-riak kekecewaan di sebagian kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Ada beberapa alasan munculnya kekecewaan itu. Muaranya ada dua. Sebagian kecewa karena yang ditunjuk sebagai menteri agama bukan sosok dari kalangan NU. Sebagian lainnya kecewa karena menganggap tidak ada representasi NU di Kabinet Indonesia Maju.

Kekecewaan tentang posisi menteri agama salah satunya disampaikan Ketua Pengurus Besar (PB) NU Robikin Emhas. Menurut Robikin, para kiai kecewa karena posisi menteri agama justru diberikan kepada purnawirawan jenderal TNI. Selama ini jabatan menteri agama seolah-olah memang menjadi jatah NU. Bahkan, Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur KH Abdussalam Sokhib di sebuah media menyatakan tak akan mengundang menteri agama di acara puncak peringatan Hari Santri Nasional (HSN) karena Fachrul Razi bukan kader NU.

Memang akhirnya Jokowi menunjuk petinggi PPP Zainut Tauhid Sa’adi sebagai wakil menteri agama. Setelah dipanggil Jokowi ke istana kepresidenan, Zainut juga mengumumkan bahwa dirinya berdarah NU. Tapi, apakah itu akan mampu mengobati kekecewaan sebagian kalangan NU? Tentu ada yang sudah marem, tapi ada pula yang belum legawa. Warga NU yang afiliasi politiknya ke PPP mungkin bisa menerima. Tapi, belum tentu warga NU lainnya.

Yang menarik adalah ada yang menganggap tidak ada representasi NU di Kabinet Indonesia Maju. Menko Polhukam Mahfud MD serta tiga wakil PKB: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto tidak diakui sebagai wakil NU.



Mahfud MD sudah tidak diakui sebagai bagian dari NU sejak nyaris ditunjuk sebagai cawapres. Alasannya, dia tidak punya kartu anggota NU (kartanu). Padahal, selama ini Mahfud dikenal sebagai tokoh NU. Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Tiga menteri dari PKB oleh sebagian kalangan NU juga dianggap hanya wakil partai. Bukan representasi NU. Padahal, siapa yang bisa meragukan ke-NU-an Halim Iskandar? Mantan ketua DPRD Jatim tersebut adalah cucu buyut salah seorang pendiri NU KH Bisri Syansuri. Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid merupakan paman Halim Iskandar. Dia juga besar di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang.

Selain itu, PKB merupakan parpol yang didirikan NU. Dalam sejarahnya, partai tersebut adalah anak kandung NU. Didirikan untuk memperjuangkan aspirasi politik NU. Sedangkan PPP juga partai yang basis pendukungnya berasal dari kalangan nahdliyin. Tentu kurang elok bila warga NU justru meragukan ke-NU-an para menteri dari PKB maupun PPP.

Para nahdliyin yang kecewa terhadap susunan kabinet rata-rata merasa NU telah berkeringat dan memberikan sumbangsih besar terhadap kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Pertempuran Pilpres 2019 memang tidak ringan. Selain karena cawapresnya ulama NU, warga NU bersemangat lantaran ada kelompok yang berseberangan dengan NU di dalam barisan pendukung lawan. Ketika Jokowi-Ma’ruf menang, terjadi euforia dan dibarengi harapan besar akan diakomodasi di dalam kabinet.

Para pihak yang masih kecewa mungkin bisa merenungkan kembali. Saat dulu mendukung Jokowi-Ma’ruf di pilpres, tentu niatnya memilih pemimpin terbaik di Indonesia. KH Ma’ruf Amin saat kampanye pernah mengatakan, dulu ulama itu ibarat daun salam. Saat memasak dicari dan diperankan. Begitu masakan matang dan akan dimakan, daun salamnya disingkirkan.

Di Pilpres 2019, ulama tidak lagi menjadi daun salam. Buktinya, Kiai Maruf dijadikan cawapres dan sekarang resmi menjadi wakil presiden. Posisi wakil presiden lebih terhormat daripada menteri. Levelnya jauh di atas menteri. Yang memilih rakyat, bukan ditunjuk presiden. Tidak bisa dicopot sewaktu-waktu seperti menteri.

Tentu saat pilpres dulu belum ada niat untuk merebut posisi di lingkaran kekuasaan. Apalagi, NU adalah ormas, bukan partai politik. Sebagai ormas keagamaan, orientasinya bukan kekuasaan. Berbeda dengan parpol yang memang didesain untuk mencari kekuasaan. Sehingga wajar kalau parpol meminta jatah atas keringat yang dikeluarkan. Kalau sudah ada orang berdarah NU di kabinet, ada baiknya tidak dianggap bukan NU. Kita tunggu saja kontribusi para menteri yang punya latar belakang NU bagi bangsa dan warga nahdliyin.

Para kiai NU pasti sangat bijak. Sebagaimana yang disampaikan Nadirsyah Hosen di media sosial, ”Sekecewa-kecewanya kiai, gak bakalan bergeser komitmen mereka dari NKRI.” Gus Nadir merupakan kiai NU yang menjadi rais syuriah PCI NU Australia dan Selandia Baru.

Sampai kapan pun NU akan tetap menjadi penjaga NKRI. Yang perlu dilakukan para petinggi NU saat ini adalah menjalin sinergi dengan kader NU di kabinet dan DPR untuk mengawal nilai-nilai NU dalam kebijakan pemerintahan. Itu lebih penting daripada terus mempersoalkan representasi NU di kabinet. Sebab, NU levelnya lebih tinggi dari partai politik dan tim relawan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan NU untuk warganya. Mulai dari pengentasan kemiskinan hingga menangkal serangan radikalisme agama. Tanpa duduk di kabinet, NU tidak akan kehilangan peran di masyarakat. Sebab, NU derajatnya lebih tinggi daripada partai politik maupun dan tim relawan.

Tidak perlu mengaku-aku, semua tahu bahwa NU memiliki saham di pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dividen yang didapat tidak harus dalam wujud jabatan di pemerintahan. Banyak hal yang bisa didapat NU dari pemerintahan ini. Salah satu contohnya adalah disahkannya UU Pesantren. Meski UU tersebut disahkan di periode sebelumnya, tapi tetap perlu dikawal agar UU tersebut bisa benar-benar diterapkan dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Jadi sekarang, biarlah Jokowi-KH Ma’ruf Amin bekerja. Biarlah kabinet Indonesia maju berkarya dulu. Biarkan menteri agama dan wakil menteri agama menunjukkan kinerjanya. Kalau keluar dari rel, NU wajib mengingatkan. (*)


*) Tomy C. Gutomo, Wartawan Jawa Pos, pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur