Optimisme Pascarekonsiliasi

SUHU politik yang mulai sejuk adalah kabar baik. Termasuk bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu bahkan sudah tecermin sejak kemarin. Rupiah menunjukkan penguatan.

Surplus data perdagangan juga akan menambah optimisme investor.

Rekonsiliasi menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi tantangan dalam ekonomi. Sebut saja tekanan perang dagang. Juga, menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi struktural ekonomi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Saya yakin, pelaku usaha akan mulai aktif setelah ada proses rekonsiliasi. Apalagi, dalam pidatonya di Bogor (14/7), concern yang disampaikan presiden terpilih in line dengan keinginan pengusaha. Misalnya, peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, tidak alergi terhadap investasi, dan penyederhanaan birokrasi. Bila hal itu bisa segera diimplementasikan, saya yakin pull factor-nya akan lebih besar lagi bagi investor untuk masuk ke Indonesia.



Memang ada kekhawatiran terkait masalah politik dan perhatian pemerintah yang terbagi yang berakibat pada tidak jalannya kebijakan ekonomi. Apalagi, DPR tidak hanya berisi pendukung Jokowi. Namun, dengan adanya rekonsiliasi, setidaknya pemerintah bisa lebih fokus mengurus kebijakan ekonomi dan para pemangku kebijakan lainnya, termasuk DPR, juga bisa satu suara untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

PR terbesar pemerintah adalah meneruskan pembangunan infrastruktur, menarik investasi yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja, perbaikan birokrasi, serta pengembangan SDM dan disbursement APBN yang lebih tepat sasaran.

Penetapan kabinet baru merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dilaksanakan seusai rekonsiliasi. Kecepatan menyelesaikan pekerjaan tersebut penting dilakukan karena Indonesia saat ini dihantui ketidakpastian ekonomi global.

Faktor ketidakpastian global tersebut harus menjadi momentum agar kita bisa berjalan lebih cepat dan berkompetisi dengan negara lain.

Untuk posisi menteri di bidang perekonomian, figur yang dipilih harus memiliki kemampuan dalam koordinasi antar kementerian maupun pemangku kepentingan lain, termasuk dunia usaha. Di samping itu, syarat utamanya, yakni profesional dan memiliki integritas tinggi. Juga, mengerti dan bisa menyelesaikan persoalan di lapangan. Sebab, masalah utama saat ini adalah gap antara policy dan implementasi.

*) Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia

**) Disarikan dari wawancara Agfi Sagittian