Pak Presiden, Dengarlah Suara Rakyat

SEJAK beberapa waktu lalu, berembus kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK hasil revisi.

Itu setelah muncul gelombang desakan kelompok mahasiswa dan masyarakat.

Pertanyaannya, benarkah penghargaan Presiden kepada DPR akan sirna jika Presiden menginisiasi Perppu? Jelas bukan di situ substansinya. Sebab, jika logika pertanyaan tersebut yang dipakai, justru gugatan yang lebih masuk akal dan ”populistik” adalah mana yang lebih urgent, membangun konsideran menghargai di antara para elite/penguasa? Atau sebaliknya menjadikan rakyat sebagai sentrum dari semua diskusi kebangsaan di ”panggung depan” maupun ”penggung belakang”.

Persis pada pikiran ini sebenarnya, semua operasi (senyap) politik para elite selama ini yang terkait dengan pembahasan rancangan regulasi menyangkut masa depan rakyat dikritisi begitu keras oleh rakyat. Jokowi mestinya lebih berani untuk bersikap presidensial dalam mengambil keputusan yang menyangkut nasib dan keselamatan rakyat banyak.



Apalagi, tahun 2014 lalu, dalam debat capres perdana di Balai Sarbini, Jakarta, Jokowi pernah mendefinisikan secara evokatif apa itu demokrasi. Baginya demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat.

Memang benar, rakyat adalah sentral dari semua kiblat pembicaraan kenegaraan. Para petani, nelayan, dan masyarakat miskin atau minoritas adalah elemen negara yang harus didengarkan keinginannya.

Jokowi dalam segala derivat karakter kepemimpinannya sejauh ini sudah konsisten dalam mempraktekkan ”kredo” sikap dan pemahamannya tentang demokrasi yang ”membumi”. Ini yang membuat ia semakin dipercaya dan dipilih kembali pada Pilpres kemarin. Kini, setelah ia tak lagi dibebani kontestasi 2024-2029, mestinya aroma determinasi dan ketegasan dalam pengambilan keputusan yang pro-rakyat lebih terlihat.

Maka ketika Presiden Jokowi menerbitkan surat presiden (surpres) revisi UU KPK pada Rabu (11/9) lalu, banyak yang bertanya, kenapa secepat itu Presiden mengirimkan menterinya untuk membahas UU KPK bersama Dewan? Bukankah soal yang sesensitif itu dan menyangkut kepentingan rakyat sebagai korban dari praktek masif korupsi selama ini, perlu melalui deliberasi (konsultasi, menimbang-nimbang, adu argumen dengan rakyat).

Soal KPK dengan kewenangan pemberantasan korupsinya adalah hal yang tak bisa diputuskan tanpa mendengarkan rakyat. Jika ada indikasi KPK dikontaminasi oleh oknum-oknum yang terkesan ”otoriter”, menyalahgunakan kewenangan atau berafiliasi dengan kelompok tertentu, solusinya bukan ”menggunting” kewenangan KPK. Apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh para politisi yang selama ini berwajah korup.

Jangan heran jika muncul kecurigaan di balik intensi revisi UU KPK bahwa ada upaya persekongkolan untuk menciptakan ”bunker” dalam menghadapi ”keganasan” KPK selama ini, yang oleh banyak ahli ilmu politik diidentikkan dengan watak oligarki. Itulah kenapa, para kubu politik yang berseteru di pilpres tiba-tiba bisa harmonis dan bersatu mendukung revisi UU KPK.

Dalilnya jelas, manakala kepentingan kekuasaan mereka terancam, faksi-faksi politik kemudian berlomba-lomba untuk menyelematkan diri dengan menciptakan ”musuh bersama”. Tanpa lagi peduli pada platform ideologi dan makna kontestasi awal mereka.

Dalam watak yang demikian, nafsu DPR untuk mengegolkan UU KPK menunjukkan ketidakmampuannya memanfaatkan filter pengawasan politiknya terhadap kekuasaan. Sebaliknya DPR seakan kehilangan parameter responsiveness (tanggap) terhadap aspirasi rakyat. Sehingga kerap kali produk kerja DPR menghasilkan antitesis.

Ini yang disebut Dan Slater (2004) sebagai ”jebakan akuntabilitas” (accountability trap), ketika ruh oposisi yang besemayam di DPR lenyap, checks and balances tak jalan. Atau dengan kata lain parlemen kehilangan rasionalitasnya dalam memainkan fungsinya –sebagaimana apa yang disebut John Eaves (1939)—selaku watchdog eksekutif.

Hal tersebut berbahaya untuk demokrasi. Menurut Imanuel Kant (dalam Hardiman 2013), masyarakat politik yang terdiri atas para egois sekalipun dapat tertib asalkan para egois itu rasional dan aturan yang meregulasi dirinya juga fair.

Pemberantasan korupsi tidak boleh sekadar eksterior politik demokrasi. Ia harus berwujud aksi nyata, konsisten dan kontinu. Harapan rakyat memperoleh pemerintahan bersih dan antikorupsi tidak boleh dilukai sikap-sikap pragmatis dan hipokrit.

Karenanya, Presiden harus segera menyelamatkan keadaan dengan menerbitkan Perppu UU KPK demi integritas dan pemenuhan rasa keadilan rakyat. Presiden harus menghargai (suara) rakyat dengan segala kehendaknya, ketimbang memilih menghargai sekelompok elite yang tak tulus memperjuangkan kepentingan rakyat. (*)


*) Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang