Paradigma Baru Kepemimpinan Kepala Daerah

PEMILIHAN Kepala Daerah serentak yang digelar di 270 daerah (provinsi, Kota, dan Kabupaten) pada 23 September 2020 nanti adalah momentum untuk menghadirkan Kepala Daerah yang berkualitas. Kepala Daerah yang dimaksud, mereka yang lahir untuk melayani kepentingan rakyat. Bukan kepala daerah yang hadir untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kroni-kroninya. Bukan juga kepala daerah yang dipilih untuk membangun jejering bisnis antara pemerintah – pengusaha; dan bukan kepala daerah yang hadir untuk membangun dinasti politik keluarga.

Kepala Daerah seperti demikian bisa hadir jika paradigma tentang kepemimpinan diubah. Perspektif yang berkembang selama ini tentang kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah adalah perspektif lama tentang kekuasaan. Dalam perspektif lama tersebut pemimpin sama dengan pemegang kekuasaan atas pemerintahan. Cara pandang seperti ini adalah penguasa. Selama masih memakai prespektif ini, maka orang berlomba-lomba untuk menguasai apa yang sedang dia perintah.

Dengan paradigma seperti itu tak heran jika pemimpin di daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati menjadikan kepemimpinannya sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, juga digunakan untuk membangun jejaring bisnis, karena berkuasa sama dengan memiliki kewenangan atas anggaran daerah. Pada beberapa kasus, tak jarang kepemimpinan yang sedang dikuasainya dijadikan ajang untuk membangun dinasti politik keluarga. Dengan demikian sangat mungkin kepala daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya masing-masing.

Paradigma lama bahwa pemimpin adalah penguasa tentu sangat merugikan rakyat. Kepemimpinan seperti itu seolah-olah menyatakan bahwa kepala daerah adalah raja dan rakyat adalah hamba. Paradigma kepemimpinan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan demokrasi. Yakni demokrasi kepemimpinan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, paradigma lama tentang kepemimpinan tersebut harus diubah. Pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan rakyat.

Jika pemimpin adalah pelayan rakyat, maka kepala daerah tidak akan menjadikan kekuasaan yang dipegangnya sebagai ajang untuk mencari keuntungan finansial secara pribadi. Pemimpin yang melayani rakyat tentu tidak menjadikan kekuasaannya sebagai sarana untuk membangun jejaring bisnis antara pemerintah – pengusaha. Pemimpin yang melayani rakyat juga tidak akan berlomba-lomba membangun dinasti politik keluarga di daerahnya.

Semua orang tentu saja setuju dengan kredo bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam kampanye-kampenya politik sering didengungkan oleh calon-calon pemimpin itu sendiri bahwa kehadiran mereka untuk melayani rakyat. Namun persoalannya saat ini rakyat Indonesia belum mengambil momentun demokrasi untuk benar-benar memilih pemimpin untuk melayani rakyat.

Pemimpin yang melayani rakyat bisa saja lahir dari proses demokrasi yang sudah dianut oleh negara Indonesia. Namun sampai saat ini demokrasi kita belum memiliki kualitas yang baik, sehingga pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari proses demokrasi masih banyak yang tidak berpihak kepada rakyat. Untuk Indonesia dan rakyat Indonesia yang lebih baik masa sekarang dan masa depan, rakyat Indonesia sebagai pemilik sah bangsa ini berhak menentukan paradigma baru tentang kepemimpinan yang baik.

Tahun 2020 mendatang, Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih 270 Kepala Daerah di seluruh Indonesia; 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota. Momentum ini bisa digunakan untuk menjaring pemimpin yang benar-benar hadir untuk melayani rakyat. Artinya rakyat Indonesia memilih mereka untuk melayani kepentingan rakyat seutuhnya. Bukan untuk memperkaya diri dan keluarga serta kroni-kroni mereka, bukan juga untuk melanggengkan dinasti politik keluarga.

Secara teknis, masyarakat bisa membuat kesepakatan dengan calon kepala daerah. Contohnya dengan menandatangani pakta integritas bahwa pemimpin mereka nanti adalah orang-orang yang melayani rakyat. Bisa saja masyarakat meminta calon kepala daerah yang akan mereka pilih menandatangani perjanjian bahwa nanti setelah terpilih sebagai Kepala Daerah (gubernur, wali kota, bupati) mereka tidak akan memperkaya diri sendiri dan keluarga. Masyarakat melalui komunitas, organisasi, atau apa pun lembaga yang bisa mewakili masyarakat bisa melihat laporan harta kekayaan calon kepala daerah dan meminta calon kepala daerah untuk berjanji tidak akan melakukan penambahan kekayaan dari aktivitas kepemimpinan dia di daerah secara signifikan.

Bisa dibayangkan bahwa kekayaan kepala daerah terpilih akan sama atau setidaknya tidak akan terjadi pelonjakan signifikan pada saat sebelum menjadi kepala daerah dan nanti setelah lima tahun setelah berakhirnya kepemimpinan sebagai kepala daerah. Hal ini barangkali terlihat konyol karena akan muncul pertanyaan mana mungkin gubernur, wali kota atau bupati tidak akan bertambah kekayaannya setelah menjabat? Tapi dengan paradigma kepemimpinan baru bahwa pemimpin itu adalah pelayan rakyat, hal ini bisa saja terjadi.

Inilah demokrasi sejati, jika rakyat berkehendak, tentu saja hal seperti di atas bisa terjadi. Kalau ada calon kepala daerah yang berani menandatangani perjanjian bahwa dia tidak akan menggunakan kekuasaaannya untuk kepentingan pribadi, itulah pemimpin yang akan dipilih rakyat. Calon Kepala Daerah yang tidak sepakat dengan perjanjian itu, bisa dikampanyekan untuk tidak dipilih oleh rakyat, karena dia memimpin bukan untuk kepentingan rakyat.

Membuat perjanjian dengan calon kepala daerah untuk benar-benar melayani rakyat adalah ikhtiar agar kualitas demokrasi di Indonesia semakin bermutu. Memimpin untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi akan membuat Indonesia lebih baik. Bayangkan saja dengan hadirnya kepala daerah yang bersih di 270 daerah yang akan melakukan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 mendatang, tentu saja ini adalah gelombang penyadaran bagi penyelenggara negara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dengan pemimpin yang bersih, tidak akan muncul lagi berita kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Tidak akan ada lagi pejabat-pejabat daerah bermain anggaran untuk mencuri uang rakyat. Kepala daerah yang berkualitas dan berani menandatangani perjanjian dengan rakyat, dia tidak akan menumpuk kekayaan. Mereka tidak akan menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Semua itu dapat dibuktikan dengan audit kekayaannya sebelum menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Hal itu tentu saja akan menjadi tauladan bagi bawahannya.

Jika Gubernur, wali kota/bupati sepakat untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, hadir untuk melayani rakyat, maka dia dengan tegas bisa menunjuk pembantu-pembantunya di pemerintah adalah orang-orang yang bersih. Dengan pola seperti ini kita bisa membayangkan gubernur, wali kota/bupati meminta semua kepala dinas yang akan ditunjuknya untuk menandatangi perjanjian. Isi perjanjian itu tidak akan memperkaya diri dari jabatannya, tidak akan memberi kemudahan untuk kroni-kroninya, dan tidak akan membangun dinasti pada pemerintahan yang dipimpin.

Jika hal ini bisa direalisasikan, bayangkan Indonesia akan memiliki 270 kepala daerah yang bersih dan memiliki ratusan kepala dinas yang bersih. Mereka hadir bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi hadir untuk melayani rakyat. Mereka bersama-sama bekerja mewujudkan cita-cita negara untuk menghadirkan rakyat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. (*)


*) Peneliti Pusat Kajian Sosial dan Politik (PKSP) FISIP, UPN Veteran Jakarta