Parodi Politik di Kota Malang

Seorang anggota DPRD Kota Malang itu, terus menerus menggelengkan kepala. Sambil membaca koran, dia berkali-kali mengucapkan naudzubillah.”Semoga selamat,” katanya sambil menundukan kepala. Ketika itu, saya melihat beban yang berat dari wajahnya.

Dia patut was-was. Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Malang sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semuanya ditahan setelah diperiksa oleh KPK. Tidak ada yang lepas. Habis diperiksa, langsung ditahan.

Sedangkan si anggota dewan ini, hanya tinggal menghitung hari untuk diperiksa karena sebelumnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di hari ketika saya mewawancarainya, seharusnya dia diperiksa KPK. Tapi, karena ada sebuah keperluan, dia izin.

Dia lalu meminta pemeriksaannya di tunda. Selang beberapa hari, saat waktu pemeriksaan itu datang, yang dia khawatirkan menjadi kenyataan. Dia berompi orange, persis setelah diperiksa KPK. Mungkin inilah yang disebut, ketika politik adalah permainan, hukum adalah wasit dari permainan itu. Yang bikin ketar-ketir. Tentu saja.

Jika politikus selalu menganggap perannya serius, dan dibutuhkan oleh rakyat, saya kira rakyat sebaliknya. Mereka menganggap kalau politik adalah guyonan. Dan politikus sebagai komediannya.Toh, memang benar kalau wakil rakyat lebih banyak guyonannya, daripada kerjanya. Ya, kalau tidak guyon jalan-jalan ke luar kota. Mereka menyebut kegiatan plesir itu sebagai kunjungan kerja.



Politik sebagai parodi, setidaknya saya dapat ketika mengantarkan istri berbelanja di sebuah toko di Blimbing, senin (9/4). Saya lumayan lama di toko tersebut, karena harus antri. Istri di dalam toko, saya dan beberapa pria lain berada di teras.

Sejumlah orang sedang membaca koran Jawa Pos Radar Malang di teras toko. Mereka membaca koran yang terbit beberapa hari sebelumnya. Yakni berita tentang debat kandidat calon wali kota malang dan berita tentang banyaknya anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK.”Ini ketua RW saya,” katanya sambil menyebut nama ketua RW tersebut.

Salah seorang lain menimpali, kalau dia tidak kaget banyak pejabat yang masuk penjara. Menurutnya, sulit mencari pejabat yang bersih. Kata dia, bagi yang belum tertangkap, mungkin masih bernasib baik. Sedangkan bagi yang tertangkap, nasibnya apes. Atau mungkin, cara korupsinya yang keliru.

Lho, kok keliru? Maksutnya korupsi yang kurang rapi. Mungkin orang ini ingin menyebut kalau banyak pejabat yang korupsi, yang korupsinya cetho welo-welo, tapi selalu selamat dari hukum. Mungkin dalam hal ini, tak hanya politik yang parodi, hukum juga bagian dari permainan itu.

Perbincangan lalu beralih ke berita lain. Yang dibahas debat calon wali kota, yang tidak dihadiri dua calon karena sedang ditahan KPK. Momen ini bersejarah, karena baru kali ini, debat calon wali kota, tapi calon wali kotanya tidak hadir. Yang komplet cuman ada satu calon.

Layaknya pengamat politik, orang itu lalu menyampaikan argumennya. Yakni, yang komplet dua calon itu belum tentu menang, dan yang calonnya mendekam di penjara juga belum tentu kalah. Tapi, bagaimanapun, yang calonnya lengkap tetap saja memiliki beban berat.

Jika menang, memang sepantasnya mereka menang. Sedangkan jika kalah, kok ya bisa sama tahanan KPK saja kalah. Jika berfikir jernih, maka masyarakat tidak akan memilih calon yang mendekam di tahanan. Karena mereka sudah terindikasi korupsi. Masak masyarakat rela memilih pemimpin yang menduga telah mencuri uangnya sendiri. Ya, korupsi uang rakyat, kan sama saja dengan korupsinya uang warga. Meski itu bukan uang pribadi.

Tapi, calon yang tersangkut korupsi masih bisa menang, jika ada anggapan kalau yang belum tertangkap tersebut, memang belum punya kesempatan untuk korupsi. Kata Mahfud MD, setiap era pemerintahan, akan selalu melahirkan koruptor-koruptor baru. Ini karena kita cacat mental. Jika yang belum tertangkap itu jadi wali kota, dan mempunyai peluang besar untuk korupsi, bisa jadi mereka akan korupsi juga.

Jadi, jika ada pejabat yang belum tersangkut korupsi, memang belum ketahuan dan belum dapat peluang saja. Argumentasi ini memang terkesan pesimistis, dan mengeneralisir persoalan, tapi jika dilihat memang ada benarnya juga. Lantaran, sudah menjadi rahasia umum, kalau pembahasan APBD, selalu ada fee dari eksekutif ke legislatif.

Argumen itu boleh saja. Tapi, optimisme harus tetap di dengungkan. Yakni, keyakinan kalau masih ada orang baik di republik ini. Jika sikap optimisme itu tidak kita dengungkan, maka korupsi akan tambah kronis. Salah satu wujud optimisme itu tidak golput. Meskipun, ini tidak mudah. Di tengah krisis kepemipinan, dan calonnya itu-itu saja, sulit rasanya meminta masyarakat untuk berbondong-bondong mencoblos.

Setiap warga yang banyak mencoblos tokoh tertentu, seharusnya pejabat itu menyimpan beban. Karena, sejatinya pilihan itu bukanlah cek kosong. Setiap warga yang memilih, sejatinya membubuhkan harapan kepada tokoh itu.

Oleh karenanya, sebagaimana anggota DPRD Kota Malang yang was-was, kepada tokoh publik yang koruptif, kita patut untuk was-was.

Penulis : Irham Thoriq (Wartawan Jawa Pos Radar Malang)