Pekerjaan Rumah Jaminan Produk Halal

SEPTEMBER 2019 ini akan menjadi tonggak sejarah bagi industri halal Indonesia. Sebab, saat dirilis pada September 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamanatkan bahwa lima tahun setelah diundangkan, UU tersebut harus diberlakukan. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) merencanakan sertifikasi halal mulai 17 Oktober nanti.

Pemberlakuan jaminan produk halal tersebut sangat strategis bagi Indonesia. Sebab, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar terbesar produk halal dunia. Namun, posisi Indonesia saat ini baru di urutan ke-10 berdasar pemeringkatan oleh Thomson Reuters 2018–2019.

Thomson Reuters menyusun Global Islamic Economy Indicator (GIEI) untuk mengukur kondisi ekonomi Islam negara-negara di dunia. Malaysia masih berada di urutan pertama dengan skor 127. Disusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi. Indonesia berada di urutan ke-10 dengan skor 45 dengan nilai yang sama dengan Brunei Darussalam di urutan ke-11.

Yang perlu mendapat perhatian serius, dari enam indikator yang digunakan, Indonesia hanya masuk dalam top-10 pada tiga indikator saja. Yaitu, halal fashion di urutan kedua, halal tourism (ke-4), dan Islamic finance (ke-10). Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar untuk indikator halal food, halal media and recreation, serta halal pharmaceuticals and cosmetics.



Pelaksanaan UU JPH itu strategis karena akan mendongkrak posisi Indonesia dari dua indikator GIEI, yaitu makanan dan kosmetik-obat halal. Pengalaman Jordania bisa menjadi pelajaran penting, yakni peringkatnya naik empat tingkat ke urutan ke-6. Hal itu disumbang sektor makanan halal yang naik dari urutan ke-11 ke urutan ke-5, hasil dari kenaikan ekspor makanan halal ke negara-negara mayoritas muslim (OIC). Dalam laporan Thomson Reuters, kenaikan itu merupakan hasil investasi yang hanya USD 16 juta pada industri makanan halal Jordania.

Ekonomi syariah nonkeuangan harus menjadi prioritas pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah. Sebab, keuangan syariah hanyalah pelumas perekonomian. Jika sektor riil syariah, berupa makanan halal, pariwisata, fashion, kosmetik dan obat-obatan, serta media, keuangan syariah pun akan tumbuh. Begitu pula sebaliknya. Per Maret 2019, market share industri keuangan syariah baru mencapai 8 persen, sedangkan perbankan syariah baru 5,94 persen dengan aset Rp 492 triliun.

Masih Banyak PR

Meski bulan ini adalah deadline pelaksanaan UU JPH dan sudah dicanangkan sertifikasi mulai 17 Oktober nanti, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Setidaknya ada empat hal yang harus dipersiapkan agar UU JPH berjalan baik.

Pertama, pemerintah –dalam hal ini BPJPH– perlu membentuk kantor perwakilan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kantor itu penting karena wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah yang akan ditangani dalam sertifikasi sangat banyak. Kantor diperlukan untuk memfasilitasi dan mengoordinasi pelaksanaan sertifikasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kedua, pemerintah perlu mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di daerah-daerah untuk memudahkan pelaksanaan sertifikasi. Itu tidak mudah karena setiap LPH harus memiliki auditor halal. Dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan asumsi tiga auditor di setiap LPH, diperlukan ribuan auditor halal. Kemenag dan MUI harus bekerja keras menyiapkan ribuan auditor halal tersebut untuk membentuk LPH.

Sesuai dengan UU, LPH bisa dibentuk pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perguruan tinggi negeri. Sementara masyarakat dalam hal ini adalah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, termasuk universitas swasta. Hingga kini, masih sedikit LPH yang berdiri karena baru saja ada percepatan sertifikasi auditor halal oleh Kemenag.

Ketiga, perlunya segera BPJPH menetapkan sistem dan mekanisme sertifikasi dalam pelaksanaan UU JPH. Untuk itu, BPJPH bisa mengadopsi sistem jaminan halal (SJH) yang selama ini telah digunakan LPPOM MUI dan semua peraturan serta ketentuan SJH yang selama ini berlaku dan tidak bertentangan dengan UU.

BPJPH juga perlu mengadopsi auditor halal serta sistem yang sudah ada dan berlaku secara mutatis mutandis (mengubah yang diperlukan saja). Itu akan menghindarkan beban dan persoalan baru bagi dunia usaha dan industri, sejalan dengan semangat pasal 59 dan pasal 60 UU JPH.

Keempat, perlunya segera ada peraturan menteri keuangan (permenkeu) tentang besaran tarif sertifikasi halal dan skema pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Hal itu perlu diatur agar pelaksanaan UU JPH tidak menghambat industri UKM yang di Indonesia mencapai 5,4 juta usaha.

Jika empat hal tersebut sudah diselesaikan, harapan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia yang dicanangkan pemerintah pada 2024 bukan mustahil dicapai. Selain itu, pelaksanaan UU JPH ini bisa menjadi barrier to entry nontarif yang efektif atas produk-produk impor yang akhirnya menjadi kekuatan produk dalam negeri.

Yang lebih penting, pelaksanaan UU JPH ini akan menjamin masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk yang halalan-thayyibah, halal dan maslahah, sehingga mencapai kesejahteraan yang hakiki. (*)


*) Dosen ekonomi syariah FEB Universitas Airlangga, ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur