Pembangunan Infrastruktur dan Kredibilitas Fiskal

Tentu itu juga bukan sekadar angka-angka. Tak perlu jauh-jauh mengukurnya. Lihat saja perkembangan pembangunan jalan tol. Ruas-ruas yang dahulu seakan hanya berupa mitos atau hanya menjadi gambar konsep pengembang properti kini benar-benar nyata pembangunannya. Sebentar lagi tuntas.

Namun, kinerja luar biasa di bidang infrastruktur itu tak lantas tanpa persoalan. Apa lagi kalau bukan masalah kemampuan anggaran yang kembang kempis. Penerimaan pajak sulit untuk diandalkan. Beberapa kali mengalami shortfall atau meleset dari target. Di tengah stagnasi ekspansi perusahaan, memang sulit berharap penerimaan pajak bisa meningkat secara signifikan.

Subsidi energi yang selama ini memboroskan anggaran memang sudah dipangkas. Bensin pun sudah tidak disubsidi. Namun, itu bisa terjadi karena harga minyak yang rendah. Sebuah kondisi yang di satu sisi membuat penerimaan migas, pos yang selama bertahun-tahun menjadi andalan, menipis.

Sumber pendanaan pun akhirnya banyak mengandalkan dari utang. Defisit anggaran selalu ditargetkan cukup besar. Mendekati ambang batas toleransi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Itu yang membuat pemerintahan saat ini menjadi yang teratas dalam agresivitas berutang.



Tentu pemerintah wajib berhati-hati. Pembangunan infrastruktur sangat penting. Namun, menjaga kredibilitas fiskal juga tak kalah penting. Itu yang perlu dilakukan dalam sisa dua tahun masa pemerintahan saat ini.


(*)