Pendidikan Gagal Fokus

GANTI menteri, ganti kebijakan. Itu tak ada masalah. Sebab, pendidikan memang seharusnya berjalan beriringan dengan laju perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.

Sayangnya, kebijakan menteri pendidikan tidak ada yang baru. Sekadar mendaur ulang kebijakan lama, bahkan kerap menimbulkan masalah.

Ujian nasional (UN), misalnya. Seruan menjelang UN hingga kekhawatiran masyarakat akhirnya pupus saat melihat nilai UN yang tinggi-tinggi. Akibatnya, sulit bagi pemerintah untuk melihat standar tinggi mutu pendidikan. Dengan nilai tersebut, apakah terjadi peningkatan mutu siswa? Apakah sudah mendekati tujuan belajar yang sesungguhnya?

Begitu juga sistem penerimaan siswa baru (sekarang PPDB) yang terkesan buru-buru, dipaksakan, dan kurang sosialisasi. Akibatnya, tidak hanya merepotkan, tetapi juga membingungkan orang tua siswa.



Contohnya, sistem PPDB dengan sistem zonasi. Tujuannya adalah pemerataan mutu pendidikan. Nyatanya, label sekolah kawasan masih melekat di dalamnya. Kita jadi ragu apakah sistem zonasi mampu menghilangkan stereotip sekolah unggulan dan sekolah pinggiran?

Belum lagi jadwal pendaftaran yang tidak serempak serta ketidakjelasan kuota. Lalu, siapa yang menjamin sistem zonasi bisa berjalan secara fair play?

Terobosan Baru

Kini saatnya pemerintah melakukan terobosan baru. Pertama, berikan kepercayaan kepada sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Sebab, sekolah yang paling tahu kemampuan siswanya. Begitu juga penerimaan siswa baru. Serahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan daya tampung, sarana, prasarana, serta kemampuan manajemen sekolah. Biarlah masyarakat yang menilai apakah sekolah tersebut bermutu atau tidak.

Kedua, pemerintah perlu mendesain kurikulum yang mampu memilah, anak mana yang punya bakat dan kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mana pula yang sebaiknya dibekali dengan keterampilan dan keahlian melalui sekolah kejuruan atau politeknik. Itu penting agar pemerintah tidak gagal fokus mengemban tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa.

Dalam konsep kecerdasan, Howard Gardner mengatakan bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Punya gaya belajar yang unik. Sama uniknya dengan sidik jari. Maka, tidak setiap anak harus menjadi sarjana. Biarkan mereka memilih apa yang menjadi passion-nya.

Ciptakan kurikulum yang menciptakan suasana belajar yang memberdayakan dan menyenangkan, mengedepankan kecakapan bernalar, berkomunikasi (membaca, menulis, mendengar, berbicara), dan pemecahan masalah. Muaranya adalah kebijakan yang berfokus kepada proses pembelajaran di kelas.

Sejarah telah membuktikan korelasi positif proses pembelajaran di kelas terhadap kualitas manusia. Ketika Yuri Gagarin, kosmonot Uni Sovyet (sekarang Rusia), berhasil mendahului AS ke ruang angkasa, John F. Kennedy, presiden AS kala itu, bertanya kepada menteri pendidikannya, ’’What is wrong with the classroom?’’ Apa yang salah pada ruang-ruang kelas kita?

Guru yang Baik

Saat ini masih kita jumpai proses pembelajaran di sekolah yang terbatas pada hafalan dan menjawab soal-soal yang akan diujikan dalam UN. Minim pembelajaran berpikir kritis. Akibatnya, siswa sulit berargumentasi. Yang diajarkan guru harus diterima mentah-mentah. Tidak ada dialog, yang ada hanyalah monolog. Tidak ada kreativitas, yang ada hanya hafalan. Tidak ada orisinalitas, yang ada hanyalah peniruan dan pembajakan.

Tak heran, indeks modal manusia (human capital index) Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Pada 2017, indeks Indonesia adalah 0,53, sedangkan rata-rata dunia adalah 0,57.

Model pembelajaran yang lawas itu harus diubah. Solusi konkretnya adalah ketersediaan guru yang baik. Menurut penulis, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang dikategorikan sebagai guru yang baik.

Pertama, guru yang punya pemikiran mengenai pentingnya filosofi pendidikan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan di kelas. Singkat kata, guru yang baik tidak hanya memahami pengetahuan yang mereka ajarkan, tetapi juga paham bagaimana mengajarkannya.

Kedua, guru harus mampu cepat beradaptasi sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan masa depan siswa dan memprediksi apa yang akan menjadi kebutuhan siswa. Di tengah kemajuan pendidikan digital, guru harus memperkuat kembali hakikat pendidikan, yaitu memanusiakan hubungan dengan siswa agar perannya tidak terpinggirkan oleh teknologi.

Hubungan yang memanusiakan siswa berdampak kepada semangat belajar siswa, mengajar tidak hanya memberikan informasi dan memberikan tes kepada murid, tetapi juga menyangkut cinta, komitmen, dedikasi, dan kesabaran.

Dalam era industri 4.0, sumber daya manusia makin terseleksi. Proses pembelajaran tidak bisa dilakukan melalui manipulasi untuk mengejar nilai UN. Sebab, revolusi industri berjalan sangat cepat. Yang dibutuhkan adalah mempersiapkan SDM sejak mereka belajar di sekolah. Peran SDM yang dituntut oleh industri saat ini adalah tenaga kerja intelektual yang memiliki pengetahuan dan data/informasi serta mampu mengembangkannya menjadi analisis, rekomendasi, dan keputusan yang mendukung kinerja perusahaan.

Ketiga, guru harus menjadi sosok panutan dan bisa dipercaya. Mereka harus mampu memengaruhi orang lain melalui keteladanan. Jeanne Ellis Ormrod (2003) mengatakan, ’’Sebagai guru, kami mengajar tidak hanya apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami perbuat.’’ Pastinya, murid belajar dari peniruan. Dan guru adalah model untuk muridnya.

Pesan yang disampaikan Rabindranath Tagore yang terukir di atas pintu dari bangunan umum di India menarik untuk kita teladani: Seorang guru tidak bisa benar-benar mengajar kecuali dia juga tetap belajar.

Akhirnya, siapa pun yang menjadi menteri pendidikan harus memiliki komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa. Ketersediaan guru yang berkualitas perlu diprioritaskan. Tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi harus dipersiapkan dari hulu ke hilir semenjak calon guru berada di bangku LPTK. Semoga(*)

*) Pemerhati pendidikan, mantan wakil ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur