Perbuatan Obstruction of Justice pada Advokat dalam UU Tipikor

JawaPos.com – Pada 2017, KPK menangani penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dengan tersangka Setya Novanto.

Perkara yang ditangani KPK ini merupakan kategori “grand corruption” yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur serta direncanakan secara rapi oleh para pelakunya dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Sehingga dalam penanganan perkara seperti ini acapkali penegak hukum menemukan beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menghindari jeratan hukum.

Salah satu modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan peran advokat/penasihat hukum untuk membantunya melakukan pendampingan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus Setya Novanto, bagaimana Fredrich Yunadi yang merupakan kuasa hukum dari mantan Ketua DPR ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Pasal 21 UUTPK (pelaku tindak pidana yang menghalangi proses tindak pidana atau dikenal dengan sebutan obstruction of justice).

Fredrich sendiri perkaranya sudah disidangkan dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakara Pusat (PN Jakpus) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan.

Timbul pertanyaan, bagaimana seorang advokat yang mempunyai kewajiban membela kliennya dapat dipidanakan sebagai perbuatan menghalangi proses penyidikan (obstruction of justice), atau karakteristik seperti apa perbuatan Fredrich selaku advokat dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice ?

Dalam literatur, obstruction of justice berasal dari Anglo Saxon, yang di dalam doktrin ilmu hukum pidana Indonesia di terjemahkan dengan sebagai “tindak pidana menghalangi proses hukum”. Shinta Agustina, Saldi Isra, Zaenul Daulay, dan kawan-kawan dalam bukunya “Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi”. Menguraikan pengertian obstruction of justice sebagaimana juga mengutip Kamus Hukum Black (Black’s Law Dictionary), obstruction of justice ialah sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hinga proses itu selesai.

Bentuk intervensi itu dapat memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, obstruction of justice terletak di Bab III Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 21 (kaitan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan), Pasal 22 (memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan), dan Pasal 23 (pelanggaran terhadap ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 dan pasal 430 KUHP).

Dalam praktik di persidangan, ada beberapa pihak yang mengatakan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik umum. Ini karena letaknya bukan di Bab II mengenai Tindak Pidana Korupsi, melainkan terletak di dalam Bab III sebagai Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kewenangan yang mengadilinya adalah peradilan umum bukan peradilan khusus (pengadilan tindak pidana korupsi). 

Menurut penulis adalah pandangan yang keliru, karena dalam penjelasan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan yang dimaksud dengan “tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 yang terdapat dalam Bab III sebagai Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga mengenai kedudukan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi  jika mengacu asas “Lex Spesialis derogat lex Generalis”, aturan khusus menyampingkan aturan umum, maka Pasal 21, Pasal 22 Pasal 23 UU TPK merupakan delik khusus yang menyampingkan delik umum yang ada pada KUHP.

Kasus Fredrich Yunadi

Dalam berkas perkara atas nama Fredrich Yunadi yang disangka melanggar Pasal 21 UU TPK, ditemukan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh mantan pengacara Setya Novanto. Fredrich selaku advokat mengupayakan kliennya (Setya Novanto) untuk menunda proses hukum yang dilakukan oleh KPK (pending judicial proceedings).

Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, pertama: Fredrich mengajukan surat ke Direktur Penyidikan KPK. Adapun isinya mengatakan kalau dia selaku advokat Setya Novanto sedang melakukan uji materiil ke MK mengenai kedudukan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sebagai anggota DPR. Sehingga pemanggilan tersebut harus seizin presiden.

Kedua, Fredrich melakukan “perlawanan” dengan melaporkan pimpinan KPK, penyidik KPK ke Bareskrim dengan laporan diduga melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP.

Ketiga Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap suami Desti Astriani Tagor.

Akan tetapi dalam konstruksi dakwaan penuntut umum, hanya perbuatan ketiga, yaitu perbuatan Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK, yang didakwakan sebagai perbuatan materiil menghalangi, merintangi proses penyidikan.

Mengapa demikian? karena perbuatan obstruction of justice itu harus dibuktikan unsur kesengajaannya atau mengetahui tindakan perbuatannya itu. Tidak hanya mengetahui akan perbuatannya, tetapi tahu kalau tindakan itu mengandung kesalahan dan melawan hukum.

Simons memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Menurut Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku pidana.

Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium facinus quos inquinat aequat. Sifat kesalahan itu ada 2 (dua), yaitu sifatnya dapat dicelanya (verwijtbaarheid) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum.

Dalam fakta di persidangan terungkap adanya permintaan untuk diagnosa kecelakaan dan memesan kamar rawat inap, sedangkan kecelakaan belum pernah terjadi merupakan perbuatan yang tercela dan perbuatan itu melawan hukum. Banyak contoh perbuatan tercela dan perbuatan melawan hukum antara lain, seorang penumpang yang datang atau pergi ke wilayah hukum Indonesia tetapi tidak melewati pemeriksaan paspor, dan masih banyak lagi contoh lainnya.  

Untuk perbuatan Fredrich mengajukan surat ke Direktur Penyidikan KPK, yang isinya mengatakan kalau dia selaku advokat Setya Novanto sedang melakukan uji materiil ke MK mengenai kedudukan kliennya sebagai anggota DPR, sehingga pemanggilan tersebut harus seizin presiden. Dan perbuatan kedua, Fredrich melakukan “perlawanan” dengan melaporkan pimpinan KPK, penyidik KPK ke Bareskrim dengan laporan diduga melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP. Menurut penulis perbuatan itu bagian dari kedudukannya sebagai advokad untuk pembelaan klien dan tidak ada unsur kesalahan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat, mengatakan pada intinya Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana

Dalam praktik persidangan, menjadi perdebatan antara penuntut umum dan penasihat hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seorang yang mempunyai profesi seperti advokat, yang dianggap penasihat hukum sebagai hak imunitas sebagaimana mengartikan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Yaitu advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Menurut penulis, pemaknaan Pasal 16 tentang imunitas advokat, pernah diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan dengan tegas bahwa advokat dalam pelaksanaan tugas profesi tersebut bukan hanya beritikad baik, namun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apabila seorang advokat terbukti ketika membela kepentingan klien menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka tentunya hak imunitas tidak berlaku atau gugur dengan sendirinya.

Bebas mengeluarkan pendapat, pernyataan, perbuatan hukum baik itu di dalam maupun di luar pengadilan sepanjang berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Apabila seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam hal pembelaan kepentingan klien tidak beritikad baik atau melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, maka tentunya dapat dipidana. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut di negara Indonesia yakni semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Sehingga pada prinsipnya tidak ada satupun pihak atau profesi yang kebal hukum termasuk profesi advokat.

 

Editor           : Kuswandi