Perpajakan 2019; Prospek dan Tantangan

PAJAK selalu menjadi isu aktual dan menarik diperbincangkan. Waktu kontestasi politik beberapa waktu lalu, ruang publik juga banyak dihiasi isu pajak. Terutama ide penurunan tarif pajak. Daya pikat pajak semakin menjadi-jadi ketika beberapa kontestan menawarkan penghapusan beberapa jenis pajak. Di sisi lain, perdebatan tentang bagaimana membangun sistem pajak yang lebih baik, berkeadilan, dan menghasilkan level penerimaan yang optimal justru absen di ruang publik. Lantas, bagaimana menyikapi fenomena tersebut?

Membedah Masalah

Sebagaimana diketahui, kontribusi penerimaan perpajakan di APBN meningkat, mencapai 79 persen pada APBN 2018 atau Rp 1.520 triliun. Pajak menjadi penopang utama kebutuhan pembiayaan APBN, selain PNBP, dan tahun ini diharapkan berkontribusi 83 persen terhadap total pendapatan negara. Tentu saja itu kabar baik, lantaran utang yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kerap menuai polemik. Sayangnya, momentum perbaikan tren penerimaan pajak yang terjadi pada 2018 berlalu terlalu cepat. Tahun lalu pertumbuhan penerimaan mencapai 16 persen, capaian terbaik untuk beberapa waktu terakhir. Pada tahun ini, setidaknya hingga Mei 2019, pertumbuhan hanya 2,8 persen, jauh di bawah prasyarat pertumbuhan untuk mencapai target pajak 20 persen.

Fakta itu terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor. Pertama, tahun ini terjadi tren penurunan harga komoditas, baik minyak, batu bara, maupun sawit. Itu tentu memukul kinerja penerimaan pajak yang selama ini masih mengandalkan kenaikan harga komoditas. Kedua, tahun politik yang berpengaruh kepada penundaan keputusan bisnis dan investasi.



Hal itu tampak pada turunnya kinerja ekspor dan impor. Termasuk lesunya kinerja perekonomian pada kuartal pertama 2019 jika dibandingkan dengan 2018. Bisa dimaklumi karena tensi politik yang tinggi kerap menciptakan ketidakpastian, sebuah pantangan bagi dunia usaha. Ketiga, reformasi yang berjalan lambat. Meski cukup kencang berlari pada 2017, reformasi perpajakan malah meredup. Beberapa pilar dan milestone yang ditargetkan meleset dari rencana awal. Terutama revisi UU Perpajakan yang banyak ditunggu untuk memperbaiki sistem perpajakan, menciptakan kepastian, menyederhanakan administrasi, dan lebih menjamin kompetisi yang sehat.

Faktor keempat dan cukup signifikan kontribusinya adalah dampak dinamika politik yang mengunci eksekusi data perpajakan. Sebagaimana kita ketahui, pasca tax amnesty, kita memiliki data dan informasi berlimpah. Terutama setelah disusul implementasi AEoI (automatic exchange of information) melalui UU No 9 Tahun 2017. Di tengah masalah klasik berupa ketaktersediaan data, kini otoritas pajak dibanjiri data dan informasi yang akurat. Sayang, kalkulasi politik terpaksa menunda eksekusi sehingga praktis hingga hari ini kita belum bisa menuai hasil yang diharapkan.

Simpang siur itu justru menjadi semakin menantang karena dibumbui isu obral insentif. Pascapilpres, Presiden Joko Widodo berturut-turut mengundang perwakilan asosiasi usaha ke Istana. Bak orkestra, para pelaku usaha kompak mengusulkan penurunan tarif dan meminta berbagai insentif pajak tambahan, termasuk penurunan tarif pajak UMKM yang kini bertarif 0,5 persen.

Padahal, saat bersamaan, pemerintah sudah merancang skema insentif yang diharapkan cukup menarik dan efektif bagi dunia usaha, yaitu super tax deduction (pengurang pajak jumbo) bagi wajib pajak yang berinvestasi di pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan. Bahkan, baru-baru ini pemerintah menaikkan threshold hunian mewah yang dikenai PPnBM, dari Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar untuk mendorong sektor properti bergairah kembali. Selain itu, pemerintah berencana membebaskan PPN atas sewa pesawat asing guna menopang industri penerbangan dalam negeri yang sedang didera masalah harga tiket.

Solusi yang Komprehensif

Tak pelak, prima facie kontradiksi antara kebutuhan penerimaan yang semakin tinggi dan tuntutan insentif ini menjadi bahan permenungan yang aktual dan fundamental. Untuk menjawabnya, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis dan taktis sebagai berikut. Pertama, segera memanfaatkan momentum berakhirnya hajatan politik nasional dengan merumuskan langkah dan program strategis. Terutama sinyal tindak lanjut terhadap data dan informasi perpajakan yang telah dimiliki. Hal itu bisa mencakup imbauan, pemeriksaan, hingga penyidikan yang akan menciptakan efek jera.

Kedua, menyusun cetak biru perubahan UU Perpajakan yang holistik sehingga menjadi sinyal yang baik bagi dunia usaha. Amandemen UU juga bisa dimanfaatkan sebagai forum diskursif yang menggali banyak solusi dan concern para pemangku kepen- tingan bagi perbaikan sistem perpajakan. Tentu saja, pemerintah harus berkomunikasi intensif dengan DPR agar proses politik sejalan dengan kemendesakan.

Hal-hal yang sensitive dan rawan menggerus penerimaan seperti penurunan tarif segera dikaji dan diformulasikan skema perubahannya agar menjadi sinyal bagus bagi investor. Ketiga, menata skema insentif yang telah diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih, salah sasaran, inefektivitas, dan pepesan kosong multiplier (efek pengganda). Tak dimungkiri dalam ekonomi global yang melambat dan ekonomi domestik yang stagnan, stimulus dan insentif sangat dinantikan para pelaku usaha.

Namun, pemerintah tak boleh gegabah dan begitu saja mengabulkan tuntutan tanpa kalkulasi yang matang. Pengorbanan pada masa kini mesti diimbangi dengan ekspektasi terciptanya efek pengganda dan potensi penerimaan di masa mendatang. Tanpa itu, kita seolah menanam bom waktu yang membahayakan.

Akhirnya, seluruh pernak-pernik masalah dan dinamika yang ada tak terlepas dari watak asali pajak sebagai necessary evil. Tak ada yang suka membayar pajak, tetapi kita tak bisa hidup tanpa pajak. Penyadaran memang membutuhkan waktu yang tak pendek sehingga memerlukan daya juang tinggi. Hal itu diimbuhi banyaknya penumpang gelap yang selama ini merasa kebal hukum, namun lantang menggonggong. Kita membutuhkan determinasi dan persistensi agar level penerimaaan pajak yang tecermin dalam tax ratio semakin menjanjikan bahwa kita layak bersaing serta sejajar dengan negara berkembang dan negara maju.

Di luar tuntutan teknokratik, kita membutuhkan kepemimpinan yang mampu meracik dan memadukan berbagai fenomena itu menjadi modal sosial yang kukuh. Dan sebagaimana lintasan sejarah Indonesia menunjukkan, koordinasi merupakan kemewahan yang selalu menjadi penyakit.

Semoga presiden terpilih dan anggota DPR yang baru bersedia sejak dini memikirkan kesinambungan pembiayaan negara demi keberlangsungan penyelenggaraan negara. Kita mesti pandai menjaga timbangan agar tetap seimbang, antara kebutuhan penerimaan dan insentif, antara penegakan hukum dan pelayanan, antara kebutuhan jangka pendek dan pentingnya visi jangka panjang. Sungguh tak mudah. Tetapi, kita tetap harus mengupayakannya. (*)

*) Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Jakarta