Perpres Baru Penggunaan Bahasa Indonesia

DIRILISNYA Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (BI) menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2010 patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, juga harus dicermati untuk selanjutnya dipikirkan strategi penerapan yang jitu.

Patut diapresiasi karena ruang lingkup perpres baru tersebut lebih luas, meliputi juga pendidikan, penamaan wilayah, perumahan, bangunan, merek dagang, dan lainnya (Jawa Pos, 10/10). Patut dicermati karena perpres tersebut langsung berhadapan dengan kondisi praktik berbahasa Indonesia selama ini.

Pertanyaan yang lantas mengemuka adalah: dalam konteks apa terbitnya perpres tersebut perlu dipahami? Adakah konsekuensi tertentu bila aturan tersebut tidak dijalankan? Upaya lanjut apa yang patut dikerjakan agar penerapan perpres tersebut bisa optimal?

Pelindungan



Salah satu tantangan terbesar BI adalah perkembangan teknologi yang teramat pesat yang mengakibatkan tingginya penggunaan kata dari bahasa asing yang tidak/belum ada dalam kosakata BI. Beberapa kata seperti mouse (tetikus), screenshot (tangkapan layar), error (galat), dan scan (pindai) adalah kata yang berasosiasi dengan teknologi informasi yang teramat sering digunakan, baik secara lisan maupun tertulis, oleh masyarakat Indonesia.

Fenomena penggunaan bahasa asing tersebut tentu tidak bisa dihindarkan dan memang tidak perlu dihindari karena telah menjadi kebutuhan dalam komunikasi sehari-hari. Namun, apabila fenomena tersebut tidak disikapi dan diantisipasi secara bijak, beberapa ekses yang dicemaskan adalah semakin tidak teraturnya praktik penggunaan campur kode di ruang publik, misalnya, tanpa adanya batasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerancuan mungkin bisa terjadi, selain kekhawatiran ”klise” yang bernada esensialis tentang semakin pudarnya ”identitas” keindonesiaan.

Terkait ”identitas”, yang dalam pemahaman paling awam merujuk pada jati diri yang mencirikan sesuatu dapat dibedakan dari sesuatu lainnya, ada ilustrasi menarik dari pengalaman seorang kolega pengajar dari Belanda. Saat itu dia menunjukkan beberapa foto gerai dan petunjuk jalan di suatu mal kepada peserta seminar yang berasal dari warga Indonesia dan beberapa negara lainnya. Pertanyaannya sederhana, dari foto-foto tersebut, kira-kira di negara manakah mal ini berada? Ada yang menjawab Jerman, Singapura, Hongkong, dan lainnya. Padahal, foto itu diambil di salah satu mal di pinggiran Surabaya!

Ya, apabila kita pergi ke mal, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, cobalah membuat daftar berapa jumlah kata dalam BI yang dapat ditemui di tempat tersebut jika dibandingkan dengan kata dari bahasa asing. Dari foto-foto yang disebutkan di ilustrasi di atas, dari puluhan gerai yang ada di mal tersebut, hanya ada satu tempat yang menggunakan lema dalam BI: papan nama bertulisan Lembaga Kursus Bahasa Inggris dari perusahaan kursus ternama yang berafiliasi dengan salah satu negara di Eropa. Fenomena itu hanya sebagian kecil saja dari praktik penggunaan BI dan bahasa asing di ruang publik. Belum termasuk kasus pada nama-nama kompleks hunian, area, dan bangunan yang tak terbilang banyaknya lebih bernuansa ”asing” daripada ”Indonesia”.

Maka, perpres baru tersebut bisa dipahami setidaknya dalam konteks upaya pelindungan terhadap bahasa nasional yang menjadi lambang identitas negara terhadap tantangan dan perubahan zaman. Di negara-negara lain –Jerman dan Jepang, misalnya– kebijakan terhadap pelindungan bahasa nasional dilakukan dengan sangat ketat, baik dalam konteks pendidikan maupun ruang publik. Bahasa Inggris, misalnya, mereka pelajari sungguh-sungguh, tetapi kesadaran terhadap penggunaan bahasa nasional sudah terbentuk sehingga mereka bisa memilih dan memilah dengan tepat dalam ruang-ruang apa bahasa asing perlu/tidak perlu digunakan.

Habituasi

Upaya pelindungan dari pemerintah mustahil berjalan optimal bila tidak diiringi strategi sosialisasi, edukasi, dan habituasi yang jitu. Alih-alih menyebut pengenalan, pendidikan, dan pembiasaan, perpres menggunakan kata pengawasan di level pemerintah pusat dilakukan oleh menteri (tidak disebutkan secara spesifik nama kementerian), sementara di level pemda dilakukan gubernur dan wali kota/bupati. Kata pengawasan terdengar seakan suatu ”ancaman” yang apabila tidak dilakukan berkonsekuensi pada didapatnya sanksi tertentu. Nyatanya, juga tidak ada penjelasan adanya sanksi.

Akan lebih bijak apabila pemerintah memikirkan, pertama, cara meluaskan jangkauan penyebaran hasil kerja linguis yang salah satunya adalah padanan kata-kata kepada publik luas. Kerja badan bahasa dalam menyusun padanan-padanan kata seperti yang diunggah di laman dan media sosial mereka memang patut diapresiasi. Namun, hal tersebut agaknya perlu diperkuat dengan, misalnya, membuat lokakarya penerapan BI dengan mengundang kalangan pebisnis media, mal, hotel, dan lainnya. Dengan dukungan kebijakan tertentu, pemerintah juga bisa membuat dan menerapkan indeks literasi BI/kepatuhan penggunaan BI sebagai salah satu komponen penilaian akreditasi lembaga maupun saat mengurus perpanjangan izin operasional suatu perusahaan.

Kedua, hal yang perlu dipertimbangkan juga perumusan kembali kurikulum dan praktik pembelajaran BI di seluruh level pendidikan agar lebih menarik dan kreatif. Bukan rahasia bahwa pembelajaran BI banyak dikeluhkan, terlebih saat dipadupadankan dengan pelajaran kesusastraan. Dalam hal itu, bahasa dan sastra diperlakukan seperti belajar matematika, yakni ada satu jawaban pasti. Model pembelajaran serupa itu agaknya perlu ditinjau kembali karena bahasa tidak bisa semata diajarkan dengan kerangka positivistik.

Ketiga, habituasi atau pembiasaan. Boleh jadi inilah tahap tersulit karena memprasyaratkan adanya keteladanan dan kerutinan yang terarah. Keteladanan membutuhkan sosok panutan, sementara kerutinan perlu konsistensi. Namun, apabila sosialisasi dan edukasi di tahap sebelumnya dilakukan secara optimal, merumuskan metode pembiasaan tentu bukan jadi hal yang mustahil. (*)

*) Kukuh Yudha Karnanta, Pengajar di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris FIB Universitas Airlangga Surabaya