Perusahaan Didenda, Direkturnya Dipenjara

PENINDAKAN secara tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan lingkungan terus dilakukan. Sejak Juli hingga Agustus, KLHK telah memantau dan mengawasi beberapa lokasi.

Khususnya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Pemerintah sangat tegas dalam menegakkan hukum kepada mereka yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Saat ini pemerintah menggunakan semua instrumen hukum yang ada. Kami juga membutuhkan komitmen bupati dan wali kota untuk segera menerapkan sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Upaya kedua yang kami lakukan ialah mengajukan gugatan perdata. Sudah kami lakukan tahun ini. Upaya hukum lainnya adalah pidana dengan pasal berlapis. Dengan begitu, yang terbukti akan dikenai hukuman penjara, denda, dan perampasan keuntungan.



Kami bekerja multidoor bersama-sama dengan kepolisian agar tidak hanya disidik soal lingkungan hidup, tapi juga Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan. Hasilnya sudah bisa dilihat. Ada empat perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu perusahaan mendapatkan modal dari Singapura dan tiga lainnya dari Malaysia.

Perusahaan tersebut merupakan bagian dari 42 lokasi milik korporasi dan satu punya perorangan yang disegel. Dua lokasi ada di Provinsi Jambi, lima lokasi yang disegel ada di Provinsi Riau, sisanya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Paling besar jumlahnya ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi itu disegel lantaran terbukti terjadi pembakaran.

Dalam penegakan hukum pidana itu, ada sanksi perseorangan dan sanksi korporasi. Bisa juga dua-duanya. Bahkan, ada pejabat setingkat direktur yang dipidana. Contohnya PT Surya Panen Subur. Selain harus bayar denda Rp 490 miliar, direkturnya juga dipenjara.

Penyegelan juga dijalankan. Tiga direktur KLHK sedang bekerja di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kami tidak pernah libur dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Sebab, pelaku juga tidak pernah libur. Kami ingin ada perubahan perilaku dari masyarakat dan korporasi. Sebab, kebakaran hutan dan lahan ini tidak akan berhenti tanpa ada kesadaran agar tak lagi membuka lahan dengan cara membakar.

*) Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK

**) Disarikan dari wawancara Ferlynda Putri pada jumpa pers di kantor BNPB Sabtu (14/9)