Perusahaan Minyak Harus Evaluasi SOP

KEBOCORAN minyak terulang. Sumur migas yang berjarak 2 kilometer dari pantai mencemari perairan Karawang. Peristiwa itu hanya berselang sekitar setahun dari kebocoran minyak lepas pantai di Balikpapan.

Kejadian yang berulang itu harus disikapi lebih serius. Bukan hanya dengan penanganan pasca kebocoran. Yang lebih penting lagi adalah upaya antisipasinya. Perusahaan minyak, bukan hanya PHE-ONWJ, harus mulai memeriksa lagi standard operating procedure (SOP). Saya yakin, dalam kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi minyak, perusahaan pasti memiliki SOP.

Jika kejadian berulang, dibutuhkan evaluasi terhadap SOP itu sendiri. Pelaksanaannya juga harus lebih ketat dan lebih efektif. Setidaknya, dengan penerapan SOP yang tepat, risiko kebocoran atau tumpahan minyak bisa diminimalkan.

Di sisi lain, bila SOP sudah dilakukan dengan baik tetapi tetap ada kecelakaan teknis, itu menjadi cerminan lain bagi kita. Bukan persoalan tata tertib menambang minyak. Melainkan dampak minyak bumi itu sendiri.



Itu cerminan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berupa minyak bumi memiliki risiko yang sangat besar. Baik dari segi keselamatan kerja maupun lingkungan. Bila terjadi kesalahan teknis atau human error, akibat yang ditimbulkan sangatlah fatal. Dibutuhkan effort lebih untuk memulihkan ekosistem yang terdampak. Dampak lingkungan sebesar itu tidak akan dirasakan apabila kita sudah menerapkan sumber energi bersih yang lebih alami. Misalnya sinar matahari atau angin.

Kami dari Walhi belum melakukan pemantauan langsung ke perairan tersebut. Tetapi, laporan sudah beberapa kali kami dapatkan dari jaringan warga. Dampaknya tentu sangat merugikan bagi mereka yang tinggal di pesisir pantai. Apalagi, kawasan tersebut ramai digunakan sebagai tambak dan tempat budi daya perikanan.

Secara ekonomi, banyak warga merugi. Yang tambaknya belum panen merasa waswas. Ada juga ancaman lahan tidak bisa digunakan sementara. Belum lagi masalah kesehatan yang mengintai jika warga kurang hati-hati. Lokalisasi jelas harus dilakukan paling awal. Memastikan warga tidak terlalu dekat dan bersinggungan langsung dengan minyak mentah.

Lokalisasi juga menjadi upaya tanggap darurat yang bisa mempercepat pemulihan kawasan terdampak. Sebenarnya, alam bisa saja memperbaiki laut yang tercemar minyak itu. Tetapi, dibutuhkan waktu lama, bisa puluhan tahun. Karena itu, diperlukan intervensi manusia agar pemulihan lingkungan bisa lebih singkat. Selain bertanggung jawab terhadap pemulihan ekosistem, perusahaan hendaknya tidak mengabaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan tim Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) Universitas Padjadjaran. Merekalah yang menghitung valuasi ekonomi pasca tumpahan minyak di perairan Balikpapan. Kesimpulannya, sudah ada pemulihan dari alam. Itu tidak terlepas dari intervensi manusia supaya beban alam untuk memulihkan ekosistem pantai tidak terlalu berat.

*) Direktur Walhi Jawa Barat