Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan suatu keniscayaan, mengiringi proses demokratisasi. Sejak 1 Juni 2005, hajatan itu terus berlangsung, kecuali di daerah tertentu karena ”keistimewaannya”. Gubernur dan wakil gubernur DIJ termasuk yang tidak dipilih langsung. Demikian juga seluruh wali kota dan bupati di DKI Jakarta. Mereka tidak dipilih, tetapi ditetapkan langsung oleh gubernurnya.

Praktik pilkada langsung tidak lepas dari gagasan bahwa ”politics is local”, di mana proses-proses politik riil pada dasarnya lebih banyak terjadi di tingkat lokal atau daerah. Melalui pilkada langsung, rakyat bisa secara langsung memilih para pemimpin yang mereka pandang terbaik. Jarak yang dekat antara pemimpin dan yang dipimpin juga memungkinkan adanya proses pembuatan dan implementasi keputusan-keputusan politik yang lebih menguntungkan para pemilih.

Selain proses demokratisasi yang lebih baik itu, pilkada secara langsung juga memungkinkan lahirnya pemimpin-pemimpin ”perkecualian” di daerah-daerah. Sejak pilkada secara langsung, tidak sedikit muncul pemimpin-pemimpin berusia muda, kurang dari 40 tahunan. Memang, dari satu sisi, pemimpin-pemimpin muda itu mungkin kurang pengalaman. Namun, mereka memiliki energi lebih dan acap kali memiliki gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki daerahnya.

Pilkada secara langsung juga memungkinkan munculnya ”developmental leaders”, pemimpin-pemimpin kreatif-inovatif, untuk melakukan terobosan-terobosan bagi percepatan pembangunan daerahnya. Tidak sedikit dari kepala daerah yang banyak meraih penghargaan merupakan para ”developmental leaders” di daerah masing-masing.

Meski demikian, pilkada langsung juga tidak lepas dari kritik. Dari sisi proses, pilkada secara langsung melahirkan biaya politik tinggi. Biaya itu tidak hanya terkait proses kampanye, tetapi juga terkait dengan proses-proses lain, seperti biaya ”membeli perahu” yang akan mengantarkan calon dan biaya ”pembelian suara” kepada sebagian pemilih. Yang terakhir itu melahirkan slogan popular NPWB (nomer piro, wani piro).

Sebagai konsekuensi dari adanya efek negatif (by product) dari proses semacam itu, pilkada secara langsung juga tidak serta-merta melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Memang, yang terpilih tetaplah yang ”terbaik”. Namun, maknanya bukanlah ”developmental leaders”, melainkan terbaik karena kemampuannya di dalam ”membiayai” proses-proses politik yang berbiaya tinggi itu. Maka, dalam konteks ini, pilkada secara langsung juga telah melahirkan atau memperkuat oligarki di daerah.

Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK atau bermasalah secara hukum tidak lepas dari adanya proses-proses buruk semacam itu. Para kepala daerah itu berusaha menutup biaya yang dikeluarkan melalui praktik-praktik buruk di dalam tata kelola pemerintahan yang mereka pimpin. Yang lebih parah lagi, ada keinginan untuk memperoleh lebih untuk memupuk kekayaan pribadi di luar praktik legal.

Berangkat dari adanya sisi buruk dari pilkada secara langsung seperti itu, belakangan terdapat keinginan untuk meninjau ulang. Pilkada secara langsung akan dikembalikan secara semula, yaitu dipilih kembali oleh DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara politik, bisa saja pilkada dikembalikan ke sistem semula. Sepanjang DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU yang mengatur pilkada, dan mengembalikan ke sistem semula, selesai. Tapi, apakah itu yang memang terbaik?

Pilkada secara langsung digagas bukan semata-mata sebagai mata rantai proses demokratisasi. Sistem tersebut digagas untuk memotong proses politik elitis dan adanya main mata antara calon dan anggota DPRD. Melalui pilkada secara langsung, praktik buruk semacam itu diharapkan tidak terulang.

Ketika sekarang hendak dikembalikan ke sistem lama, bukankah itu merupakan cara menyelesaikan masalah dengan kemungkinan melahirkan masalah lain sebagaimana terjadi sebelumnya? Padahal, yang diinginkan adalah menyelesaikan masalah tanpa melahirkan masalah.

Memang, sistem apa pun sulit tanpa implikasi negatif. Dalam hal pilkada secara langsung, salah satu masalah sentralnya adalah adanya biaya politik yang tinggi. Kalau hal demikian ini yang terjadi, bukankah hal itu bisa diatasi melalui, misalnya, pembatasan ambang batas maksimal biaya dari masing-masing calon secara terbuka? Kalau masih ada ”votes buying”, bukankah hal itu bisa diatasi melalui pemangkasan dari sisi ”supply” yang ada di pihak calon dan timnya?

Memang, dalam hal tertentu, pilkada secara langsung bisa jadi berkurang urgensinya. Misalnya, pilkada di tingkat provinsi bisa saja ditiadakan melalui dua pertimbangan penting. Pertama, derajat otonomi daerah masih lebih banyak di kabupaten/kota. Wilayah provinsi ada di daerah-daerah otonom itu. Kedua, provinsi, selain memiliki otonomi tertentu, juga menjalankan fungsi sebagai ”wakil pemerintah pusat” di daerah.

Ketika tidak dipilih secara langsung, gubernur/wakil gubernur itu apakah kembali dipilih DPRD provinsi? Tidak serta-merta demikian. Mengingat, secara politik, yang terkait dengan provinsi itu ada tiga pihak, gubernur/wakil gubernur itu bisa dipilih tiga pihak itu. Pertama adalah DPRD provinsi yang mewakili rakyat provinsi. Kedua adalah para bupati/wali kota yang merupakan para kepala daerah di daerah-daerah otonom di wilayah provinsi itu. Ketiga adalah pemerintah pusat. Sementara itu, nilai suara dari masing-masing pihak bisa didasarkan pada indeks kekuasaannya. Dengan demikian, perolehan pemenangnya tidak hanya akan ditentukan suara yang didapat, tetapi juga ketika ditransformasikan ke dalam indeks yang ditentukan.

Apakah bupati/wali kota bisa dipilih kembali oleh DPRD? Mengingat kedekatannya dengan rakyat, bupati/wali kota sebaiknya tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun, dalam kasus khusus, bisa saja hal itu dilakukan. Selain pertimbangan keistimewaan, kasus khusus tersebut bisa saja dibuat. Misalnya saja, berdasarkan semacam ”referendum” di daerah masing-masing. Ketika rakyat di daerah tersebut menghendaki pemilihan bupati/wali kota itu dilakukan oleh DPRD, bisa saja dilakukan. (*)


*) Kacung Marijan, Guru besar Unair dan wakil rektor Universitas NU Surabaya