Pimpinan Baru KPK dan Mafia Ekonomi

KOMISI III DPR akhirnya menetapkan lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019–2023 lewat voting. Lima pimpinan KPK tersebut ialah Firli Bahuri (56 suara), Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara). Satu-satunya pimpinan incumbent KPK adalah Alexander Marwata.

Lepas dari beberapa catatan kekurangan lima pejabat baru KPK itu, berilah kesempatan kepada mereka untuk membuktikan profesionalitas mereka dalam memberantas korupsi. Toh, KPK selama ini sudah memiliki sistem penyelidikan dan penyidikan kasus yang sudah cukup lama terbangun. Perlu diingat, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari dua sisi. Yaitu, pencegahan lewat pembangunan dan pengawasan sistem keuangan/ekonomi negara.

Karena itu, pertama, pemerintah dan KPK wajib bersinergi dalam mewujudkan sistem keuangan dan ekonomi yang membuat koruptor sulit melakukan aksi jahatnya. Kedua, penindakan yang tak boleh tebang pilih. Langkah penindakan KPK tidak boleh dicemari kepentingan politik partisan yang (misalnya) disusupkan lewat orang dalam KPK. Publik tentu berharap pimpinan baru KPK akan bekerja lebih garang dan progresif dalam memberantas tikus-tikus ekonomi kita.

Pendekatan pencegahan maupun penindakan harus berjalan seirama. Idealnya, pencegahan (lewat sistem dan pembangunan budaya antikorupsi) harus lebih menonjol daripada langkah penindakan. Tantangan terberat KPK dari masa ke masa adalah pemberantasan korupsi di sektor ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya, mafia minyak dan gas (migas), mafia tambang, illegal fishing, dan mafia hukum.



Mafia alias white-collar crime biasanya beraksi secara rapi dan terorganisasi. Kecurangan mereka di sektor-sektor vital sulit terdeteksi karena mereka mengatur aksi dengan memanfaatkan korporasi sebagai alat untuk mengelabui publik. Dalam teori organized crime, kelompok mafia biasanya menciptakan transaksi bisnis yang tersamar lewat pendelegasian tugas dari korporasi induk (nasional atau asing) kepada anak perusahaannya.

Para mafia yang sudah terafiliasi dengan oknum birokrat di instansi publik membangun transaksi tertutup dan rumit supaya sulit dipahami publik. Misalnya, internasionalisasi transaksi supaya lepas dari pemantauan aparat hukum nasional. Lalu, anak korporasi dibebaskan dari laporan transaksi yang utuh oleh elite korporasi induk. Fungsi audit internal dan eksternal tidak berlaku bagi anak korporasi yang dijadikan mafia sebagai alat kejahatan.

Proyek-proyek infrastruktur pun didelegasikan korporasi induk ke perusahaan yang berafiliasi dengan kelompok mafia guna menjalankan transaksi gelap dan markup harga produk yang dibutuhkan publik. Di sini anak korporasi dijadikan alat untuk membalik transaksi ilegal menjadi tampak legal melalui proses birokrasi yang rumit dan tersamar. Modus semacam inilah yang harus dicegah atau ditindak KPK.

Naikkan Peringkat

Sudah terbukti bahwa hanya negara yang bersih dari korupsi yang mampu menciptakan kenyamanan dan kemakmuran bagi warganya. Denmark, misalnya. Berdasar riset Transparansi Internasional (TI) 2018, Denmark berkali-kali juara sebagai negara paling bersih dari korupsi. Tak salah jika Denmark dinobatkan sebagai salah satu negara paling aman dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Kedua, Selandia Baru. Selain negara paling aman di dunia, negara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi meski warganya multikultur.

Sepuluh besar terbersih lainnya, antara lain, Finlandia, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Singapura. Kegiatan bisnis di negara-negara itu jauh lebih maju jika dibandingkan dengan negara kita. Tak bisa dimungkiri, produk-produk bisnis berkualitas tertinggi hanya bisa lahir di negara yang pemerintah dan masyarakatnya menjunjung tinggi integritas. Sebaliknya, negara-negara terkorup di dunia seperti Somalia dan Sudan sungguh membuat rakyatnya menderita.

Umumnya, di negara-negara terkorup banyak terjadi transaksi ilegal dan penyalahgunaan sumber daya alam dari masa ke masa. Di negara-negara tersebut tak jarang terjadi konflik bersenjata demi penguasaan sumber-sumber kekayaan alam yang berujung pada krisis kemanusiaan dan kemiskinan. Sudah rumus umum bahwa pemerintahan yang korup tidak akan peduli akan penderitaan warganya.

Indonesia berada di peringkat ke-89 di antara 180 negara yang sebelumnya di peringkat ke-96 (naik signifikan). Peringkat itu tentu tidak lepas dari kinerja KPK yang cukup berhasil memenjarakan dan menyita harta koruptor. Semoga dalam kepemimpinan baru KPK nanti peringkat RI terus naik. Sebab, korupsi merupakan perusak moral birokrasi serta pemicu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di berbagai negara. Karena itulah, para pebisnis dalam pertemuan di Caux, Swiss, pada 1995 sepakat untuk menghindari segala perbuatan yang melanggar hukum (suap, money laundering, dan korupsi).

Korupsi membuat kompetisi bisnis tidak fair sekaligus merusak kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup. Perilaku boros akibat korupsi bakal terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat, terutama penggunaan sumber daya alam. Selain tidak fair, korupsi lambat laun merusak tatanan bisnis. Bisnis yang penuh intrik dan suap biasanya hanya mampu melahirkan produk-produk (barang dan jasa) yang low standard.

Untuk itulah, (lewat program pencegahan) KPK perlu menyadarkan para pebisnis untuk bersama-sama memberantas korupsi. Jangan sampai pebisnis ikut terseret atau ikut bermain di dalamnya. Pebisnis hendaknya tidak sekadar mematuhi kalimat hukum positif, tetapi juga menaatinya secara progresif dan altruistik.

Karena itu, KPK harus diperkuat, tidak malah dilemahkan lewat revisi UU KPK yang dilakukan tanpa persetujuan publik. Elite politik yang ingin melemahkan KPK terkesan hanya mau menyelamatkan kepentingan diri atau kelompoknya. (*)

*) Dosen Program Manajemen Bisnis dan MM Universitas Kristen Petra Surabaya