PLTSa Menuju Kemandirian Energi

ERA kemandirian energi segera datang. Kekurangan pasokan energi listrik yang selama ini menjadi problem sedikit banyak bakal teratasi. Paling tidak itu tergambarkan ketika Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) 16 Juli 2019 menegaskan akan mengawal langsung pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di sejumlah kota atau provinsi prioritas, termasuk di Surabaya.

Dalam ratas yang mengagendakan perkembangan pembangunan PLTSa di beberapa kota atau provinsi itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diundang secara khusus. Pengalaman pembangunan PLTSa di Surabaya yang kini memasuki proses negosiasi harga jual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) antara oemkot dan investor, kabarnya, bakal bisa dijadikan rujukan.

Tentu pernyataan presiden itu sebuah langkah maju dan strategis untuk menuju kemandirian energi di tengah keterbatasan pasokan energi listrik dan belum selesainya pembangunan beberapa pembangkit yang direncanakan sebelumnya.

Langkah stategis itu bukan saja bakal menjawab keterbatasan akan pasokan enegri listrik, melainkan juga memberikan jawaban atas persoalan pengelolaan dan pengolahan sampah selama ini di beberapa kota besar sekaligus terhadap penguasaan teknologi PLTSa yang bagi Indonesia masih minim pengalaman.



Sedikitnya ada tiga hal yang bisa diraih sekaligus ketika PLTSa bisa direalisasikan. Pertama, terkait kelangkaan pasokan listrik itu sendiri, yang bisa sedikit banyak teratasi jika pembangunannya bisa segera selesai. Berdasar pengalaman di beberapa negara maju, seperti AS, Jerman. Jepang, dan Swedia, tiap ton sampah bisa menghasilkan listrik 500 kilowatt jam atau 500 kW setiap jamnya.

Kedua, PLTSa bisa mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi kendala di beberapa kota besar, seperti Surabaya, bahwa per hari bisa menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah. PLTSa menyelesaikan problem sampah kota yang volumenya bertambah tiap tahun, sedangkan volume pengurangannya tidak seimbang. Akibatnya, tempat pembuangan akhir berubah menjadi gunung sampah dan pemerintah harus menyiapkan lahan baru.

Ketiga, terkait penguasaan teknologi PLTSa itu sendiri. Di Surabaya, PLTSa di Benowo yang kini sudah beroperasi bisa menghasilkan 2.000 kw (2 mw) dengan teknologi gasifikasi dan akan dibangun pembangkit tambahan dengan kapasitas 11 mw menggunakan teknologi pembakaran langsung, tidak melalui proses gasifikasi. Penguasaan teknologi tersebut bagi Indonesia khusunya memang masih minim. Teknologi pembakaran langsung mampu mengurangi volume sampah secara signifikan ketimbang teknologi gasifikasi.

Dua teknologi itu, gasifikasi dan pembakaran langsung, memang memiliki plus minus. Teknologi gasifikasi akan menghasilkan gas metana sebagai bahan bakar mesin berbahan bakar gas yang digunakan untuk memutar generator dalam menghasilkan energi listrik. Sedangkan teknologi pembakaran, sampah langsung dibakar di insinerator, dari boiler, lantas menghasilkan uap untuk memutar turbin ke generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Dua teknologi tersebut punya plus minus. Tetapi, dalam perkembangannya, dengan teknologi modern, sistem pembangkit tersebut tidak menimbulkan polusi udara karena asap yang ditimbulkan bisa diminimalkan.

Penguasaan teknologi itu penting agar ke depan potensi sampah yang begitu besar di beberapa kota besar bisa teratasi dengan baik dan mendatangkan keuntungan bagi pengelola.

Di Jawa Timur, selain Surabaya, kota dan kabupaten yang potensial membangun PLTSa, antara lain, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, Malang, dan Jember. Seandainya ke depan pembangunan PLTSa bisa terwujud, Jatim bisa menjadi provinsi dengan tingkat kemandirian energi pertama di Indonesia.

Perlu Identifikasi

Pertanyaannya, sedemikian mudahkah menentukan pilihan teknologi mana yang akan digunakan? Jawabannya tentu tidak. Pengalaman yang masih minim dimiliki tentu diperlukan identifikasi lebih lanjut tentang tingkat efisensi dan efektivitas dari dua teknologi tersebut.

Sebagaimana diketahui, beberapa negara terpaksa menghentikan uji coba itu karena tidak efisien. Penyebabnya, biaya operasional terlalu tinggi dari harga jual atau harga beli oleh penyedia energi listrik seperti PLN di Indonesia.

Belum lagi tingkat efisensi pada proses dua teknologi itu yang ternyata mensyaratkan pada jenis sampah dengan klasifikasi tertentu. Itu bisa terjadi di kita, mengingat manajemen sampah yang ada di masyarakat belum terbiasa memilah-milah sampah berdasar kategori, misalnya sampah organik dan anorganik, atau sampah kering dan sampah basah. Jangan-jangan potensi besar sampah yang dihasilkan masyarakat hanya dihitung dari rata-rata jumlah penduduk atau kepala keluarga yang menghasilkan sampah.

Karena itu, tepat jika Presiden Jokowi mengingatkan bahwa semangat dari pembangunan PLTSa tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata. Namun, jauh lebih besar dari itu, pemerintah hendak membenahi salah satu permasalahan klasik yang biasa ditemui di kota-kota besar, yakni soal manajemen sampah. Listrik itu hanya ikutannya.

Di sinilah kiranya diperlukan budaya baru di masyarakat kita di dalam memperlakukan sampah. (*)

*) Rektor dan guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya