Politik sang Kiai

Jika dilihat dari rekam jejak sejarah, kiai (baca: ulama/syeh/sunan) memang pernah begitu mewarnai dalam pusaran politik kekuasaan di Nusantara ini.  Misalnya, berdirinya kesultanan Demak, yang tidak bisa dipisahkan dari peran dewan Wali Songo.

Dewan Wali Songo-lah yang memainkan peran dengan bertindak sebagai lembaga ahlul halli wal aqdi (semacam lembaga legislatif).  

Lembaga inilah yang menetapkan Raden Patah sebagai pengemban kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan negara dan pelaksana aturan syariah melalui kepemimpinan. Jadi, pada saat itu, sultan Demak hakikatnya adalah mandataris majelis Wali Songo.

Kiprah politik Sunan Kalijaga juga disebut-sebut cukup kental dalam hikayat pemerintahan raja-raja di Nusantara. Dari catatan sejarah yang ada, Sunan Kalijaga hidup dalam empat dekade pemerintahan kerajaan.



Yakni masa Majapahit (sebelum 1478), Kesultanan Demak (1481–1546), Kesultanan Pajang (1546–1568) dan awal pemerintahan Mataram (1580-an).  Peran Sunan Kalijaga adalah mengasuh dan mendampingi para raja dari beberapa kerajaan Islam itu.

Di abad ke-19, kiprah politik dari KH Wahab Chasbullah sangat melegenda. Beliau dikenal sebagai pemikir, sekaligus aktivis politik andal di masanya.

Langkah-langkahnya dalam menentukan arah perpolitikan di Indonesia sangat mewarnai.  Pasca kemerdekaan, Kiai Wahab ikut ambil bagian mengatur politik NU hingga menjadi partai politik, hingga NU keluar lagi dari kepesertaan pemilu.

Kiai Wahab juga pernah menyerukan agar NU keluar dari Masyumi ketika beliau menjadi Rais Aam PB NU. Keputusan ini, kala itu sangatlah kontroversial. Belakangan setelah NU keluar, Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Jadi, jika membaca napak tilas sejarah di atas, jika pun seorang kiai/ulama terlibat dalam politik kekuasaan, yang menjadi dasar utamanya adalah demi kemaslahatan umat pada umumnya, dan khususnya umat Islam.

Karena itu, jika ada seorang kiai di masa sekarang ini, yang menginisiasi adanya pertemuan silaturahmi menjelang pelaksanaan kontestasi politik, iya sah-sah saja. Karena hubungan antara kiai/ulama dengan politik itu sudah ada rekam jejaknya sejak dulu.

Beberapa waktu lalu, ketika hiruk-pikuk pilpres, para ulama berkumpul mengenalkan adanya ijtimak ulama. Dan ijtimak ulama itu menghasilkan dukungan kepada salah satu calon presiden.

Sementara calon presiden yang lain, juga didukung oleh kiai/ulama yang lain, bahkan di-support oleh organisasinya para kiai/ulama. Menyikapi hal seperti ini, sebagai umat kita tidak perlu bingung. Sebab, perbedaan pandangan, khususnya perbedaan dalam melihat sosok pemimpin  di antara para kiai/ulama, juga sudah terjadi sejak dulu.

Imron Abu Amar (1996) menjelaskan bahwa dalam buku Babad Demak, diceritakan bahwa Sunan Giri suatu ketika mencalonkan Sunan Prawoto untuk menjadi Sultan Demak. Meski saat itu, Sunan Prawoto dianggap tercemar pribadinya karena dituduh yang membunuh Pangeran Sedo Lepen. Sunan Kudus lain lagi. Beliau malah mencalonkan Arya Penangsang.

Alasannya, Arya Penangsang  adalah pewaris (keturunan) langsung Sultan Demak dari garis keturunan yang tertua. Selain itu, Penangsang dianggap sosok yang mempunyai sikap kepribadian yang teguh dan pemberani.  Sunan Kalijaga juga punya calon yang berbeda. Bagi beliau, sosok Hadiwijaya (Adipati Pajang) adalah yang paling pas untuk menjadi Sultan Demak.

Jadi, di antara para wali pun, terjadi perbedaan pandangan dalam hal memilih dan menentukan sosok pemimpin di masa itu. Makanya, umat tidak harus bingung ketika para kiai/ulama kita, berbeda pandangan dalam hal memilih figur pemimpin.

Di Malang, perhelatan pilkada akan digelar tahun depan. Yakni, untuk memilih figur Bupati Malang.  Dari NU, KH Marzuki Mustamar, Ketua PW NU Jatim, menginisiasi mengundang para tokoh dari kalangan kiai/ulama, maupun akademisi di lingkungan NU untuk diajak berembuk, bagaimana caranya agar suara NU tidak terpecah-pecah pada pilkada tersebut.

Sejauh ini, ada beberapa figur dari kalangan Nahdliyin yang disebut-sebut punya kans untuk maju dalam pilkada Kabupaten Malang. Di antaranya, Drs H.M. Sanusi (saat ini Plt Bupati Malang), Ali Ahmad (Anggota DPR RI terpilih dari PKB), Saifullah Maksum (Ketua DPP PKB) dan dr Umar Usman (Ketua PC NU Kabupaten Malang).

Pertemuan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang diasuh Kiai Marzuki itu, menurut saya, adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk kemaslahatan umat melalui proses pilkada. Khususnya kemaslahatan umat Nahdliyin.

Agar suara warga Nahdliyin bisa utuh. Sebab, kalau suara warga Nahdliyin terpecah-pecah, bukan tidak mungkin akan menguntungkan pihak atau kekuatan lain.

Walakhir, tidak ada masalah dalam memahami kiprah politik seorang kiai. Masyarakatlah yang pada akhirnya yang akan menilai, apakah kiprah politik seorang kiai itu benar-benar untuk kemaslahatan umat, atau untuk kepentingan golongan/kepentingan tertentu?  Apakah kiprah politik seorang kiai itu dilakukan secara proporsional atau sudah kebablasan? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/ IG: kum_jp)