PR Penerapan Hukum E-Tilang

Mekanisme e-tilang diterapkan dengan memasang CCTV di sejumlah titik traffic light. Begitu traffic light menyala merah, detektor menyala. Alat itu secara otomatis mendeteksi pelanggaran. Apakah menerobos lampu merah, stop line, atau markah jalan.

Objek yang melanggar akan ter-capture dan dikirim ke pusat kendali. Lalu, sensor alarm di pusat kendali selanjutnya akan berbunyi. Data pelanggaran masuk ke sistem penyimpanan data (storage). Data yang disimpan adalah jenis pelanggaran, nomor polisi kendaraan, serta waktu dan lokasi kejadian.

Selanjutnya, polisi menyampaikan surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan dan memberikan tagihan denda maksimalnya. Pemilik kendaraan selanjutnya dapat membayar denda tilang maksimal lewat bank atau ATM. Pada hari sidang, denda yang diputus hakim mungkin lebih rendah. Jika demikian, kelebihan bayar denda akan dikembalikan ke rekening penyetor.

Sistem itu sangat bagus dan perlu sehingga diharapkan menjadi cara untuk meningkatkan tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Hukum berjalan lebih efektif dan transparan serta praktik suap di jalanan berkurang. Namun, di samping itu, perlu dipikirkan ke depan agar penegakan hukum tersebut lebih sesuai dengan kemampuan teknologi.



Setidaknya ada beberapa sistem hukum yang perlu disesuaikan. Antara lain sistem pertanggungjawaban hukum pidana ”berasas personalitas”. Yakni, pertanggungjawaban pidana dituntutkan kepada orang berdasar perbuatannya atau akibat perbuatannya. Sistem tersebut memenuhi peraturan perundangan. Hukum pidana tidak meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang bukan pelaku, dalam hal ini pemilik kendaraan. Pelaku pelanggaran lalu lintas dalam pasal 276 hingga 312 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas adalah pengemudi, bukan pemilik kendaraan.

Sementara itu, teknologi CCTV merekam data identitas kendaraan yang melanggar. Lalu, permintaan pertanggungjawaban dikirim ke alamat pemilik kendaraan, bukan pengemudi. Bagaimana jika pemilik kendaraan ternyata bukan pengemudi yang terekam CCTV sebagai pelanggar –misalnya karena pengemudi meminjam atau menyewa, bahkan kendaraan sudah ganti pemilik tapi belum balik nama? Tapi, mengapa di luar negeri tidak ada masalah seperti itu? Sebab, di negara maju, antara pengemudi dan pemilik kendaraan tidak begitu berbeda. Setidaknya pengemudi adalah orang yang juga berada dalam tanggung jawab si pemilik kendaraan, misalnya anak, keluarga, atau pekerja.

Sedangkan tingkat ketaatan untuk segera balik nama di masyarakat kita masih rendah. Sebagian besar memang disengaja, mengingat harga purnajual kendaraan yang masih diatasnamakan pemilik pertama lebih tinggi daripada atas nama kedua, ketiga, dan seterusnya. Benar ke alamat pemilik diberikan surat konfirmasi. Namun, jika pemilik menyangkal sebagai pengemudi yang melanggar, apa bukti untuk menguatkan?

Malah sebaliknya, e-tilang bisa jadi meningkatkan sewa kendaraan. Masyarakat akan enggan untuk memiliki kendaraan, bahkan membalik nama kendaraan ke namanya sebagai pemilik, karena berisiko selalu menjadi tertagih denda e-tilang.

Penggunaan teknologi e-tilang sangat baik jika didukung secara terintegrasi reformasi hukum lalu lintas. Pertama, diperlukan pengaturan yang mewajibkan pemilik kendaraan segera melakukan balik nama kepemilikan jika terjadi perubahan kepemilikan. Selama ini pengaturan kepemilikan hanya berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu pengenaan pajak progresif kepada pemilik kendaraan untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak ada korelasi dengan hukum lalu lintas. Konsekuensinya, pendaftaran perubahan kepemilikan kendaraan tidak boleh dipersulit, dilarang dikenai pajak, bahkan seharusnya dimudahkan karena merupakan pemenuhan kewajiban.

Sejauh ini, dengan tujuan memperebutkan pajak kendaraan, banyak daerah yang mempersulit dengan berbagai persyaratan yang tidak sama antardaerah. Bahkan, ada daerah yang setengah melarang mutasi balik nama perubahan kepemilikan kendaraan. Dengan begitu, walaupun berada di daerah lain, kendaraan itu tetap bernomor daerah asalnya. Itu sangat tidak sesuai dengan semangat e-tilang yang mengasumsikan pengendara sebagai pemilik.

Sistem yang sedang dikembangkan jangan hanya berorientasi memudahkan penegakan hukum bagi pelanggar. Teknologi informasi perlu juga dikembangkan untuk memudahkan proses administrasi pendaftaran dan perubahan identitas kepemilikan kendaraan. Hukum perlu memberikan kemudahan yang berimbang tidak saja dalam mengejar pelanggar, tapi juga kepada masyarakat yang mau menaati hukum lalu lintas.

Kedua, orientasi hukum lalu lintas adalah kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Rendahnya pelanggaran dan tingginya denda yang dimasukkan sebagai penerimaan negara hanya menjadi indikator antara. Filosofi denda bukanlah sumber penerimaan, melainkan cara untuk memberikan efek jera. Pertimbangannya, akibat inflasi dan tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat, ketakutan terhadap denda bakal semakin berkurang. Karena itu, sanksi pelanggaran lalu lintas ke depan juga harus terintegrasi dengan surat izin mengemudi (SIM). Pelanggaran sejatinya menunjukkan ketidaklayakan seseorang untuk mengemudi. Karena itu, semestinya output dari pengawasan izin mengemudi adalah evaluasi dengan dicabutnya SIM. Norma pencabutan SIM sudah diatur dalam pasal 314 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Pasal tersebut telah mengatur sanksi pencabutan izin mengemudi, tapi hampir tidak pernah dijalankan.

Di beberapa negara, salah satu cara untuk mengendalikan kemacetan adalah mempersulit warga untuk mendapatkan SIM, termasuk memberikan sanksi pencabutan SIM dan blacklist SIM bagi pelanggar lalu lintas.

Lebih lanjut, perlu kembali ditingkatkan penggunaan teknologi chip dalam SIM sehingga pergerakan si pengemudi di jalan raya bisa dideteksi. Teknologi itu lebih sesuai karena langsung melekat pada pengemudi, bukan pemilik kendaraan. Semoga dengan teknologi, hukum lebih berkepastian tanpa penyelewengan. (*)


(*) Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)