Propaganda Milenial

Ada orang-orang yang lebih suka ngotot dan tidak menyadari bahwa ngotot sering kali merupakan gejala fisik dari kedunguan. Ada juga orang yang berbuat keliru dan tidak tahu bahwa perbuatannya keliru.

Meski demikian, kadang-kadang saya masih kaget juga oleh cara berpikir atau ucapan atau tindakan seseorang, seolah-olah ucapan atau tindakan itu baru kali pertama terjadi dalam sejarah umat manusia. Beberapa hari lalu, misalnya, saya kaget ketika Presiden Jokowi menyampaikan perlu ada versi baru film bertema G 30 S/PKI untuk memudahkan generasi milenial mengetahui PKI dan bahaya komunisme.

Sejarawan Asvi Warman Adam menafsirkan pernyataan presiden itu sebagai ungkapan tersirat agar film Pengkhianatan G 30 S/PKI versi lama yang dibuat pemerintah Orde Baru tidak perlu ditonton lagi.

Saya berharap tafsir Asvi benar. Membuat versi baru Peristiwa 1965, yang dimaksudkan sebagai semacam buku putih tentang peristiwa tersebut, adalah hal yang muskil. Ada berbagai versi tentang kejadian itu menyangkut siapa dalangnya dan siapa pelaku kudeta. Mana yang akan dipilih?



Setiap versi memiliki pendukung masing-masing, kurang lebih serupa dengan setiap agama memiliki para pemeluk yang hanya mau memercayai apa-apa yang berasal dari agama mereka.

Orang Kristen tidak mungkin dipaksa memercayai bahwa yang disembelih Ibrahim adalah Ismail; menurut mereka Ishak. Orang Islam juga tidak mungkin dipaksa percaya bahwa yang mati disalib adalah Yesus. Menurut Islam, itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa.

Jika dipandang perlu memperkenalkan bahaya komunisme kepada generasi milenial, mungkin perlu dipikirkan juga bagaimana memperkenalkan berbagai bahaya lain. Setiap ide mengandung bahaya, terutama jika ia dijejalkan ke dalam benak-benak yang dangkal. Bahkan, agama, yang selalu diyakini sebagai tuntunan hidup, bisa menjadi landasan untuk tindakan-tindakan keji antarkaum.

Sejarah mencatat terjadinya inkuisisi, perang-perang antaragama, dan kita juga saat ini merasakan betapa fanatisme sering terasa mengancam.

Kenapa lagi-lagi komunisme? Saya pikir karena ia sebetulnya yang paling lemah dan paling mudah dinistakan. Orde Baru telah berhasil melumpuhkannya sembari menanamkan di benak orang bahwa ia adalah setan paling mengerikan. Ia akan menyeret negeri ini ke neraka jika ada satu saja komunis dibiarkan hidup.

Pada kampanye Pemilihan Presiden 2014, isu-isu PKI digencarkan untuk menjegal Jokowi. Para tukang pelintir tahu bahwa jantung kekuatan Jokowi pada waktu itu adalah kecintaan rakyat jelata kepadanya. Itu harus diobrak-abrik lebih dulu. Maka, mereka bekerja membuat kampanye hitam dengan isu-isu yang sangat sensitif: Dia anak PKI, dia keturunan Tionghoa, dia sebenarnya bukan Islam, dan sebagainya. Semua jejak digital tentang hal itu masih bisa Anda temukan di internet.

Saya memilih Jokowi karena membuat penolakan pribadi terhadap pencalonan Prabowo. Prabowo terlibat dalam penculikan para aktivis di masa lalu. Dia diberhentikan dari dinas ketentaraan karena kasus itu dan tidak pernah diadili secara hukum apakah bersalah atau tidak.

Selanjutnya, kita mendengar juga bahwa semua yang diculik Prabowo selamat. Jika benar demikian, kita berterima kasih untuk itu. Tetapi, hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa dia ikut memimpin penculikan para aktivis. Ada orang-orang lain yang ikut memberi komando, tetapi di tingkat pimpinan hanya Prabowo yang diberhentikan. Statusnya tetap hingga saat ini: Dia mantan perwira tinggi TNI, yang dikenai sanksi pemecatan karena terlibat kasus penculikan.

Saya pikir kandidat presiden atau kandidat kepala daerah mestinya memiliki rekam jejak yang tidak cemar. Jika kita tidak peduli pada apa yang pernah diperbuat orang di masa lalu, suatu saat bisa jadi kita mengusung orang yang memiliki rekam jejak jagal sebagai kandidat presiden –hanya karena dia mengenakan kopiah dan rajin membiayai pawai jalanan. Mengikuti jargon Orde Baru: Bodho yo bodho, ning ojo ngono.

Dukungan terhadap Jokowi pun sebenarnya bukan tanpa catatan. Untuk sementara, saya harus menerima fakta bahwa selama masa kampanye dia dikelilingi juga oleh cacing kalung dan ular kadut serta orang-orang yang oleh publik dianggap layak diadili untuk kasus pelanggaran HAM.

Ternyata Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu mengecewakan para aktivis yang berharap penanganan tuntas terhadap, misalnya, kasus pembunuhan Munir, kejahatan HAM di masa Orde Baru, juga Peristiwa 1965.

Dia sibuk melakukan kompromi dengan para pemain politik –mungkin dia ingin menjabat dua periode. Dia harus memastikan dukungan para elite, baik sipil maupun militer. Sebab, dia bukan ketua partai dan tidak memiliki basis massa sebagaimana dulu Gus Dur dengan NU, Amien Rais dengan Muhammadiyah, dan PKS dengan para kader militannya.

Saya pikir, daripada memikirkan film propaganda G 30 S/PKI untuk generasi milenial, lebih baik presiden memikirkan film propaganda gemar membaca buku-buku bagus. Itu akan didukung semua orang. (*)


(*)