Pulihkan Kepercayaan atau Bidding Terancam

PENGELOLAAN olahraga prestasi Indonesia masih mengacu pada UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Di situ dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

Dalam hal ini, kewenangan pemerintah sepenuhnya berada di wilayah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Termasuk kewenangan pengelolaan anggaran.

Situasi itu menjadi celah yang bisa membuat program tidak berjalan maksimal. Sebab, fokus pemerintah terpecah. Ada baiknya memang pemerintah mengembalikan fungsi mereka sebagai regulator.



Sedangkan eksekutor sepenuhnya berada di wilayah pengurus cabang olahraga (cabor) masing-masing. Menggantikan peran Satlak Prima yang dilikuidasi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2017 atau saat masa persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Perpres tersebut memangkas peran KONI. Menurut pasal 5 Perpres 75/2017, peran KONI adalah: ’’Membantu menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengembangan bakat calon atlet berprestasi yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga’’.

Secara ide dan konsep, itu sangat bagus. Sebab, perpres tersebut memotong rantai birokrasi yang cukup panjang. Itu sangat menguntungkan, terutama terkait dengan pencairan anggaran kepada pengurus cabor untuk kepentingan atlet.

Namun, yang perlu dipahami, KONI masih berperan dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi sesuai dengan kewenangannya. Tugas tersebut tercantum dalam UU Nomor 3/2005 tentang SKN.

Karena itu, semestinya ada revisi terkait dengan UU SKN tersebut. Dengan demikian, tugas dan kewenangan antara Kemenpora, KONI, dan PB cabor tidak tumpang-tindih. Nah, problem yang menimpa Kemenpora saat ini tidak terlepas dari masalah tersebut.

Apalagi, KONI masih mengandalkan bantuan anggaran dari Kemenpora. Pada 2017, KONI mendapat bantuan pemerintah melalui Kemenpora untuk menjalankan fungsinya.

Saya tidak paham betul proses yang terjadi antara delegasi KONI dan Kemenpora. Sebenarnya, bila proses berjalan sesuai dengan regulasi, masalah hukum yang menimpa Kemenpora dan KONI saat ini bisa dihindari.

Persoalannya sekarang, masalah yang terjadi sekarang bisa mengancam rencana besar kita semua menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. PSSI juga ikut dalam bidding (mengajukan diri sebagai tuan rumah) Piala Dunia U-20 2021.

Apa boleh buat, dinamika ini harus kita hadapi. Tugas kita selanjutnya adalah sesegera mungkin mengembalikan kepercayaan publik dunia. Bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah berbagai ajang besar. Asian Games 2018 yang berjalan dengan begitu semarak adalah buktinya.

Tentu, yang tak kalah penting adalah mempersiapkan kontingen Indonesia menghadapi multievent skala regional dan dunia dalam waktu dekat.

Akhir November SEA Games 2019 sudah akan berlangsung di Filipina. Selain itu, persiapan atlet dan cabor prioritas Indonesia menuju Olimpiade 2020 di Jepang juga terus berjalan.

Masalah yang menimpa Kemenpora saat ini tidak boleh lantas mengganggu proses persiapan tersebut. Apalagi berkaitan dengan dukungan serta pencairan anggaran.

Sebab, kuasa pengguna anggaran saat ini juga sudah dipegang deputi masing-masing di Kemenpora. Dalam hal ini, peningkatan olahraga sepenuhnya dalam kendali di deputi IV.

Plot anggaran juga telah dialokasikan sejak awal tahun. Artinya, tinggal pencairan dan pengawasan sampai bisa digunakan tiap-tiap atlet untuk mempersiapkan diri menuju prestasi dunia.

*) Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia

**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Nuris Andi Prastiyo