Quick Count – Radar Malang Online

Setiap kali ada kontestasi politik belakangan ini, apakah itu pilkada ataupun pemilu, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup, baik pemilih, peserta kontestasi, maupun para pendukung peserta kontestasi, tertuju pada ini: Hasil Quick Count. Alias hitung cepat. Ini adalah sistem prediksi perolehan suara dengan metode penghitungan cepat.

Bagi peserta kontestasi (khususnya kontestasi yang melibatkan figur, misalnya pilkada ataupun pilpres) penyikapan terhadap hasil quick count seperti mengikuti pola seperti ini: Figur yang dimenangkan quick count cenderung menganggap bahwa hasil quick count semiakurat, dan sudah cukup metodologisnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.



Sehingga cukup alasan baginya untuk mengklaim kemenangannya. Sementara figur yang dikalahkan quick count, cenderung menganggap bahwa hasil quick count belum tentu akurat. Bahkan, ada kecenderungan menuduh lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count itu tidak netral. Dan sengaja membangun opini dengan cara merilis hasil quick count-nya itu.

Coba amati, apakah pola seperti ini terjadi sekarang, pasca Pilpres 2019?

Quick count memang bukan hasil akhir. Quick count hanyalah salah satu instrumen untuk memprediksi hasil pemungutan suara.  Ketika awal-awal quick count diperkenalkan sekitar 14 tahun lalu, ada analogi yang gampang dipahami untuk menjelaskan metode quick count. ”Jika Anda membeli nasi rawon atau nasi soto, untuk menyimpulkan bahwa nasi rawon atau nasi soto itu enak atau tidak, apakah Anda harus menghabiskan seluruh nasi soto atau nasi rawon tersebut? Jawabannya: Tidak harus. Cukup memakan 2–3 sendok, sudah bisa disimpulkan apakah nasi rawon atau nasi soto itu enak apa tidak”.

Seperti inilah contoh yang paling gampang untuk menjelaskan metode quick count. Untuk mengetahui hasil pemungutan suara seluruh Indonesia, metode quick count tidak harus menghitung seluruh TPS se-Indonesia. Tapi diambillah sampling.

Jadi, metode quick count sesungguhnya adalah metode dengan menggunakan teknik sampling.  Tapi, bukan sembarang teknik sampling. Ada kriteria yang njlimet dan detail, yang harus dipenuhi ketika akan mengambil sampling.

Dalam perkembangannya, metode quick count sering kali linier dengan hasil akhir rekapitulasi KPU yang menghitung secara manual. Sebagai contoh, pada Pemilu Legislatif 2004 (ketika kali pertama quick count diperkenalkan), LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) merilis quick count, sehari setelah pemungutan suara. Kala itu menggandeng The National Democratic Institute for International Affairs (NDI), merilis prediksi kemenangan Golkar dengan angka 22,7 persen.

Dan ternyata, persentase ini hanya selisih 0,9 persen lebih tinggi dari angka resmi KPU. Pada pilpres putaran I 5 Juli 2004, hasil quick count LP3ES-NDI mendekati hasil penghitungan suara di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu 2004. Saat itu, pasangan SBY-Kalla unggul dengan 33,83 persen. Sedangkan Megawati-Hasyim Muzadi berada di peringkat kedua dengan 26,06 persen. Antara hasil quick count LP3ES-NDI dengan hasil resmi KPU hanya selisih 0,5 persen.

Hasil yang kebanyakan linier antara quick count dengan hasil resmi KPU, pada setiap kali pemilu legislatif/pilpres sejak 2004, membuat metode quick count semakin sulit untuk tidak dipercayai oleh masyarakat. Ketika Pilgub Jatim 2018 lalu, hasil quick count hampir semua lembaga survei menunjukkan kemenangan Khofifah Indar Parawansa -Emil Elestianto Dardak.

Meski saat itu baru hasil quick count, dan belum ada hasil resmi KPU Jawa Timur, tapi Saifullah Yusuf, rivalnya Khofifah, sudah mengucapkan selamat kepada Khofifah. Banyak yang memuji sikap Gus Ipul (panggilan akrab Saifullah Yusuf) pada saat itu. Dia menunjukkan sikapnya yang lapang dada. Dia juga menunjukkan kebesaran jiwanya dalam mengikuti kontestasi politik. Yakni siap menang, juga siap kalah.

Jadi, sesungguhnya keberadaan quick count selain sebagai salah satu instrumen dalam kontestasi politik, juga bisa dipergunakan sebagai alat kontrol. Alat kontrol atau pembanding bagi hasil pemungutan suara yang menjadi domainnya penyelenggara pemilu (KPU).  Karena KPU adalah satu-satunya lembaga yang punya otoritas terhadap penyelenggara pemilu/pilkada, maka butuh kontrol agar terus berada pada jalur yang benar. Dan salah satu kontrolnya adalah quick count.

Maka, bersikaplah yang proporsional terhadap hasil quick count. Jangan terlalu mendewa-dewakan quick count. Karena sebagai sebuah metode, tetap saja ada kemungkinan untuk salah atau meleset. Juga jangan terlalu menghujat quick count.

Apalagi gampang menuduh lembaga yang merilis quick count telah dibeli oleh pihak tertentu. Apalagi, jika tuduhan itu tidak disertai bukti yang otentik. So… bersikaplah yang proporsional. Tetaplah menunggu hasil akhir yang dikeluarkan oleh KPU. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)