Rasionalisasi PT, Redefinisi Pemilu Serentak

JawaPos.com – Kemarin dini hari (21/5) KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu Serentak 2019. Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang dalam kontestasi kepemimpinan nasional, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah penetapan itu, semangat rekonsiliasi perlu diperkuat kembali oleh semua elemen kekuatan politik untuk mengukuhkan kohesivitas dan persatuan nasional. Pada saat yang sama, semangat rekonsiliasi tersebut juga harus diikuti upaya perbaikan terhadap sejumlah produk regulasi kepemiluan nasional.

Pertama, polarisasi politik di tengah masyarakat yang disebabkan konfrontasi antar-narasi pendukung harus segera dihentikan. Langkah yang bisa dilakukan melalui penurunan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.

PT 20 persen cenderung membatasi ruang manuver politik untuk menghadirkan koalisi alternatif. Alhasil, dinamika politik hanya cenderung menghadirkan dua pasangan kandidat pemimpin. Berdasar pengalaman Pilpres 2014 dan 2019, terbatasnya dua pasangan kandidat itu mendorong terbukanya potensi konflik dan ketegangan dalam pola interaksi masyarakat di akar rumput.



Kondisi itu diperburuk penggunaan narasi politik identitas yang notabene tidak konstruktif terhadap spirit demokrasi. Fukuyama (2019) dalam buku terbarunya, Identity: Demand for Dignity and Politics of Resentment, mengonfirmasi bahwa di sejumlah negara besar, eksploitasi politik identitas secara tidak bertanggung jawab hanya akan membuat akar kemarahan dan kebencian di antara sesama anak bangsa semakin kuat.

Karena itu, ke depan PT harus dirasionalisasi. Pembentukan koalisi di level pemilihan umum presiden (pilpres) harus dibiarkan terjadi secara natural. Selama ini tingginya PT telah membuat koalisi terbangun atas dasar pragmatisme ketimbang “pertemuan visi, misi, serta platform ideologi”.

Kedua, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah mendegradasi peran partai politik dalam sistem demokrasi. Terutama partai-partai politik yang tidak memiliki kandidat di ajang pilpres. Itu berimplikasi pada tenggelamnya wacana visi, misi, dan platform kepartaian karena lebih didominasi wacana pilpres. Alhasil, masyarakat lebih mudah mengidentifikasi partai politik berdasar dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu ketimbang corak ideologi dan platform perjuangan kepartaiannya.

Untuk itu, sistem kepemiluan mendatang harus memberikan peluang yang egaliter dan leluasa kepada partai-partai politik untuk mendekati dan meyakinkan masyarakat terkait komitmennya dalam berdemokrasi. Untuk itu, perlu adanya redefinisi pemilu serentak.

Jika perdebatannya kembali pada aspek efisiensi anggaran, pengalaman Pemilu 2019 justru tidak mengonfirmasi argumen lama yang telah digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberlakukan sistem serentak ini. Jika biaya pileg (pemilihan umum legislatif) dan pilpres secara terpisah dalam Pemilu 2014 mencapai sekitar Rp 24,1 triliun, Pemilu Serentak 2019 ternyata juga membutuhkan ongkos serupa, sekitar Rp 24,8 triliun (Bawaslu, 2019). Untuk itu, penguatan kualitas demokrasi harus lebih diutamakan dan argumen efisiensi mesti kembali dicermati ulang.

Ketiga, pencermatan ulang terhadap sistem pemilu serentak ini juga harus dilakukan setelah bangsa Indonesia berkaca pada tingginya kompleksitas pelaksanaan di lapangan. Banyaknya lembar suara di level eksekutif, legislatif di tiga tingkat (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), serta senator (DPD) telah membuat beban kerja penyelenggara pemilu menjadi berat.

Akibatnya, banyak petugas di TPS dan petugas penghitungan suara yang menjadi korban. KPU (2019) menyatakan, ada sekitar 520 korban jiwa serta ribuan petugas yang harus dirawat di rumah sakit. Di tengah besarnya kompleksitas teknis kepemiluan itu, banyak praktik jual beli suara, utamanya di level pileg, terjadi di berbagai level.

Percepat Reformasi

Untuk itu, di tengah masa jeda ini, saat pengajuan proses gugatan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap proses demokrasi kepada MK akan dilakukan, menjadi sangat relevan jika spirit rekonsiliasi yang ada harus ditopang komitmen reformasi sistem kepemiluan nasional. Setidaknya, rasionalisasi PT dan redefinisi sistem pemilu serentak menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Dua langkah itu merupakan hal teknis, tapi memiliki makna strategis dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Jika perbaikan tidak dilakukan, kita membiarkan api dalam sekam yang siap menyulut akar persatuan nasional di masa depan. Komitmen reformasi sistem kepemiluan ini hendaknya dilakukan secepatnya. Tanpa harus menunggu masa mendekati kontestasi Pemilu 2024 mendatang. (*)

*) Dosen Politik Internasional di Universitas Paramadina Jakarta; Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia