Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

DI tengah riuh rendah sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), ada kehendak kuat agar rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto lekas terealisasi. Secara simbolis, rekonsiliasi merupakan upaya melebur titik didih politik elite untuk menciptakan stabilitas suasana batin kebangsaan di akar rumput. Akhlak berdemokrasi kembali ditegakkan hingga tak ada lagi sikap saling menegasi yang tak berkesudahan.

Di hari pertama sidang MK, Jokowi menegaskan bahwa rekonsiliasi bisa dilakukan kapan saja dan di mana pun. Fleksibel, tak perlu desain formal yang kerap membuat suasana kaku. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengimbau pendukungnya untuk lapang dada apa pun putusan akhir MK. Satu sinyalemen kuat bahwa rekonsiliasi tinggal menunggu waktu. Publik berharap, setelah putusan MK, keduanya bisa bertemu, merenda hari esok bersama tanpa sekat politik apa pun.

Tanda-tanda alam soal rekonsiliasi sebenarnya terendus cukup lama. Banyak pengusaha dan ulama yang selama pilpres berseberangan mulai kembali hidup rukun. Kehidupan di level grassroots juga serupa, kembali normal dengan rutinitas masing-masing. Mereka menganggap pemilu sudah usai. Siapa pun yang didaulat sebagai presiden akan didukung penuh. Begitulah sejatinya kehidupan politik. Adakalanya bersaing, ada pula saatnya berangkulan ketika permainan sudah selesai.

Banyak pihak berspekulasi soal cara rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Pertama, tawaran model rekonsiliasi yang berupa power sharing dengan konsesi sejumlah menteri kabinet kepada Prabowo. Sepintas lalu, tawaran itu tampak solutif. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, justru langkah tersebut akan menimbulkan potensi konflik baru karena mereduksi islah menjadi sebatas jatah kekuasaan politik. Prabowo tak butuh kekuasaan politik apa pun. Dia hanya ingin memersonifikasi diri sebagai petarung sejati penuh fair play. Sekalipun kalah, harus terhormat.



Kedua, tawaran rekonsiliasi yang substantif normatif. Yakni, mengakomodasi semua agenda politik strategis Prabowo sebagai bagian agenda politik Jokowi ke depan. Dalam banyak hal, tak ada perbedaan mencolok antara agenda kerja Jokowi dan Prabowo. Nyaris sama, masih berkutat pada meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Bedanya terletak pada solusi yang ditawarkan. Tapi, secara substansial, dua jagoan itu punya kesamaan dalam program prioritas strategis bangsa.

Terlepas dari tawaran model rekonsiliasi, satu hal yang pasti, rekonsiliasi diniatkan untuk rujuk nasional mengakhiri konfrontasi politik. Jokowi dan Prabowo mesti punya kerendahan hati untuk kembali hidup bersama dari awal. Toh, keduanya tak pernah memiliki jarak psikologis yang ekstrem. Bahkan, sebelum pilpres, mereka kerap mengumbar kemesraan. Jokowi dengan penuh hangat pernah mengundang Prabowo makan nasi goreng di Istana Negara. Begitu pula Prabowo, mengajak Jokowi naik kuda bareng di Hambalang.

Rekonsiliasi tak boleh pamrih hanya karena iming-iming kekuasaan politik. Bangunan rekonsiliasi semacam itu dipastikan rapuh karena hakikat kekuasaan hilang timbul tak abadi. Rekonsiliasi meniscayakan sikap tulus ikhlas dari hati terdalam. Semacam kesadaran moral kolektif (collective conscience) yang menjelma dalam praktik politik luhur dengan mendahulukan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Rekonsiliasi bukan pula upaya melebur dua kutub yang berbeda menjadi homogen. Biarkan fragmentasi tetap terjadi, tapi dikonstruksikan untuk kehidupan politik kebangsaan yang lebih berkualitas. Sangat berbahaya jika oposisi dan pemerintah menyatu karena checks and balances dipastikan lumpuh total. Tentu itu bahaya bagi keseimbangan demokrasi yang potensial melahirkan personalisasi kekuasaan politik penguasa.

Fragmentasi politik sesuatu yang given dari langit, tak bisa ditolak. Demokrasi tumbuh berkembang karena adanya heterogenitas, bukan keseragaman yang monolog. Ujian demokrasi terletak pada seberapa jauh pluralitas dikelola secara produktif. Biarkan kubu Jokowi dan Prabowo tetap eksis dalam habitus spektrum yang berbeda. Satu hal yang penting, pola relasional keduanya harus terbangun dengan lebih berkualitas. Yakni, kesediaan menghilangkan mental bigot, saling mencaci dan memfitnah, serta menghapus stigma anti-Islam versus anti-Pancasila. Hanya dengan cara itulah kesejatian rekonsiliasi bisa terwujud.

Harus diakui, luka mendalam pilpres efek dari stigmatisasi yang berlebihan. Tentu sangat melukai hati ketika Jokowi melulu dituding komunis dan antiulama. Pengikutnya dipanggil cebong, sebutan bernada peyoratif nan sarkastis. Sebaliknya, Prabowo dan pengikutnya dituduh sebagai kampret radikal, garis keras, serta anti-NKRI dan Pancasila. Diskursus politik yang menyakitkan memang. Karena itulah, semua frasa buruk tersebut harus dikubur sebagai upaya rekonsiliasi total.

Bangsa ini sudah lelah dengan ragam friksi yang tak berkesudahan. Terlalu banyak waktu terbuang (mubazir) untuk sekadar mengurus persoalan pilpres. Masih banyak agenda politik strategis lain yang mesti dipikirkan bersama. Terutama soal bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat, memberikan akses terhadap sumber ekonomi, mewujudkan daya beli yang merata, mengurangi kemiskinan, dan seterusnya. Tak perlu lagi menoleh ke belakang, terus mengutuk kegelapan. Saatnya menyalakan lilin kehidupan kembali. Yakinlah, pasti ada cahaya di ujung terowongan. (*)

*) Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta dan direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia