Rektor

Rektor-rektor yang saya kenal di Malang, sudah menjabat dua periode. Di antaranya: Rektor Universitas Negeri Malang, Prof Dr H. Ah. Rofiuddin, M.Pd; Rektor Universitas Islam Malang, Prof Dr H. Maskuri; dan yang baru dilantik untuk kedua kalinya kemarin, Rektor Universitas Merdeka Malang, Prof Dr Anwar Sanusi.

Jika kampus itu adalah swasta, maka yang paling menentukan jabatan rektor adalah jajaran pengurus yayasan, penaung kampus tersebut. Jika kampus itu adalah negeri, maka (dulu) yang paling menentukan adalah menteri.

Kampus negeri umum, ditentukan Menristekdikti. Dan jika kampus Islam negeri, ditentukan oleh Menteri Agama. Karena dua menteri itu adalah jatah partai politik, maka jabatan rektor waktu itu agak keserempet-serempet dengan aroma politik.

Tapi itu cerita dulu. Sekarang, nomenklatur Kementerian berubah lagi. Sudah tak ada lagi Kemenristekdikti. Untuk urusan pendidikan, Kementeriannya dijadikan satu. Yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawahi pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.



Dan yang menjabat untuk Kementerian ini, bukan berasal dari partai politik. Yang jadi menteri agama, saat ini juga tak terlalu kental aroma politisnya.

Dia hanya dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo sejak 2014. Dia juga bukan representasi dari  ormas Islam. Bukan dari NU, bukan pula dari Muhammadiyah.

Maka, kita pun boleh berharap, dunia perguruan tinggi ke depan, di bawah kabinet Indonesia Maju 2019–2024, akan steril dari bau-bau politik (meskipun ini juga belum tentu).

Sebuah perguruan tinggi, hakikatnya adalah miniatur peradaban. Perguruan tinggi punya perilaku kultural yang disebut sebagai scientifict attitude (perilaku ilmiah).

Dan yang menjadi ciri dari perilaku kultural ini di antaranya  adalah watak objektivitas, watak kejujuran akademik, etika akademik, kesetaraan dan kemerdekaan akademik.

Inilah yang disebut sebagai prinsip fundamental perguruan tinggi. Prinsip fundamental tersebut telah lama disepakati dunia di Universitas Bologna dalam Konferensi Rektor pada 1988. Dokumen kesepakatan itu telah diteken lebih dari 800-an wakil perguruan tinggi dari 85 negara.

Menjadi rektor, hakikat tugasnya adalah menjaga prinsip fundamental perguruan tinggi tadi. Maka, pemilihan rektor pun harus steril dari ketidakobjektifan.

Dan harus steril dari ketidakjujuran akademik. Rektor harus mampu menjaga marwah perguruan tinggi. Di mana marwah perguruan tinggi di antaranya dibangun dari etika akademik dan kemerdekaan akademik.

Kehebatan rektor tidak bisa semata-mata hanya diukur dari pertumbuhan jumlah mahasiswanya. Juga tidak bisa diukur hanya dari bertambahnya bangunan fisik di kampusnya.

Tapi, kehebatan yang paling hakiki dari rektor adalah ditentukan bagaimana dia mampu membawa kemajuan kampus yang dia pimpin dalam menegakkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

Rektor tak boleh berpuas diri, ketika berhasil meluluskan sejumlah sarjana dari kampusnya. Tapi, rektor harus memantau dan berpikir, ada berapa sarjana yang telah dia wisuda yang jadi pengangguran. Ada berapa sarjana yang telah dia wisuda, yang tak tahu harus berbuat apa.

Saya punya data empiris tentang para sarjana produk dari kampus-kampus di Malang. Data empiris ini saya peroleh dari pengamatan dan wawancara langsung kepada para sarjana yang baru saja diwisuda. Yakni, kebanyakan mereka tidak tahu harus bagaimana setelah diwisuda.

Mereka banyak yang bingung, harus bekerja di sektor apa. Selain itu, mereka (para sarjana dari luar Malang), banyak yang enggan pulang ke daerah asalnya. Maka, jadilah mereka luntang-lantung di sini.

Jika sudah seperti ini, dosa siapa? Siapa yang harus dipersalahkan? Sarjana-nya yang tak mampu menjadi SDM (sumber daya manusia) yang kompetitif, atau kampusnya yang tak mampu mencetak SDM unggulan yang siap kerja? Ini adalah PR besar untuk rektor.

Ke depan, tantangan perguruan tinggi semakin berat di era disrupsi yang terus berubah tak tentu arah ini. Sebagaimana Christensen (The Innovator’s Dilemma, 1997) memperkenalkan gagasan disruptive innovation, sebagai cara untuk memikirkan institusi bisnis yang sukses tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan.

Tapi memiliki kemampuan mengantisipasi kebutuhan masa depan. Perguruan tinggi harus seperti itu. Yakni harus memberi kemampuan pada generasi milenial agar siap menghadapi dan mengantisipasi tantangan era disrupsi.  Lagi-lagi, ini PR besar untuk rektor.

Di sisi lain, kita patut prihatin, peringkat perguruan tinggi kita di mata dunia menurut QS World University Rankings (WUR) tahun 2019 masih peringkat 200-an. Bahkan tak sedikit pada posisi 800-an di antara seribu perguruan tinggi seluruh dunia. Sekali lagi, ini PR besar bagi rektor.

Maka itu, menjadi rektor itu sesungguhnya (secara hakikat) adalah jabatan yang sangat berat dan tidak mudah, sekaligus mulia (jika mampu menjalankan secara ideal).

Jika menjadi rektor hanya dipahami secara pragmatis, bahwa rektor adalah simbol kekuasaan di perguruan tinggi, dan tidak memegang prinsip-prinsip fundamentalnya, maka: Fantadirissa’ah….(kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)