Revolusi Mental – Radar Malang Online

Ada satu istilah yang mungkin sering kita mendengarnya, tetapi yang agak meragukan, apakah kita benar-benar sudah memahami maksudnya? Istilah itu adalah: Revolusi Mental.

Siapa sebenarnya yang paling harus direvolusi mentalnya? Mental seperti apa yang harus direvolusi? Dari mental yang bagaimana menjadi mental yang bagaimana? Mengapa harus revolusi, bukan evolusi?

Mungkin berbagai pertanyaan di atas, mewakili apa yang Anda rasakan ketika harus memahami apa maksud dari Revolusi Mental.

Istilah revolusi mental merupakan jargon yang diusung Joko Widodo (Jokowi) sejak masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Dan dalam pemerintahannya, sudah diimplementasikan melalui sejumlah program atau kegiatan.

Dari sisi regulasi, untuk menindaklanjuti program Revolusi Mental dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No 12/2016 tentang ”Gerakan Nasional Revolusi Mental” yang diterbitkan 6 Desember 2016. Merujuk pada Inpres ini ada lima program turunan. Salah satunya adalah ”Gerakan Indonesia Melayani”. Ini ditujukan bagi para birokrat (aparatur sipil negara/ASN).



Melalui gerakan ini, pemerintahan Jokowi ingin memerangi stigma negatif tentang gambaran birokrat/ASN yang pemalas, kurang profesional, boros, dan diliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gerakan tersebut juga digadang-gadang bisa mengubah perilaku buruk para birokrat/ASN dari kebiasaan ”dilayani” menjadi ”melayani”.

Untuk menyosialisasikan program ”Gerakan Nasional Revolusi Mental”, sudah dikucurkan anggaran ratusan miliar rupiah. Kebanyakan untuk sosialisasi melalui media massa. Di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tercatat pada 2015 sudah mengucurkan anggaran Rp 105 miliar untuk menyosialisasikan gerakan revolusi mental (data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Pertanyaannya adalah, sejauh ini sudahkah kita paham maksud dari revolusi mental itu? Apakah kita sudah benar-benar bisa merasakan, perubahan habit para birokrat kita di daerah, dari ”habit dilayani”, menjadi ”habit melayani”?

Saya setuju dengan ”Gerakan Revolusi Mental”.  Saya juga setuju jika result dari gerakan ini adalah berubahnya habit para birokrat/ASN kita dari ”dilayani” menjadi ”melayani”.

Di sisi lain, saya meyakini, jika ingin merevolusi mental para birokrat/ASN kita, kuncinya sebenarnya adalah ”kepemimpinan dan keteladanan”. Jika ingin para birokrat/ASN-nya memperbaiki mentalnya, maka butuh sentuhan ”leadership” serta sentuhan ”keteladanan” dari pucuk pimpinan birokrat/ASN itu. Yakni, mulai dari  presiden, gubernur, bupati, hingga wali kota.

Ibarat kereta api, para birokrat/ASN adalah gerbongnya. Sedangkan presiden/gubernur/bupati/wali kota adalah lokomotifnya.  Gerbong sangatlah bergantung lokomotifnya. Jika lokomotifnya melaju kencang, gerbong-gerbongnya akan ngikut. Sebaliknya jika lokomotif jalannya tersendat-sendat, maka gerbong-gerbongnya juga akan seperti itu.

Di dalam leadership ada kemauan yang keras. Di dalam leadership ada ketegasan. Dan di dalam ketegasan ada keberanian untuk mengambil risiko.  Serta keberanian untuk membuat terobosan.

Di dalam leadership ada nilai yang harus diperjuangkan. Nilai itu berpijak pada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan rakyat yang dipimpin.

Yang tak kalah pentingnya selain leadership adalah ”keteladanan”. Pemimpin yang hanya bisa ngomong tanpa bisa menjadi teladan;  Pemimpin yang hanya bisa marah tanpa mengarahkan; Pemimpin yang hanya bisa nyuruh, tanpa ada bimbingan. Ini semua bukanlah pemimpin dengan sentuhan ”keteladanan”.

Pada 21–22 November lalu, para ASN di lingkungan Pemkot Malang diwajibkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko untuk mengikuti Bimtek (Bimbingan Teknis) Revolusi Mental. Acara di Klub Bunga Resort, Kota Batu, itu diadakan dengan tujuan: Agar para ASN dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Integritas dalam hal melayani masyarakat dan menyejahterakan masyarakat.

Kegiatan ini baik.  Bahkan sangat baik. Tapi, tentu saja, untuk membangun integritas, tak cukup hanya dilakukan dalam waktu dua hari satu malam saja. Butuh proses yang terus-menerus sepanjang waktu. Butuh kesadaran hati nurani. Butuh kelapangan dada. Dan semua itu, butuh diawasi. Butuh dikontrol. Oleh seorang pemimpin. Legitimasi seorang pemimpin terletak pada leadership-nya dan keteladanan yang dia tunjukkan.

Jadi, gerakan revolusi mental memang baik. Tapi, jika gerakan itu hanya dilakukan di permukaan. Misalnya melalui pelatihan beberapa hari saja. Jika gerakan itu hanya sebatas sosialisasi di media massa. Tanpa ada kesadaran kolektif. Tanpa ada pengawasan secara sungguh-sungguh dari sang pemimpin.

Maka, gerakan itu tak ubahnya seperti peribahasa: ”Tong kosong nyaring bunyinya”. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)