Risau Tekor BPJS

Konsensus yang terpayungi dalam undang-undang kita saat ini memercayakan perlindungan biaya kesehatan masyarakat kepada BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat miskin, iurannya ditanggung pemerintah. Baik pusat maupun daerah.

Daerah-daerah kaya seperti Jakarta bahkan dengan mudah mendaftarkan warganya untuk mengikuti program BPJS Kesehatan. Cara itu lebih simpel. Cukup dengan membayarkan iuran warga tak mampu. Beban perlindungannya akan beralih ke BPJS Kesehatan.

Maka kemudian kita menemukan hal yang berulang tiap tahun. BPJS Kesehatan menderita defisit. Tahun ini bisa menembus Rp 9 triliun. Penyebabnya macam-macam. Salah satunya kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri yang cukup rendah. Ada banyak peserta yang berhenti membayar iuran begitu selesai berobat dengan biaya tinggi.

BPJS Kesehatan juga mengeluhkan klaim biaya yang cukup tinggi pada penyakit-penyakit kritis. Sampai muncul wacana menghapus delapan penyakit kritis dalam daftar tertanggung.



Pada titik ini, pertanyaan besar yang muncul adalah: apakah kita memang tengah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional ataukah menjalankan asuransi murni? BPJS Kesehatan memang perusahaan asuransi. Bedanya, undang-undang membuatnya bisa mendapatkan suntikan APBN. BPJS Kesehatan bahkan bisa memaksa perusahaan mendaftarkan karyawannya (yang bahkan sudah memiliki asuransi komersial sekalipun) untuk menjadi peserta.

Karena itu, semestinya tak perlu risau jika BPJS Kesehatan tekor. Yang penting laporan keuangannya benar. Tak ada yang bocor. Karena memang tanggung jawab pemerintah menutup biaya jaminan tersebut. Anggaran Rp 9 triliun yang bisa menyelamatkan banyak nyawa itu jelas lebih berguna daripada untuk belanja aparatur yang tidak perlu seperti rapat-rapat di hotel.


(*)