Rujukannya Tetap RTRW

JawaPos.com – Konflik antara wali kota Tangerang dan menteri hukum dan HAM sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Tidak perlu sampai saling lapor ke polisi.

Menteri melapor, wali kota juga melapor. Bagi saya, ini langkah yang kekanak-kanakan. Mereka belum tuntas dalam berkomunikasi, tetapi sudah saling lapor.

Yang dilakukan Menkum HAM dan wali kota Tangerang tidak baik untuk etika pemerintahan. Sebab, kedua pihak sama-sama bagian dari pemerintahan. Berbeda halnya bila persoalannya antara pihak swasta dan pemerintah. Kalau antara pemerintah dan pemerintah, yang diperlukan adalah komunikasi.

Konflik antara kedua pihak tersebut sebaiknya jangan langsung kita pandang dari sudut hubungan antara pusat dan daerah. Saya cenderung melihatnya dari dasar. Yakni, sistem otonomi daerah dan regulasi yang berlaku di negara kita. Dari situ bahasannya baru bisa berkembang.



Dalam sistem otonomi daerah, ada yang namanya RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang). Dalam kasus Kota Tangerang, lokasi tanah itu memang merupakan milik Kemenkum HAM. Namun, RTRW Kota Tangerang menunjukkan bahwa peruntukan wilayah yang terdapat lahan milik Kemenkum HAM itu adalah menjaga komposisi ruang terbuka hijau.

Bahkan, di RTRW Provinsi Banten, wilayah itu bukan diperuntukkan usaha-usaha yang didorong Kemenkum HAM. RTRW adalah basis bagi semua pihak dalam menggunakan lahan. Ada wilayah yang memang dalam RTRW itu untuk permukiman, industri, dan lahan pertanian atau lahan terbuka hijau.

Setiap perencanaan RTRW akan selalu dievaluasi oleh level di atasnya hingga Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, apabila kita mau melihat persoalan ini dari sisi hubungan pusat dengan daerah, persoalan tersebut sudah selesai ketika evaluasi RTRW itu. Sebab, RTRW baru bisa sah menjadi perda bila hasil evaluasi sudah keluar. Sekarang tinggal penegakan aturannya.

Dari sisi status kepemilikan, memang lahan itu adalah milik Kemenkum HAM. Namun, penggunaan lahan itu tidak berarti sesuka hati pemiliknya. Bagaimanapun, daerah sudah punya peruntukan lahan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RTRW maupun RDTR. Tidak bisa kita melihatnya secara sepihak.

Ini juga pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Kasus semacam itu banyak terjadi di daerah. Ketika pusat seenaknya melanggar RTRW karena merasa ini tanah milik pusat. Tidak semua kementerian di pusat mengetahui soal tata ruang ini. Jangankan kementerian, di daerah sendiri pun tidak semua tahu.

Yang tahu hanya pemda yang bersangkutan dan level pemerintahan di atasnya yang melakukan evaluasi. Juga, beberapa pihak seperti saya yang memang concern pada isu-isu otonomi daerah. Padahal, kalau mau mencari, RTRW itu sangat mudah diakses.

Pekerjaan rumah lainnya, masih sedikit daerah yang punya perda RDTR. Catatan kami, hampir semua daerah sudah punya perda RTRW. Namun, baru 52 daerah yang memiliki perda RDTR. Bila ingin menjamin kepastian hukum usaha, dalam konteks penggunaan lahan, daerah harus punya RDTR.

Karena itu, Mendagri juga harus jernih melihat persoalan. Perspektif hubungan pusat dengan daerah hanya akan menempatkan daerah sebagai pihak yang bersalah karena dianggap tidak patuh pada pusat. Padahal, mereka punya regulasi yang sudah disahkan pusat. Tidak ada rujukan lain kecuali buku besar RTRW dan RDTR.

Untuk sampai pada justifikasi bahwa daerah tidak patuh pada pusat bukan sekadar berbeda pandangan. Berbeda pandangan bisa saja karena dasar hukumnya berbeda. Dan, dalam hal ini, daerah lebih kuat. Jangan karena kekuasaan pemerintah pusat, kemudian tata ruang daerah yang sudah ditetapkan malah diobrak-abrik.

*) Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Bayu Putra