Saatnya Damai Itu Tercipta

Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Allah telah mengutus Putra-Nya ke dunia (bdk Yoh 3:16). Putra-Nya itu mengosongkan diri sehabis-habisnya dan menjadi manusia seperti kita (bdk Flp 2:7). Ia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan (bdk Yoh 10:10).

Ia, yang adalah Raja Damai dan Imanuel, Allah-beserta-kita, datang untuk membawa damai sejahtera kepada dunia, seperti yang diwartakan para malaikat kepada para gembala, ’’Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya’’ (Luk 2:14). Damai akan tercipta bila masyarakat Indonesia mengembalikan kembali Pancasila menjadi jiwa pemersatu bagi anak negeri ini. Persoalan saat menghadapi tantangan dalam pembatinan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Isu pemahaman Pancasila adalah penurunan intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda. Selain itu, kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi serta masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber-sumber otentik.

Sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan kementerian/lembaga (K/L) pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, serta kurang terencana, terstruktur, dan terkoordinasi. Tantangan yang lain adalah masih rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir serta nalar kritis. Sementara itu, pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah, baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, maupun transdisiplin.



Dalam ranah isu eksklusivisme sosial, tantangan yang ada, antara lain, derasnya arus globalisasi membawa kontestasi nilai (ideologi) dan kepentingan yang mengarah pada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi serta fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, maupun kelas-kelas sosial.

Hal itu semakin menggelisahkan karena fakta masih lemahnya budaya kewargaan dan masih lemahnya kebijakan serta kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial. Selain itu, sebagai masyarakat plural, Indonesia kurang mengembangkan wawasan dan praktik-praktik pembelajaran multikulturalisme.

Fakta kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan merupakan salah satu tantangan dalam kategori isu strategis kesenjangan sosial. Tantangan lain di sini adalah masih terjadinya sentralisasi pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu; meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah; serta kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah. Selain itu, tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial serta lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional.

Untuk pelembagaan Pancasila, lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi, dan budaya menjadi kendala tersendiri. Begitu pula dengan masih kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masih berkembangnya bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat yang diperparah oleh semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik merupakan tantangan nyata dalam isu strategis keteladanan Pancasila. Kegelisahan lain di sini adalah kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik serta tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebajikan kehidupan publik.

Natal ini menjadi momentum mengubah perilaku kehidupan manusia Indonesia membatin nilai-nilai Pancasila dalam perbuatan sehari-hari lewat upaya kebudayaan. Siasat kebudayaan yang dimaksud meliputi tindakan untuk membangkitkan kembali kebiasaan berpikir serius, bukan sekadar melempar komentar; mengubah konsep ekonomi dari urusan pasar dan jual beli uang ke urusan mata pencaharian warga biasa; melatih kebiasaan mau mengakui kesalahan dan berkata benar; melatih kebiasaan berpolitik karena tanggung jawab dan komitmen pada kehidupan publik, bukan pribadi; melatih hasrat belanja karena perlu, bukan karena mau; membangun kebiasaan baru seluas bangsa untuk menilai bahwa korupsi, plagiarisme, dan menyontek bukan hal lazim, tapi kriminalitas, untuk mengembalikan profesi sebagai janji publik, bukan sekadar keahlian; dan melatih bertindak karena komitmen, bukan semata karena suka.

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam membumikan Pancasila, terutama yang digarisbawahi dalam lima isu strategis tersebut, pemikiran tentang pendekatan melalui siasat kebudayaan ini menarik untuk dibedah, digali lebih dalam, dan diimplementasikan. Pemikiran seperti ini juga penting disebarluaskan untuk memantik pemikiran-pemikiran kreatif dan konstruktif lain yang benar-benar mampu menyentuh kehidupan sehari-hari dan bisa diterima komunitas yang disasar.

Selanjutnya, pemikiran-pemikiran segar lain yang mampu mengantarkan kita pada tindakan nyata keseharian masih terus diharapkan demi masa depan yang lebih baik bagi kita dan generasi mendatang. Natal yang sejati ada dalam pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. (*)


*) Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)