Sampah

Setiap pagi, saya melintasi satu tempat dengan pemandangan yang tidak menyenangkan. Ada tumpukan sampah hingga menjulang. Sudah pasti bau. Lalu tumpukan sampah itu dinaikkan ke beberapa truk.

Bersamaan waktunya sejumlah gerobak berisi tumpukan sampah berdatangan untuk membuang sampah-sampah ke tempat tersebut. Itulah salah satu contoh TPS (tempat penampungan sementara) sampah-sampah, untuk selanjutnya dibawa ke TPA (tempat pembuangan akhir).

Di beberapa sudut Kota Malang, saya mendapati ada beberapa TPS yang berlokasi tepat di pinggir jalan. Sehingga membuat pemandangan menjadi kurang menyenangkan. Polusi mata, juga polusi udara karena baunya yang menyengat.

Itu menunjukkan, bahwa manajemen sampah di Kota Malang masih belum bagus. Ada baiknya, kita melirik Kota Surabaya, yang menjadi salah satu contoh kota besar di Indonesia yang mampu me-manajemen sampahnya dengan baik.



Ada dua program yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terkait manajemen sampah. Pertama, program pengelolaan sampah. Kedua, TPA. Kedua program ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya masyarakat. Jadi, kata kuncinya adalah partisipasi aktif dari masyarakat.

Untuk program pengelolaan sampah, Pemkot Surabaya getol membuka kesempatan bagi warganya untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Setiap rumah tangga didatangi, dikumpulkan, selanjutnya dibina untuk mau melakukan pemilahan sampah, pengolahan daur ulang, serta pemanfaatan sampah secara ekonomis.

Dalam hal ini pemkot tidak sendiri. Mereka menggandeng sejumlah LSM (lembaga swadaya masyarakat). Selanjutnya mendatangi warga untuk diperkenalkan dan diajari teknologi tepat guna bagi rumah tangga. Misalnya Kotak Takakura. Ini adalah teknologi sederhana mengubah sampah menjadi kompos. Kotak Takakura sebagai jawaban atas ketiadaan lahan pengomposan sampah.

Program ini dimulai pada 2004. Lima tahun berikutnya, untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Pemkot Surabaya meluncurkan bank sampah. Bank sampah inilah yang menerima, mengolah, dan menjual sampah masyarakat.

Setiap sampah yang telah dipilah lantas ditimbang untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Pemkot Surabaya memberikan buku tabungan bagi setiap warga yang menukarkan sampahnya kepada Pemkot Surabaya.

Program ini awalnya didukung oleh perusahaan swasta yang mendirikan 10 pusat komunitas di beberapa kelurahan. Selanjutnya, program ini berkembang ke lingkungan rukun warga (RW) hingga bank-bank sampah perseorangan.

Tak cukup hanya itu. Terdapat 24 rumah kompos berskala menengah di sejumlah titik yang disediakan oleh Pemkot Surabaya. Sebagian di antaranya dikelola secara mandiri oleh warga. Dengan diterapkannya pengaturan seperti ini, maka dalam sehari rata-rata 1.100 ton sampah terkumpul, di mana 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.

Upaya ini mampu mengurangi volume rata-rata sampah kota di TPA hingga setengah ton per bulan. Di rumah kompos, sampah diolah menjadi pupuk kompos untuk digunakan kembali di seluruh taman di Surabaya. Juga untuk penghijauan kampung, dan kegiatan-kegiatan warga.

Pada 2009, Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp 84 miliar dari APBD untuk program pengelolaan sampah ini. Alhasil, dalam kurun 2005–2011, Pemkot Surabaya mampu menurunkan volume sampah hingga 37 persen dan memberi pendapatan rata-rata bank sampah hingga Rp 19 juta per bulan. Dan yang terbaru, Pemkot Surabaya berhasil mengolah sampah-sampahnya menjadi energi listrik.

Bisa menghasilkan listrik 11 Mega Watt. Gas metan yang dihasilkan sampah, dialirkan ke mesin untuk dijadikan listrik.  Saat ini, sudah ada empat kota di Indonesia yang sudah mendirikan PLTSa (Pusat Listrik Tenaga Sampah). Yakni: Surabaya (yang pertama), Jakarta, Bekasi, dan Solo.

Berkaca dari yang dilakukan oleh Surabaya, setidaknya ada tiga catatan. Pertama, apa pun programnya, jika dilakukan secara sungguh-sungguh, dan asal ada kemauan, pasti sukses dilaksanakan. Jadi, persoalannya bukan pada ”bisa” atau ”tidak bisa”, tapi ”mau” atau ”tidak mau”. Kedua, kata kuncinya adalah ”partisipasi masyarakat”. Sebuah program pemerintah akan sukses, jika berhasil melibatkan partisipasi masyarakat.

Dan di sini, pemerintah harus punya cara yang taktis dan  strategis agar dapat mengundang partisipasi masyarakat. Dan yang penting, program itu dilaksanakan oleh masyarakat, dengan tahapan demi tahapan yang sistematis, hingga mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, LSM dan pengusaha, bisa diajak berkolaborasi untuk melaksanakan program-program yang melibatkan masyarakat.

Saya yakin, Pemkot Malang sudah punya program untuk mengelola sampah-sampah di Kota Malang. Bahkan, sudah ada beberapa kelurahan dan kecamatan yang sudah punya bank sampah. Saya juga pernah mendengar rencana serius dari Pemkot Malang untuk lebih mengembangkan program PLTSa.

Tinggal butuh pengondisian, agar program tersebut secara lebih luas mampu melibatkan  masyarakat. Butuh sosialisasi dan perencanaan agar program tersebut bisa melibatkan elemen masyarakat yang lain, semisal pengusaha dan LSM. Ayo….kita bisa kok. (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)