Selamat Datang Ratangga, Kemacetan Ibu Kota Belum Selesai

JawaPos.com – Mulai hari ini, Selasa (12/3), Jakarta memiliki moda angkutan masal jenis baru. Ratangga namanya. Moda yang berbasis rel itu mulai hari ini dalam operasionalnya sudah mengangkut penumpang. Tentunya moda itu menjadi pilihan baru bagi warga ibu kota dalam mendukung perjalanan.

Kehadiran angkutan umum baru ini diharapkan dapat mengakomodasi perjalanan warga Jakarta dan sekitarnya dari arah selatan. Terutama di wilayah Lebak Bulus, Cinere, Ciputat, Lenteng Agung, hingga arah Depok. Umumnya mereka yang melakukan ke arah pusat Jakarta. Mulai dari kawasan Blok M, Senayan, Sudirman, Dukuh Atas, Bundarah HI dan sekitarnya.

Setidaknya dengan kehadiran Moda Terpadu Raya (MRT) itu warga yang selama ini bersikukuh menggunakan kendaraan pribadi bisa berpindah ke transportasi umum. Selama ini mereka tidak terlayani angkutan umum, kecuali Transjakarta. Tidak terlayani dengan bus rapid transit (BRT) itu dipicu oleh keterbatasan kapasitas daya angkutan dan jaminan waktu tempuh. Kedua hal itu bermuara pada kenyamanan.

Rangkaian Ratangga, moda terpadu raya (MRT) Jakarta. (SALMAN TOYIBI / JAWA POS)

Untuk diketahui pada 2018, jumlah penumpang Transjakarta mencapai 189,77 juta. Jumlah itu naik 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mengangkut 144,72 juta orang.



Ke depan akan pekerjaan rumah (PR) bagi Pemprov DKI Jakarta dengan adanya Ratangga. Pertama, pemindahan penumpang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ada banyak indikator supaya pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Di antaranya memberikan tarif tiket yang terjangkau dan lebih murah dibandingkan kendaraan pribadi.

Bila dibandingkan dengan moda serupa, yakni kereta rel listrik (KRL), tarif Ratangga jauh lebih mahal. Untuk KRL tarif penumpang dipatok Rp 3 ribu untuk perjalanan 25 km pertama. Besaran tarif tiket tersebut telah disubsidi pemerintah melalui Public Service Obligation (PSO).

Sementara untuk kereta MRT tiketnya setelah disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta, angkanya masih tiga kali lipat dibanding tiket KRL. Berkisah Rp 10 ribu hingga Rp 12 ribu. Angka itu belum final karena masih ada pembahasan di tingkat Pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta. Itu hanya dengan panjang perjalanan 16 km.

Begitu juga dengan BRT atau Transjakarta. Tiketnya cuma Rp 5 ribu. Menariknya untuk BRT ini sudah diakomodasi dengan sistem tiket Jak Lingko. Artinya pengguna Transjakarta yang berpindah ke moda angkutan umum lainnya, seperti mikrolet atau angkutan kota, maka penumpang tidak perlu lagi merogoh koceknya. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan subsidi tiket.

Itu baru dari tiket. Sementara dari kapasitas daya angkut, Ratangga belum sebanyak KRL. Rangkaiannya terdiri atas enam kereta. Kalau KRL rangkaiannya delapan sampai 12 kereta dalam rangkaian. Jumlah perjalanan pun lebih banyak. Moda ini lebih banyak mengakomodasi penumpang dari wilayah jangkar Jakarta. Sampai ke Rangka Bitung (Banten); Bogor, Bekasi, dan Cikarang (Jawa Barat). Selama ini setiap harinya KRL mampu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari.

Untuk penumpang MRT lebih banyak untuk penumpang yang benar-benar berada di Jakarta. Kalau pun ada penumpang dari sekitar Jakarta itu pun hanya menjangkau Ciputat, Cinere, dan Depok. Tapi mereka harus menggunakan akses feeder atau angkutan pengumpan. Bisa juga komuter yang biasa menggunakan kendaraan pribadi dan berganti moda saat naik dari stasiun Lebak Bulus atau Fatmawati.

Tentunya ini akan menimbulkan biaya lebih besar lagi dan waktu perjalanan lebih lama. Sebab, dalam setiap perjalanan para komuter mereka harus mengestimasi waktu yang dipakai untuk sampai ke tujuannya. Umumnya untuk pagi hari rata-rata warga ibu kota itu melakukan perjalanan karena untuk bekerja.

Bila menggunakan MRT akan terjadi dua hingga tiga kali pergantian moda. Yakni dari rumah menggunakan kendaraan pribadi, lantas kendaraannya diparkir di park and ride di sekitar stasiun MRT. Lalu melanjutkan perjalanan dengan Ratangga. Sedangkan bagi tujuannya perjalanannya cukup jauh dari stasiun Ratangga akan berganti moda lagi di stasiun tujuan. Hal itu sangat memakan waktu.

Selama ini warga menggunakan kendaraan pribadi memakan waktu kurang lebih satu jam untuk sekali perjalanan dengan sepeda motor, untuk MRT belum tentu lebih cepat. Sebab ada jeda waktu tunggu kereta di stasiun. Meski pihak PT MRT Jakarta telah memberikan jaminan sekali 3 menit, durasi itu akan bertambah dengan waktu perjalanan lainnya.

Tantangan berikutnya bagi Pemprov DKI Jakarta dengan beroperasinya MRT yakni menghadapi titik kemacaten baru. Perlu diingat bahwa konsep MRT memang membangun transit oriented development (TOD). Istilah lainnya kawasan berorientasi transit.

Penumpang Ratangga ketika turun dari kereta diharapkan tidak langsung tumpah ke jalan. Mereka bisa mengakes gedung-gedung di sekitar stasiun. Hanya saja TOD ini belum terdapat di semua stasiun. Berdasar pengakutan Dirut PT MRT Jakarta Wiliam Sabandar, saat ini baru diupayakan beberapa titik TOD. Yakninya di stasiun Dukuh Atas, Blok M, Cipete Raya, Lebak Bulus.

Untuk Dukuh Atas merupakan stasiun bawah tanah. Penumpang akan keluar di kawasan yang cukup luas. Mereka bisa saja akan menyebar ke sejumlah perkantoran di lokasi itu. Bisa juga berpindah moda. Sebab di sekitar itu terdapat halte Transjakarta dan Stasiun KRL (Sudirman). Namun tidak mungkin semuanya akan berpindah moda ke angkutan masal. Kalau melihat kebiasaan warga ibu kota akan berganti moda dengan ojek. Baik itu ojek online (ojol) atau ojek pangkalan (opang).

Nah, ojol ini akan menuntut aparatur Pemprov DKI Jakarta untuk lebih bertindak tegas lagi. Terutama di stasiun-stasiun TOD. Penumpang MRT bakal melanjutkan perjalanannya dengan menunggakan moda lain. Biasanya ojol yang menyemut itu bisa memakan badan jalan. Sebagai contoh di Stasiun Palmerah KRL. Di sana setiap hari separo badan jalan dipenuhi ojol. Terutama pada pagi dan sore hari. Jam-jam tersebut merupakan waktu sibuk. Para pekerja masuk kantor dan pulang kantor.

Untuk itu, Dishub bersama Ditlantas Polda Metro Jaya sangat dituntut ketegasannya agar mengendalikan titik macet yang dipicu oleh kebaradaan pangkalan ojek baru. Mereka bisa menjadi penyumbat jalan. Bottle neck akan terjadi di setiap stasiun MRT. Apalagi MRT ini stasiunnya berada persis di jalan utama. Tingkat kepadatan lalu lintasnya sangat tinggi.

Sementara bagi penumpang yang tidak berganti moda, mereka tentu membutuhkan jalur pedestrian. Saat ini kehadiran jalur pedestrian di sekitar stasiun MRT cukup memadai. Hampir di sepanjang jalan Sudirman, Sisingamaraja, Panglima Polim hingga staisun Fatmawati sudah diperkuat dengan pedestrian yang lebih luas dari sebelumnya. Namun kehadiran pedestrian itu perlu dijaga. Jangan sampai “dirampas” oleh pangkalan ojek atau pedagang kaki lima (PKL) yang berharap berkah di sana. Maka ini pun menjadi PR bagi Satpol PP sebagai penjaga ketertiban umum di tengah kota.

Semoga dengan hadirnya Ratangga, warga Jakarta semakin nyaman melakukan perjalanannya dan mengoptimalkan angkutan umum. Harus optimistis dalam membangun peradaban baru Jakarta. Meskipun kemacetan di ibu kota belum selesai dengan moda ini. (*)

Editor           : Ilham Safutra