Tahun Politik – Radar Malang Online

Hope 313 oleh Kurniawan Muhammad

2017 segera berakhir. Selanjutnya, segera memasuki 2018. Banyak yang menyebut, 2018 dan tahun depannya lagi (2019), adalah tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik, adalah ketika hampir semua perhatian, semua fokus, semua sumber daya, tertuju dan ditujukan pada perhelatan politik.

Pada tahun-tahun politik, seakan tidak ada isu penting selain isu politik. Pada tahun-tahun politik, para pelaku usaha mau tidak mau, suka atau tidak suka, kena dampaknya. Karena di antara sejumlah variabel yang menentukan perekonomian dan iklim usaha, sangat tergantung pada hasil dari perhelatan politik. Karena itu, tak heran, jika pada tahun-tahun politik, para pelaku usaha lebih banyak yang melakukan aksi wait and see.

Tahun depan, 2018, perhelatan politik itu bernama: pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang dilaksanakan secara serentak. Pesertanya cukup banyak: 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.  Jadi, totalnya ada 171 pilkada seluruh Indonesia.

Di antara provinsi yang menggelar pilkada langsung tahun depan itu, adalah provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk terbesar. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Provinsi-provinsi itu kebetulan adalah yang selama ini menjadi barometer untuk apa pun. Barometer politik. Barometer ekonomi. Dan barometer sosial budaya.



Karena pilkada serentak tahun depan diikuti oleh provinsi-provinsi penting yang menjadi barometer, maka pelaksanaannya kelak ditengarai bakal sarat dengan kepentingan. Bakal sarat dengan intervensi-intervensi, baik intervensi yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, tapi dapat dirasakan keberadaannya. Khususnya kepentingan dan intervensi yang ada kaitannya dengan perhelatan politik berikutnya di 2019: pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres).

Di Malang, Kota Malang termasuk dalam deretan kota di Indonesia yang menggelar pilkada serentak tahun depan. Dan yang menarik, akan berbarengan dengan Pilkada Provinsi Jawa Timur (Pemilihan Gubernur/Pilgub).

Pada Pilgub Jatim, kita sudah mulai bisa menerka-terka siapa para calon yang akan bertanding. Salah satu pasangan yang sudah mendeklarasikan pencalonannya adalah Saifullah Yusuf (wakil gubernur Jawa Timur) dan Abdullah Azwar Anas (bupati Banyuwangi). Mereka akan diberangkatkan oleh koalisi JoBang (Ijo dan Abang), yakni sebutan untuk koalisi PKB dan PDIP.

Calon lainnya yang hampir pasti akan maju adalah Khofifah Indar Parawansa yang saat ini adalah menteri sosial. Berpasangan dengan siapa? Sampai saat ini masih belum jelas. Dari sisi partai yang akan memberinya tiket, di antara kemungkinannya adalah Nasional Demokrat (Nasdem), Golkar, dan Partai Demokrat.

Dari sisi ini, kita sudah bisa mengira-ngira, bagaimana konstelasi politik di Malang Raya nanti, ketika pilkada serentak dilaksanakan tahun depan.

Kota Malang, sudah muncul pasangan yang hampir pasti akan berlaga dalam Pilkada Kota Malang. Yakni, pasangan incumbent (H Moch. Anton) dari PKB dan Sri Rahayu, salah satu ketua di DPP PDIP. Koalisi ini linier dengan koalisi untuk Pilgub Jatim.

Jika Khofifah jadi diberangkatkan Partai Nasdem, maka pada pilkada serentak untuk pilgub tahun depan, akan terjadi perebutan pengaruh di Malang Raya, dari dua figur kepala daerah yang sama-sama ketua partai.

Bupati Malang Rendra Kresna, yang juga ketua DPW Partai Nasdem Jatim, akan berebut pengaruh dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, yang saat ini menjadi Ketua DPC PKB Kota Malang.

Bisakah Anda membayangkan keseruannya nanti? Pengaruh siapa yang akan mendominasi? Apakah ini akan linier, bahwa Khofifah akan menang di Kabupaten Malang karena pengaruh Rendra, dan pasangan Saifullah Yusuf-Azwar Anas akan menang di Kota Malang karena pengaruh Anton? Politik itu tidak selalu linier. Yang linier dalam politik hanyalah kepentingan.

Sebagai warga negara, sebagai warga kota Malang, atau sebagai warga di Kabupaten Malang, tentu kita berharap, tahun-tahun politik pada 2018 dan 2019 tidak akan membuat kita saling bertikai. Partai boleh berbeda, pilihan figur boleh tidak sama, tapi salam kita tetap sama: Salam Satu Jiwa!!!

Kita berharap, para kepala daerah yang menjadi ketua partai, dan sudah barang tentu mendapatkan tugas dari partainya masing-masing untuk memenangkan jagonya pada pilkada serentak nanti, bertindak proporsional dan prosedural.

Proporsional dalam memilih dan memosisikan diri, kapan sebagai pejabat publik, dan kapan sebagai ketua partai. Ketika seorang kepala daerah yang juga ketua partai tidak bisa memosisikan diri secara proporsional, maka rakyatlah yang lebih dulu akan menilai.

Prosedural adalah inti dari birokrasi. Tujuan birokrasi adalah untuk mengatur dan melayani. Seorang kepala daerah adalah puncak dari birokrasi. Karena itu, sudah seharusnya, mereka selalu mengingat-ingat roh dari birokrasi itu: mengatur dan melayani. Jadi, harus bisa mengatur. Dan harus mau melayani. Dengan sepenuh hati. Bagaimana menurut Anda? Salam Hope 313!!! (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)